Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Ani Martini
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
APLIKASI MODEL ORGANISASI PADA STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Ani Martini; Irwan Tahir; Halilul Khairi
Sosiohumaniora Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.21780

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model organisasi yang efisien dan efektif bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan ururan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penelitian dilakukan pada 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Timur, Aceh dan Maluku, serta 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kab. Bogor, Kab. Panajam Paser Utara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Aceh Besar, Kota Sabang dan Kota Bengkulu. Desain peneltian yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui aplikasi model penyelenggaraan pemerintahan dengan teknik pengumpulan data melalui teknik pengumpulan data FGD terhadap kepala perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan. Aplikasi model merujuk kepada model yang dikemukakan oleh Goldsmith dan Eggers yang mengembangkan 4 (empat) model yaitu: 1) hierarkhis; 2) kerjasama; 3) alih daya dari pihak luar; serta 4) berbasis pada jejaring (Goldsmith & Eggers, 2004). Model penyelenggaraan pemerintahan tersebut kemudian dikombinasikan dengan model organisasi menurut Stanford, antara lain struktur fungsional, divisional berdasarkan produk, divisional berdasarkan wilayah geografis, divisional berdasarkan proses kerja, divisional berdasarkan segmentasi pelanggan, struktur matriks, organisasi jejaring (network), struktur klaster (cluster); dan struktur organisasi ”life-form” (Stanford, 2007). Adapun besaran perangkat daerah ditentukan berdasarkan besarnya beban urusan pemerintahan masing-masing yang jumlah strukturnya ditentukan sesuai dengan model perangkat daerah setiap urusan pemerintahan. 
EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR Ferdelince Lunga Nani; Hyronimus Rowa; Ani Martini
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 6 No 1 (2021): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v6i1.1738

Abstract

This research is motivated by a change in the perspective of the administration of the bureaucracy from work orientation to a results-oriented bureaucracy with an emphasis on performance accountability. This study aims to determine and analyze the effectiveness of the Performance Accountability System of Government Agencies in increasing the accountability of local government in East Sumba Regency. The research design use descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, documentation and observation. The selection of informants was done based on purposive sampling technique. The theory used is the theory of effectiveness according to Duncan, namely the achievement of goals, integration and adaptation. The results of the study indicate that the implementation of the Government Performance Accountability System in East Sumba Regency has not been effective, as shown in the following three dimensions: 1) the achievement of the objectives is not fully met in terms of timeliness and targets. which is the target in the performance indicators set out in the document; 2) Integration, from the process and procedure of socialization that has not been running as expected, namely from the quantity of activities and results to be achieved, the lack of response from regional officials and the lack of competence of the organizers in addition, consensus development occurs without performance evaluation; 3) Adaptation of the implementation of this system from the availability of adequate supporting infrastructure but in terms of the use of information technology there is no such thing and increasing the capacity of resources, it is not optimal. Keyword: Effectiveness, The Government Agency Performance Accountability System, Local Government
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA AMBON DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH (STUDI PADA PEMILU KOTA AMBON TAHUN 2024) Roynaldo Samuel Noya; Ani Martini
Jurnal Caraka Prabu Vol 10 No 1 (2026): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v10i1.5556

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Latar belakang penelitian berangkat dari data KPU yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan partisipasi pemilih di beberapa wilayah, termasuk di Kota Ambon, misalnya pada Pemilu Presiden 2024 yang turun sekitar 0,43 persen dibandingkan tahun 2019. Kondisi ini menuntut KPU untuk merumuskan strategi komunikasi politik yang lebih kreatif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan karakter pemilih, khususnya pemilih muda. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan komisioner dan staf KPU, tokoh masyarakat, serta pemilih, serta studi dokumentasi terhadap data partisipasi pemilih dan dokumen resmi KPU Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Ambon menerapkan kombinasi strategi komunikasi tatap muka, pemanfaatan media massa dan media sosial, pendidikan pemilih berbasis segmen (pemilih pemula, kelompok perempuan, dan disabilitas), serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Strategi tersebut berkontribusi dalam mempertahankan partisipasi pemilih pada level tinggi, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi disparitas partisipasi antar kecamatan. Faktor pendukung utama meliputi ketersediaan data, jaringan kemitraan, dan kreativitas penyelenggara, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, jangkauan sosialisasi di daerah pinggiran, dan rendahnya literasi politik sebagian pemilih.
Co-Authors Ferdelince Lunga Nani Hyronimus Rowa Khairi, Halilul M. Irwan Tahir Roynaldo Samuel Noya