Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Borobudur Law and Society Journal Ahmad Dahlan Legal Perspective Prosiding University Research Colloquium
Puji Sulistyaningsih
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Application Of The Principle Of Good Faith In Online Transactions As An Effort To Protect The Law Against Consumers Ros Pawestri; Heniyatun Heniyatun; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang MIPA dan SOSHUM
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.071 KB)

Abstract

The principle of good faith is one of the efforts to provide legal protection to consumers inonlinetransactions. This research aims to review andauthorize theapplication of theprinciple of goodfaith, and its legal protectionif consumers are harmed in onlinetransactions. This research is expected to provide additional thought for all partiesinvolved in transactions through online. The method used in this study is normativejuridical, with data collection through literature studies and interviews. The resultsshowed that the application of the principle of good faith by business actors in transactionsthrough online is a very important thing, and must be implemented by the partiesconcerned, so that no party is lost. This is because good faith is the basis of business actorsin making agreements to minimize losses for consumers. But in practice there are stillmany consumers who are harmed by business actors. Legal protection of consumers isbased on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 19 of 2016 on changesto Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), namely whatare the rights and obligations of business actors and comments, and how the provisions ononline transactions to protect the interests of the parties. Legal efforts that can be done byconsumers are settlements on a non-litigation basis or litigation.
Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid Wahyu Galih Saputra; Bambang Tjatur Iswanto; Heniyatun Heniyatun; Puji Sulistyaningsih
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11753

Abstract

Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin yang diberikan untuk melepaskan atau melonggarkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang yang mungkin menghambat perkawinan, seperti batasan usia calon suami/istri, permohonan dispensasi perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu dikabulkan oleh hakim. Tujuan dari peneliti adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa yang membedakan putusan tidak dapat diterima dan putusan ditolak dalam permohonan dispensasi kawin, metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode normatif empiris dalam menganalisa kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi tidak dapat diterima di pengadilan agama juga melakukan wawancara sebagai kebutuhan data primer kepada praktisi. Secara keseluruhan, kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi "tidak dapat diterima" di Pengadilan Agama Mungkid meliputi aspek formil, materiil, kepentingan mendesak, maka penelitian ini memberikan prosedur proses pengambilan keputusan, dalam hal ini hakim wajib menggunakan kriteria dan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan, dimulai dari menilai aspek formil permohonan.
Legal Protection of Land Assets of Waqf Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Magelang District Kustiana, Septi; Puji Sulistyaningsih; Dakum; Tsuroyyaa Maitsaa’Jaudah
Ijtihad Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v18i1.12484

Abstract

**English**The legal protection of Waqf land is regulated in the Republic of Indonesia Act No. 41 of 2004 on Waqf. Waqf assets in Indonesia generally often have very varied disputes. Thus, the purpose of this research is to analyze the efforts to protect the assets of Wakf Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in the Magelang district in keeping the land Wakf so that it is safe and there is no dispute. This research method uses field research, the primary and secondary sources of data used in this research. It is then analyzed decipherably and presented qualitatively. The results of this research are the first is the protection of the legal assets of the waqf land carried out by the Assembly of Governors of the Muhammadiyah District (MPW PDM) Magelang and the Foundation of the Governor of Nahdlatul Ulama (LWPNU) of the district of Magelang to conduct the management, utilization, and development of the waqf land properly. Secondly, if there are obstacles or obstacles in the process of protecting the law of the waqf land, then there should be a deeper socialization of the waqf, monitoring and evaluation in the implementation of the law protection as well as collaborative communication between the relevant agencies. **Indonesia**Perlindungan hukum tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Aset wakaf di Indonesia secara umum sering terjadi sengketa yang sangat bervariasi. Dengan demikian tujuan penelitian ini menganalisis upaya perlindungan aset tanah wakaf Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Magelang dalam menjaga tanah wakaf agar aman dan tidak terjadi sengketa. Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan (field research), sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara deksriptif dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian ini yang yang pertama yaitu perlindungan hukum aset tanah wakaf yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPW PDM) Magelang dan Lembaga Wakaf Pimpinan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kabupaten Magelang yakni melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan tanah wakaf secara baik. Kedua, adanya kendala atau hambatan dalam proses upaya perlindungan hukum tanah wakaf maka harus diadakan sosialisasi tentang wakaf lebih mendalam, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan perlindungan hukum serta komunikasi yang kolaboratif antara lembaga yang bersangkutan.
Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak Febriana Dewi Utami; Dakum; Puji Sulistyaningsih
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v3i2.9405

Abstract

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Mungkid menunjukkan jumlah permohonan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Magelang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 rata-rata mengalami kenaikan, bahkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai jumlah empat kali lipat. Padahal pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2017 mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang di dalamnya mengamanatkan pencegahan Perkawinan Usia Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Perda Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam hal pencegahan Perkawinan Usia Anak. Metode penelitian ini yuridis empiris, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dengan cara wawancara secara langsung dengan responden, sedangkan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan Perkawinan Usia Anak dapat dinilai belum efektif. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki antara lain dari faktor sumber daya manusia yang masih terbatas, tradisi budaya perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang yang sangat kuat, optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana untuk sosialisasi, dan tingkat pendidikan yang masih rendah terutama pada wilayah Kabupaten Magelang bagian pinggir (pegunungan).
Co-Authors Bambang Tjatur Iswanto Chrisna Bagus Edhita Praja Dakum Febriana Dewi Utami Heniyatun Heniyatun Kustiana, Septi Ros Pawestri Tsuroyyaa Maitsaa’Jaudah Wahyu Galih Saputra