Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Unram Law Review Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ADIL : Jurnal Hukum Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi HUKUM EKONOMI ISLAM
Helza Nova Lita
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial Fadzlurrahman Fadzlurrahman; Etty Mulyati; Helza Nova Lita
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 02 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v4i02.4213

Abstract

Prinsip utama dalam lembaga keuangan adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sering kali diartikan secara sempit karena hanya melihat kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian terbagi menjadi tiga, yaitu kehati-hatian terhadap lembaga keuangan syariah itu sendiri, kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, dan kehati-hatian yang dibebankan kepada organ perusahaan dalam menjaga kepercayaan nasabah. Peran penting Dewan Pengawas Syariah dalam Fintech Syariah adalah mengawal penerapan Prinsip Syariah dalam menjalankan pembiayaan yang dipadukan dengan teknologi. Peraturan AAOIFI dan IFSB mewajibkan ada Dewan Pengawas Syariah di perusahaan syariah. Perkembangan teknologi juga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam menghadapi perkembangan teknologi. Persoalan yang akan diangkat adalah bagaimana kesiapan negara-negara yang menggunakan sistem syariah untuk menerapkan prinsip  kehati-hatian dalam membangun sharia compliance terutama dalam teknomogi finansial. Dalam memaksimalkan peran Dewan Pengawas Syariah perlu memperhatikan independensi, kompetensi, ketekunan, kompensasi, dan dukungan perusahaan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan patut menjadi bahan perbandingan guna memaksimalkan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah Indonesia masih berbentuk lembaga yang terpisah dari pemerintah, berbeda dengan Malaysia dan Pakistan yang sudah ada di pemerintahan sehingga pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan dapat memiliki kekuatan hukum mengikat.
Analisis Penerapan Fitur Rekomendasi Pemilihan Jasa Kurir pada Platform E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Emma Yovela Sipahutar; Elisatris Gultom; Helza Nova Lita
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i4.1081

Abstract

The implementation of a recommendation feature in the courier service selection system on e-commerce platforms is a technological innovation aimed at improving logistics efficiency while providing a more optimal user experience. Through this feature, consumers can find alternative delivery services based on certain indicators, such as cost, estimated time, and service quality. However, in practice, the implementation of recommendation features has the potential to raise legal issues when platforms prioritize internal couriers or certain partners without transparency and clear objective indicators. This situation can lead to discriminatory treatment, limit market access for other businesses, and reduce consumer freedom in choosing services. This study aims to analyze the implementation of recommendation features by e-commerce platforms from a competition law perspective, specifically based on Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The method used is normative juridical research with a descriptive-analytical approach, through the review of secondary data in the form of laws and regulations, literature, and the practice of implementing recommendation systems in the digital industry. The research results indicate that recommendation features that unilaterally prioritize internal couriers without objective basis and without information transparency have the potential to violate Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999. This practice can hinder competition, close opportunities for other courier service providers, and create distortions in the digital logistics ecosystem. Therefore, this study recommends that recommendation features in e-commerce be designed in a neutral, transparent manner, and based on objective indicators, such as rates, estimated delivery times, and service performance. This will maintain healthy business competition and protect consumers' rights to obtain the best service options.
Sinergitas Wakaf dengan Corporate Social Responsibility pada Praktik Wakaf Saham di Dompet Dhuafa Zaldya, Irvan Zaldya; Helza Nova Lita; Nun Harrieti
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55577/jhei.v6i1.103

Abstract

Nazhir dalam mengelola wakaf dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam mengelola wakaf saham, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Philip Sekuritas. Kerja sama antara Dompet Dhuafa dengan Philip Sekuritas tersebut adalah bahasan yang menarik untuk dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kerja sama yang terjalin dilakukan dengan Syirkah Mudharabah. Dalam Syirkah Mudharabah Dompet Dhuafa bertindak sebagai pemilik modal dan Philip Sekuritas bertindak sebagai pengelola. Seharusnya Philip Sekuritas bisa mendapatkan haknya atas pengelolaan harta tersebut. Namun Philip Sekuritas tidak menerimanya dan menjadikan itu sebagai CSR perusahaannya. Sinergitas CSR dengan wakaf sangat bagus untuk dilakukan karena dengan wakaf, pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan lebih lama.
Co-Authors Aam Suryamah Agung Bagja Saputra Eidy Sandra Elis Nurhayati Elisatris Gultom Emma Yovela Sipahutar Etty Mulyati Fadzlurrahman Fadzlurrahman Jozu Kenjiro Samudra Keshia Sashikirana Visco Nia Kurniati Nun Harrieti Shannia Angelia Rahardjo Sudaryat Sudaryat Tarsisius Murwadji Zahera Mega Utama Zaldya, Irvan Zaldya