Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Notary Journal Journal Integration of Management Studies
Halim, Robbyson
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Review of Asset Management Practice in Indonesian State-Owned Enterprise Rahadi, Raden Aswin; Indrayana, Gun Gun; Afgani, Kurnia Fajar; Darmansyah, Asep; Anggoro, Yudo; Halim, Robbyson; Fitrianda, Saldy; Purbayati, Radia; Astari, Airen Widhia; Ayudiatri, Safira
Journal Integration of Management Studies Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Integrasi Sains Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58229/jims.v2i1.138

Abstract

This study examines Indonesian State-Owned Enterprises (SOEs) asset management methods, problems, and financial and operational performance effects. The report synthesizes case studies and academic research on how large organizations manage their huge and diverse asset portfolios and how governance, regulatory frameworks, and human resource practices affect their effectiveness. The research begins with case studies of talent management innovations from big Indonesian SOEs. These cases show how proactive human resource approaches can boost company commitment and reduce turnover, improving asset management efficiency. According to the research, governance and legal frameworks influence asset management techniques. Studies show that corporate governance quality affects SOE operational performance. The paper explores how reforms and legislation affect state asset management, highlighting the major changes in SOE governance and legal frameworks, particularly after economic and political reforms. Asset management difficulties for Indonesian SOEs include managing large and diverse asset portfolios, integrating modern management frameworks, and optimizing state asset revenue. According to the study, comprehensive asset management systems, governance transparency, and professional management can address these difficulties. The research examines how asset management strategies affect Indonesian SOE profitability, corporate governance, and performance measures. Strategic asset management boosts financial performance, especially profitability. SOE profitability is greatly affected by current asset and liability management. The study offers advice to Indonesian SOEs and policymakers. Enhancing financial and operational performance requires comprehensive asset management, governance changes, and strategic innovation. These efforts boost Indonesia's economy, demonstrating the importance of asset management in SOE performance.
Penyuluhan Hukum: Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Perbuatan Hukum Yang Berhubungan Dengan Harta Kekayaan di Tangerang Halim, Robbyson; Pangesti, Shinta; Susantijo, Susi; Baharini, Ely
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 7, No 2 (2024): MEI 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v7i2.2125

Abstract

Masih terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas menandakan minimnya kesadaran hukum Masyarakat akan perlindungan yang diberikan pemerintah atas hak-hak yang mereka miliki. Bahkan, para penyandang disabilitas pun jarang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan edukasi ataupun penyuluhan atas hak-hak mereka khususnya hak yang menyangkut harta kekayaan mereka. Hal ini yang mendorong Tim PkM untuk melakukan penyuluhan hukum pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 di Jalan Benteng Betawi 110, Poris Plawad Cipondoh, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dengan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) sebagai mitra dalam kegiatan ini. Metode penyuluhan hukum dilakukan dengan mempresentasikan materi, dilanjutkan sesi tanya jawab dan dibantu seorang juru bahasa isyarat dalam menerjemahkan kepada para peserta. Penyuluhan hukum yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan wawasan hukum dan kesadaran hukum para penyandang disabilitas akan hak-hak yang mereka miliki atas harta kekayaan mereka. Hasil dari kegiatan PkM ini adalah para penyandang disabilitas mampu mengetahui hak mereka atas harta kekayaan mereka. Para penyandang disabilitas juga memahami keterbatasan yang mereka miliki tidak menjadi penghambat atau penghalang dalam pelaksanaan hak mereka sehingga perlu ada bantuan dari para professional misalnya menghadirkan juru bahasa isyarat dalam melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan Notaris dan/atau PPAT.
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pertanggungjawaban Notaris dalam RUPS PT Tertutup Susantijo, Susi; Pangesti, Shinta; Halim, Robbyson
Notary Journal Vol. 1 No. 1 (2021): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v1i1.2738

Abstract

In practice, there often occurrs defective procedure when holding a Private Limited Company’s (PLC’s) General Meeting of Shareholders (GMS), which later stated in Deed of the Meeting Resolutions by a Notary. Regarding the defective procedure in GMS, shareholders will surely suffer losses because their rights are violated, especially minority shareholders. Two problems that arise and examined in this study are: How is the legal protection for minority shareholders in a PLC’s GMS? and How is the responsibility of the Notary for making Deed of the Meeting Resolutions from an Extraordinary GMS containing the defective procedures in a PLC? This research is normative legal research. Based on the research conducted, it can be concluded that legal protection for minority shareholders in PLC’s GMS, has been quite well regulated in Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. On the other hand, the responsibility of the Notary for making Deed of the Meeting Resolutions from an Extraordinary GMS containing the defective procedures in an LLC is a liability limited to formal truth or formal requirements. Regarding the material truth, it is not the responsibility of the notary but is the responsibility of the legal subject who performed the legal action. Notary in carrying out his position also requires having thoroughness and carefulness in doing any legal action, including making Deed of the Meeting Resolutions.Bahasa Indonesia Abstrak: Dalam praktek, sering sekali terjadi penyelenggaraan RUPS PT Tertutup yang mengandung cacat prosedur, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris. Terhadap adanya penyelenggaraan RUPS yang mengandung cacat prosedur, para pemegang saham pasti akan mengalami kerugian karena hak-hak mereka dilanggar, khususnya para pemegang saham minoritas. Dua rumusan masalah yang timbul dan diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam RUPS PT Tertutup? serta Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS dalam PT Tertutup sudah cukup baik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Di samping itu, pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup merupakan pertanggungjawaban sebatas pada syarat formal atau kelengkapan formal. Kebenaran materiil bukan tanggung jawab notaris, melainkan masing-masing subjek hukum yang melakukan. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga dituntut memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan setiap perbuatan hukum, termasuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.
Co-Authors Afgani, Kurnia Fajar Anggoro, Yudo Asep Darmansyah Astari, Airen Widhia Ayudiatri, Safira Baharini, Ely Fitrianda, Saldy Indrayana, Gun Gun Pangesti, Shinta Purbayati, Radia Raden Aswin Rahadi Susi Susantijo