Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Yuridika Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN NEGARA DAN KEADILAN Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
M. Fahrudin Andriyansyah
Universitas Islam Malang
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PARTISIPASI MASYARAKATDALAM PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK) Andriyansyah, Fahrudin
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2838.963 KB) | DOI: 10.33474/yur.v4i2.10977

Abstract

The National Strategy on Corruption Prevention is a national policy direction that contains the direction of focus and targets for corruption prevention which are used as a reference for ministries, agencies, local governments and other stakeholders in implementing corruption prevention actions in Indonesia. The focus of the The National Strategy on Corruption Prevention includes licensing and commerce, state finances, and law enforcement. One of the challenges in the The National Strategy on Corruption Prevention is the lack of community involvement in these 3 focuses. Limited community involvement in these 3 (three) focuses is the background of the importance of strengthening participation of society in the implementation of The National Strategy on Corruption Prevention. Without community involvement in the corruption prevention agenda, the corruption eradication agenda will not run optimally. The Purpose of this researcher is to find how community participation in the implementation Stranas PK. The Research uses normatif law. Community involvement The National Strategy on Corruption Prevention can be done through the stages of formulating, implementing, monitoring, evaluating and reporting The National Strategy on Corruption Prevention. 
Kampanye Pentingnya Himbauan Mencuci Tangan Melalui Media Pamflet di Masa Pandemi Covid-19 M. Fahrudin Andriyansyah; Dea Amy R; Valeriel Margarettha; Melia Indah M.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol 1, No 4 (2020): Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v1i4.8823

Abstract

Awal tahun 2020 umat manusia di seluruh dunia digoncang dengan pandemi Virus Corona (Covid-19) yang membuat kepanikan dimana-mana. Ratusan ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan penanggulangan dan penanganan pandemi covid-19, salah satunya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanannya masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan ini. berangkat dari kondisi tersebut, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kelompok 2 UNISMA melakukan pengabdian kepada masyarakat pada saat masa pandemi covid-19. KKN Kelompok 02 melakukan kegiatan pengabdiian dengan memberikan informasi kepada warga untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memberikan fasilitas tempat cuci tangan dan penempelan pamflet berisi anjuran protokol kesehatan. Media yang dipergunakan untuk mengajak warga atau kampanye yaitu melalu media pamflet. Hasil pelaksanaan pengabdian telah merubah perilaku masyarakat yang sebelumnya abai terhadap protocol kesehatan menjadi lebih peduli terhadap penerapan protocol kesehatan demi mencegah dan menanggulangi pandemi covid-19
Sosialisasi Pentingnya Memakai Masker pada Masa Pandemi Melalui Media Poster dan Banner M. Fahrudin Andriyansyah; Nabil Mohammad Fathoni; Umi Kurniawati; Rizky Oktavia MW
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol 2, No 1 (2021): Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v2i1.8824

Abstract

KKN Tematik kelompok 32 Universitas Islam Malang adalah sekelompok mahasiswa yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat di masa pandemi covid 19. Kelompok KKN 32 ini melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk menggalakan protocol kesehatan di masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memakai masker di masa pandemi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan media poster dan juga banner. Hal ini dilakukan agara secara tidak langsung warga dapat tersosialisasi mengenai mematuhi protocol kesehatan yaitu menggunakan masker, media poster dan banner ini digunakan juga untuk meminimalisir adanya kerumunan mengingat pada masa pandemi ini kita harus menerapkan aturan social distancing. Program ini dilaksanakan di Lokasi KKN masing masing mahasiswa KKN 32 yang berada di Kota Malang. Sosialisasi dengan media poster dan banner di pajang di beberapa sudut strategis agar mudah terlihat. Sosialisasi ini dilakukan demi mewujudkan lingkungan yang bebas virus corona, dan agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas. Menurut pendapat dari James. W. Vander Zanden, Sosialisasi ialah proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Segala upaya serta peran yang dilakukan mahasiswa Kelompok KKN 32 ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap pentingnya mematuhi protocol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, salah satunya yaitu memakai masker. Namun tidak hanya dengan sekedar memakai masker tapi rajin mencuci tangan dan gerakan WFH (Wrok From Home) dan Physical Distancing juga harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi memutus tali penyebaran virus corona.
PERAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENYELANGGARAAN OTONOMI KHUSUS DI ACEH M. Fahrudin Andriyansyah
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 1 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.478 KB) | DOI: 10.33474/yur.v3i1.4862

Abstract

AbstactAs a national organization, political parties are considered to have failed in carrying out their roles and functions, especially in the implementation of regional autonomy. The existence of political parties that are only national in nature with structures centered in the center often makes the party's orientation ignore local interests. The neglect was due to the institutionalization of political parties so far as merely structuring relations. This pattern positions politicians in political parties in the region as subordinates of the same party politicians at the national level. The failure of political parties in the implementation of regional autonomy can be interpreted as necessary to regulate a new party system in Indonesia. One of them is by separating between national political parties and local political parties in the regions. This means that with the policy of regional autonomy, it must be accompanied by political autonomy through local political parties. Therefore this study will look at the role of local political parties that have existed in Aceh in the implementation of special autonomy and at the same time see whether local political parties have played a role or not in the implementation of special autonomy in Aceh. Local political parties, especially the Aceh Party in 2014 obtained the highest number of seats in the Aceh People's Representative Council (DPRA) compared to national political parties, so the Aceh Party had a strategic position as the leader of the DPRA and the leadership of a number of DPRA equipment. The role of local political parties can be seen through the role of the faction of local political parties in the DPRA, especially the Aceh Party faction, which is related to the role of legislation, budgeting and Controling. The Aceh Party faction has played a role in organizing special autonomy in Aceh AbstrakSebagai organisasi yang bersifat nasional, partai politik dirasa telah gagal dalam menjalankan peran dan fungsinya, terutama di dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Keberadaan partai politik yang hanya bersifat nasional dengan struktur yang berpucuk di pusat kerap kali membuat orientasi partai mengabaikan kepentingan lokal. Pengabaian itu dikarenakan pelembagaan partai politik selama ini dimaknai sebagai hubungan strukturalisasi semata. Pola ini memposisikan politisi partai politik di daerah sebagai sub ordinat politisi partai yang sama di tingkat nasional. Tidak berjalannya partai politik dalam penyelengaraan otonomi daerah dapat dimaknai bahwa perlu untuk mengatur sistem kepartaian baru di Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan pemisahan antara partai politik nasional dengan partai politik lokal yang ada di daerah. Artinya dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka harus dibarengi dengan adanya otonomi politik melalui partai politik lokal. Oleh karena itu penelitian ini akan melihat peran partai politik lokal yang telah ada di Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus sekaligus melihat apakah partai politik lokal telah berperan atau tidak di dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh. Partai politik lokal terutama Partai Aceh pada tahun 2014 memperoleh jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibandingkan dengan partai politik nasioanal, sehingga Partai Aceh memiliki posisi strategis sebagai pimpinan DPRA dan pimpinan sejumlah alat kelengkapan DPRA. Peran partai politik lokal dapat dilihat melalui peran Fraksi Partai politik lokal yang berada di DPRA terutama Fraksi Partai Aceh, yaitu berkaitan dengan peran legislasi, anggaran (budgeting) dan pengawasan (Controling). Fraksi Partai Aceh telah berperan dalam penyelenggaran otonomi khusus di Aceh.Kata Kunci: Partai Politik Lokal, Otonomi Khusus, Partai Aceh, DPRA
KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKADANG M Fahrudin Andri Andriyansyah; Hisbul Luthfi Ashsyarofi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.456 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.17650

Abstract

Kecamatan Kedungkandang memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan di Kota Malang, apalagi ditambah dengan keberadaan exit tol Malang-Pandaan (MAPAN) yang menjadikan kecamatan kedungkandang sebagai pintu masuk untuk memudahkan perpindahan orang dan barang. Oleh karena potensi masifnya pembangunan di wilayah kecamatan ini, maka penting kiranya memastikan adanya kebijakan penataan ruang yang berorientasi pada pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebagai upaya untuk melindungi lingkungan hidup akan berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat di wilayah Kota Malang secara umum dan Kecamatan Kedungkandang secara khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah Kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Metodologi Penelitian menggunakan penelitian sosiolegal dengan malakukan kajian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan tata ruang di Kota Malang. Pada tahap berikutnya dilakukan penelitian secara sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada sejumlah stakeholder. Kebijakan RTH Publik di Wilayah Kecamatan Kedung Kandang dapat dilihat melalui sejumlah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, termasuk juga penjabarannya. Hambatan pelaksanaannya yaitu: Pertama, adanya penetapan RTH Publik dilahan Private, Kedua, Penggunaan Aset Pemkot tidak hanya untuk kepentingan RTH dan Ketiga, Anggaran Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbatas.Kata-Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Publik, Kedungkandang, Malang Kedungkandang District has a strategic position in the development agenda of Malang City, especially related to the existence of the Malang-Pandaan Toll Gate which makes Kedungkandang District an entry point to facilitate the movement of people and goods. Given the enormous development potential in this district, it is important to ensure a spatial planning policy that is oriented towards fulfilling public green open spaces in terms of environmental protection and contributing to the quality of life of people in the urban area of Malang in general and Kedungkandang Regency in particular. According to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the percentage of green open space in urban areas is at least 30 (thirty) percent of the urban area, and the percentage of public green open space in urban areas is at least 20 (twenty) percent of the total area urban. Methodology This research uses social law research by conducting a normative study of the laws and regulations related to spatial planning policies in the city of Malang. In the next stage, sociological research is carried out by conducting direct interviews with various stakeholders. Public green open space policies in KedungKandang District can be seen in several regional regulations on land use planning and regional planning, including their descriptions. The implementation constraints are: First, the determination of public green open space on private land, second, the use of city funds that are not only in favor of green open space, and third, the limited budget for the procurement of public green open space.Keywords: Green Open Space, Public, Kedungkandang, Malang
PARTISIPASI MASYARAKATDALAM PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK) Fahrudin Andriyansyah
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v4i2.10977

Abstract

The National Strategy on Corruption Prevention is a national policy direction that contains the direction of focus and targets for corruption prevention which are used as a reference for ministries, agencies, local governments and other stakeholders in implementing corruption prevention actions in Indonesia. The focus of the The National Strategy on Corruption Prevention includes licensing and commerce, state finances, and law enforcement. One of the challenges in the The National Strategy on Corruption Prevention is the lack of community involvement in these 3 focuses. Limited community involvement in these 3 (three) focuses is the background of the importance of strengthening participation of society in the implementation of The National Strategy on Corruption Prevention. Without community involvement in the corruption prevention agenda, the corruption eradication agenda will not run optimally. The Purpose of this researcher is to find how community participation in the implementation Stranas PK. The Research uses normatif law. Community involvement The National Strategy on Corruption Prevention can be done through the stages of formulating, implementing, monitoring, evaluating and reporting The National Strategy on Corruption Prevention. 
INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAERAH BERDASARKAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS-PK) DI KOTA MALANG M. Fahrudin Andriyansyah
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i2.21471

Abstract

Abstrak Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah korupsi. Korupsi telah menjangkiti seluruh lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Untuk mencegah terjadinya korupsi, pemerintah menyusun Strategi Nasional Pencegaan Korupsi (Stranas PK). Agar implementasi Stranas PK dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, maka diperlukan cara/metode untuk melihat sejauh mana implementasi stranas PK, terutama di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini pada tahap awal akan menyusun terlebih dahulu model/bentuk indeks persepsi korupsi daerah dan selanjutnya mengukur sejauh mana tingkat korupsi di Kota Malang dengan menggunakan indeks persepsi korupsi daerah melalui survey persepsi masyarakat berdasarkan implementasi Stranas PK, terutama terkait sejauhmana penguatan partisipasi masyarakat dalam fokus Stranas PK di daerah. Hasilnya indeks persepsi korupsi kota malang memiliki skor yang masuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 1.5 (buruk). Pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi masing-masing dengan skor 1.5 serta pada sektor keuangan daerah dengan skor 1.4. Kata Kunci: Persepsi, Korupsi, Malang
Tata Ruang Wilayah: Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Andriyansyah, Fahrudin; Azmani, Muhammad Usman Syahirul
Widya Yuridika Vol 7, No 2 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i2.4878

Abstract

Community involvement and participation are very important in the drafting of regional regulations. If involvement and participation are neglected, the consequences will have an impact on the formal legitimacy of the regional regulations. The legalized of Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 on the Spatial Planning for the City of Malang for 2022-2042 in its development raises a big question,  has the community been involved? Even if the community is involved, to what extent has this involvement been carried out? Does it meet reasonable eligibility criteria? The purpose of this study is to find out and analyse the application of meaningful participation in the establishment of Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 on Spatial Planning for Malang City for the 2022-2042 period. The research method used by the author is empirical legal research by conducting direct interviews with the Chairperson Regional Representative Council of the Malang City and Deputy Mayor of Malang in the Field of Economics and Development. The stages of preparing the Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 on Spatial Planning for the City of Malang for 2022-2042 include the stages of planning, preparation, discussion, evaluation, determination and publication. The implementation of meaningful participation in the formation of the Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 on the Malang City Spatial Plan for 2022-2042 was not carried out properly because the documents for forming the a quo Regional Regulation were prepared by the Malang City DPRD and the City Government.
Co-Authors Dea Amy R Hisbul Luthfi Ashsyarofi Melia Indah M. Muhammad Usman Syahirul Azmani Nabil Mohammad Fathoni Rizky Oktavia MW Umi Kurniawati Valeriel Margarettha