Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bulletin of Community Engagement Millatuna: Jurnal Studi Islam Sahaja : Journal Sharia and Humanities QAZI : Journal of Islamic Studies
Trinah Asi Islami
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Praktik Jasa Penyewaan Motor Di Rental Mekar Jaya Kampung Inggris Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Zahro'tun Nikmah; Trinah Asi Islami
Millatuna: Jurnal Studi Islam Vol. 1 No. 04 (2024): Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/mjsi.v1i4.6684

Abstract

Penelitian yang bertujuan agar mengetahui dan mengkaji perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik jasa penyewaan motor di rental Mekar Jaya Kampung Inggris. Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual dan analisis dengan metode induktif dan deskriptif. Bahan hukum primer pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan data kepustakaan. Hukum sekunder didapatkan dari buku, jurnal dan literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya praktik jasa penyewaan motor di Rental Mekar Jaya ada 2 yakni secara langsung dan secara lisan. Dalam praktiknya masih memiliki kelemahan terkait akadnya (ijab dan qabul) karena dalam melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak namun salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi akan kesepakatan tersebut dalam akad ijarah, sehingga apabila terjadi musibah bentuk pertanggung jawaban pihak penyewa adakala tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyewa. Dalam konteks hukum ekonomi syari’ah terkait prinsip-prinsipnya dari sebagian pihak penyewa di Rental Mekar Jaya tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syari’ah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan praktik akad ijarah pada jasa penyewaan motor dengan memperhatikan nilai-nilai hukum ekonomi syari’ah.
Pengolahan Produksi Kripik Usus Di Home Industry Raja Food Desa Pundong Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah Irchas Hidayatus Zahro; Trinah Asi Islami
Millatuna: Jurnal Studi Islam Vol. 1 No. 04 (2024): Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/mjsi.v1i4.6685

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji Pengolahan Produksi Kripik Usus Di Home Industry Raja Food Desa Pundong Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual dan dianalisis menggunakan metode induktif dan deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan data kepustakaan. Metode Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaa yang menjadi rumusan masalah: (1) Untuk mengetahui dan mengkaji pengolahan produksi kripik usus di home industry raja food Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, (2) Untuk mengetahui dan mengkaji perspektif hukum bisnis syariah terhadap pengolahan produksi kripik usus di home industry raja food Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa home industry raja food Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Belum bisa sepenuhnya memenuhi prinsip hukum bisnis syariah. Karena home industry raja food masih belum memberikan kejelasan kehalan terhadap produk kripik usus tersebut dan dari pemilik usaha juga tidak memberikan ketengan yang jujur terkait bahan tambahan yang ada di dalam proses produksi tersebut. Sikap Kurang jujur yang dimiliki pelaku usaha mengakibatkan produk kripik usus tersebut belum lolos sertifikat halal sampai pada saat ini.
Jual Beli Makanan Olahan Bekicot di Warung Krengsengan By Mbak Yuni Pare Kediri Menurut Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Maliki Ilham Pakih; Trinah Asi Islami
QAZI: Journal of Islamic Studies Vol 2 No 1 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qz.v2i1.257

Abstract

Praktik jual beli makanan olahan berbahan dasar bekicot menimbulkan polemik hukum dalam fiqih muamalah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum jual beli makanan olahan bekicot di Warung Krengsengan by Mbak Yuni Pare Kediri berdasarkan perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, serta dianalisis dengan pendekatan induktif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi’i memandang bekicot sebagai hewan khabaits yang tidak sah diperjualbelikan, kecuali apabila hilang persepsi jijiknya, sedangkan Mazhab Maliki memperbolehkannya dengan analogi kepada belalang yang halal dikonsumsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum jual beli makanan olahan bekicot tergolong dalam wilayah ikhtilaf dan sangat bergantung pada mazhab serta persepsi masyarakat terhadap status kehalalan bekicot.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penetapan Komisi Afiliator Pada Aplikasi Shopee Moh Dafiz Imawan; Trinah Asi Islami
QAZI: Journal of Islamic Studies Vol 2 No 1 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qz.v2i1.273

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai model bisnis baru, salah satunya adalah program Shopee Affiliate yang memungkinkan pengguna mendapatkan komisi dari promosi produk secara daring. Namun, dalam implementasinya, terdapat permasalahan serius terkait mekanisme penetapan dan pencairan komisi, seperti ketidaksesuaian nominal, keterlambatan pembayaran, serta ketidakjelasan kontrak dan sistem perhitungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik penetapan komisi afiliator Shopee dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya akad ju’alah, samsarah, dan prinsip keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan induktif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur akad syar’i karena ketidaksesuaian upah, tidak adanya sighat yang eksplisit, serta ketidakadilan dalam distribusi komisi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kontrak dan sistem afiliasi yang berlandaskan kejelasan akad, keadilan, dan transparansi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam
Pemanfaatan Lahan Wakaf Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Masjid Jamik Sumenep Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Nailul Maromi; Trinah Asi Islami
QAZI: Journal of Islamic Studies Vol 2 No 1 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qz.v2i1.292

Abstract

Wakaf masjid sebagai instrumen sosial-keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ibadah sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf Masjid Jamik Sumenep dengan meninjau kesesuaiannya terhadap Hukum Ekonomi Syariah dan kontribusinya dalam kemandirian masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris melalui studi literatur, analisis normatif, serta observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tanah masjid memiliki potensi strategis dalam memperkuat fungsi ibadah dan pemberdayaan ekonomi, namun masih menghadapi kendala berupa lemahnya manajemen, keterbatasan regulasi teknis, dan kurangnya transparansi. Implikasi dari kajian ini menegaskan perlunya tata kelola wakaf yang profesional, akuntabel, dan inovatif agar dapat menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta menjaga nilai spiritualitas Islam lintas generasi
Praktik Jasa Penyewaan Motor Di Rental Mekar Jaya Kampung Inggris Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Zahro'tun Nikmah; Trinah Asi Islami
Millatuna: Jurnal Studi Islam Vol. 1 No. 04 (2024): Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/mjsi.v1i4.6684

Abstract

Penelitian yang bertujuan agar mengetahui dan mengkaji perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik jasa penyewaan motor di rental Mekar Jaya Kampung Inggris. Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual dan analisis dengan metode induktif dan deskriptif. Bahan hukum primer pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan data kepustakaan. Hukum sekunder didapatkan dari buku, jurnal dan literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya praktik jasa penyewaan motor di Rental Mekar Jaya ada 2 yakni secara langsung dan secara lisan. Dalam praktiknya masih memiliki kelemahan terkait akadnya (ijab dan qabul) karena dalam melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak namun salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi akan kesepakatan tersebut dalam akad ijarah, sehingga apabila terjadi musibah bentuk pertanggung jawaban pihak penyewa adakala tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyewa. Dalam konteks hukum ekonomi syari’ah terkait prinsip-prinsipnya dari sebagian pihak penyewa di Rental Mekar Jaya tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syari’ah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan praktik akad ijarah pada jasa penyewaan motor dengan memperhatikan nilai-nilai hukum ekonomi syari’ah.
Pengolahan Produksi Kripik Usus Di Home Industry Raja Food Desa Pundong Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah Irchas Hidayatus Zahro; Trinah Asi Islami
Millatuna: Jurnal Studi Islam Vol. 1 No. 04 (2024): Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/mjsi.v1i4.6685

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji Pengolahan Produksi Kripik Usus Di Home Industry Raja Food Desa Pundong Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual dan dianalisis menggunakan metode induktif dan deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan data kepustakaan. Metode Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaa yang menjadi rumusan masalah: (1) Untuk mengetahui dan mengkaji pengolahan produksi kripik usus di home industry raja food Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, (2) Untuk mengetahui dan mengkaji perspektif hukum bisnis syariah terhadap pengolahan produksi kripik usus di home industry raja food Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa home industry raja food Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Belum bisa sepenuhnya memenuhi prinsip hukum bisnis syariah. Karena home industry raja food masih belum memberikan kejelasan kehalan terhadap produk kripik usus tersebut dan dari pemilik usaha juga tidak memberikan ketengan yang jujur terkait bahan tambahan yang ada di dalam proses produksi tersebut. Sikap Kurang jujur yang dimiliki pelaku usaha mengakibatkan produk kripik usus tersebut belum lolos sertifikat halal sampai pada saat ini.
Legal Analysis of Online Loan Interest Rates from the Perspective of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Trinah Asi Islami; Chairani, Meirza Aulia
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v5i1.794

Abstract

This study analyzes the regulation of online loan interest rates from the perspective of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, with a focus on KPPU Decision No. 05/KPPU-I/2025, which found that 97 fintech lending operators violated Article 5(1)(a) through collective price-fixing practices via the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI). Using a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, this study evaluates the alignment between OJK sector regulations (POJK No. 77/2016 as amended by POJK No. 40/2024) and KPPU competition law. Key findings indicate that the AFPI’s interest rate arrangement (from 1% to 0.3% per day) satisfies both subjective (horizontal agreements through meetings and digital communication) and objective (market distortion: 95% price uniformity, 27% reduction in innovation, 62% entry barriers) elements. A structural legal conflict arises between the OJK’s consumer protection mandate and the KPPU’s market competition mandate, creating regulatory arbitrage where sector compliance constitutes a horizontal violation. A comparative analysis confirms that vertical regulatory models (India-RBI, UK-FCA) are more effective than AFPI’s self-regulation. Critical discussions highlight the regulatory paradox: the intent to protect consumers actually hinders market efficiency and credit access for the unbanked segment. The study recommends systemic reforms, including vertical regulation by the OJK, an OJK-KPPU joint task force, repositioning the AFPI’s functions as soft law, and harmonizing Law No. 4/2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) with Law No. 5/1999 (Anti-Monopoly Law). This case sets a precedent that the state regulator has exclusive authority over price setting in the platform economy, while also serving as a momentum for the transition from self-regulation to convergent oversight for a sustainable fintech ecosystem.
Digital Land Certificates and Legal Objectives: An Empirical Study of Justice, Certainty, and Utility in Indonesia Norma Fitria; Trinah Asi Islami; Muhammad Dzikirullah H. Noho; Ahmad Faruq; Ita Rahmania Kusumawati; Ahmad 'Ubaydi Hasbillah; M. Fahrudin Andriyansyah
Bulletin of Community Engagement Vol. 6 No. 1 (2026): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v6i1.2514

Abstract

  Land ownership in Indonesia faces persistent challenges including disputes, overlapping claims, and document forgery, prompting the government to implement electronic land certificates through Ministerial Regulation ATR/BPN No. 3/2023 as a digitalization strategy to enhance legal certainty and administrative efficiency. This empirical juridical study examines the implementation of electronic land certificates in Jombang Regency and evaluates their contribution to achieving the legal objectives of justice, legal certainty, and utility (maslahah mursalah) using in-depth interviews, direct observation, and document analysis analyzed through Gustav Radbruch's legal objectives theory. The findings reveal that implementation operates through two mechanisms—new land title registration (12-19 days) and media transfer conversion (2-3 hours)—with substantial legal certainty achieved through centralized database architecture evidenced by zero reported land mafia cases; however, justice and utility objectives were unevenly realized, as demonstrated by urban-rural satisfaction gaps (4.1/5.0 versus 3.4/5.0), infrastructure constraints in remote sub-districts, and digital literacy barriers requiring intensive officer assistance for 55% of rural applicants. The study concludes that electronic certificates demonstrate conditional success in achieving legal objectives, with efficiency and security gains accompanied by "regressive utility" effects that advantage privileged populations, necessitating targeted infrastructure investment, sustained human resource development, and hybrid service models to prevent technology-enabled exclusion and realize the transformative potential of land administration digitalization.
Co-Authors Ahmad 'Ubaydi Hasbillah Ahmad Faruq Chairani, Meirza Aulia Ilham Pakih Irchas Hidayatus Zahro Ita Rahmania Kusumawati M. Fahrudin Andriyansyah Moh Dafiz Imawan Muhammad Dzikirullah H. Noho Nailul Maromi Norma Fitria Zahro'tun Nikmah