Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Febrian Rizky Akbar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE DALAM PRESPEKTIF CYBERCRIME (Kajian Normatif Komparatif KUH Pidana, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan RUU K Febrian Rizky Akbar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.216 KB)

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, begitu pula pada jaringan informasi dan komunikasi. Akan tetapi perkembangan IPTEK tersebut tidak hanya membawa efek positif saja, melainkan membawa efek negative. Ketika perkembangan negative mulai bermunculan. Perkembangan negatif tersebut dapat dilihat dari munculnya sebuah tindak pidana baru (cybercrime) yakni berupa prostitusi yang dapat dilakukan secara online, yakni kegiatan prostitusi yang dapat dilakukan hanya dengan mengakses jaringan internet atau komunikasi tertentu. Pada dasarnya sebelum terjadi perkembangan dibidang informasi dan komunikasi. Kegiatan prostitusi tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara kontak langsung, tetapi karena adanya perkembangan tersebut kini kegiatan prostitusi seakan menjadi dipermudah dan dimanjakan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kegiatan prostitusi dapat dilakukan dengan cara mengakses situs-situs tertentu atau dengan menggunakan jaringan komunikasi tertentu. Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana berupa prostitusi secara online yakni KUHP, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan RUU KUHP. Akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut masih perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atau tidak dalam hal menjerat pelaku tindak pidana prostitusi yang dilakukan dengan menggunakan media informasi atau dokumen elektronik sebagai media utamanya.Kata Kunci : Tindak pidana, Prostitusi, Online, Cybercrime
Rekonstruksi Pengaturan Pemulihan Aset Berbasis Prinsip Beneficial Ownership untuk Mencegah Penyembunyian Kekayaan Ilegal Febrian Rizky Akbar; Slamet Tri Wahyudi
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2026): Mei: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i2.2422

Abstract

Asset recovery is a strategic instrument in law enforcement against corruption and money laundering crimes. However, the practice of concealing illicit wealth through nominee schemes, shell companies, and offshore jurisdictions demonstrates weaknesses in national legal regulations, particularly regarding the identification of beneficial ownership. This study aims to analyze the weaknesses in Indonesia’s asset recovery regulations and to formulate a reconstruction of regulations based on the principle of beneficial ownership in order to prevent the concealment of illicit wealth. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative law approaches. The results indicate that the existing regulations remain administrative in nature and have not yet been integrated into the asset recovery regime. Therefore, legal reconstruction is required through strengthening obligations for beneficial ownership disclosure, integrating cross-agency databases, and regulating non-conviction based asset forfeiture mechanisms. This study offers a more progressive regulatory model to enhance the effectiveness of asset recovery and close loopholes for concealing illicit wealth.
Co-Authors Slamet Tri Wahyudi