Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE DALAM PRESPEKTIF CYBERCRIME (Kajian Normatif Komparatif KUH Pidana, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan RUU K Febrian Rizky Akbar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.216 KB)

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, begitu pula pada jaringan informasi dan komunikasi. Akan tetapi perkembangan IPTEK tersebut tidak hanya membawa efek positif saja, melainkan membawa efek negative. Ketika perkembangan negative mulai bermunculan. Perkembangan negatif tersebut dapat dilihat dari munculnya sebuah tindak pidana baru (cybercrime) yakni berupa prostitusi yang dapat dilakukan secara online, yakni kegiatan prostitusi yang dapat dilakukan hanya dengan mengakses jaringan internet atau komunikasi tertentu. Pada dasarnya sebelum terjadi perkembangan dibidang informasi dan komunikasi. Kegiatan prostitusi tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara kontak langsung, tetapi karena adanya perkembangan tersebut kini kegiatan prostitusi seakan menjadi dipermudah dan dimanjakan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kegiatan prostitusi dapat dilakukan dengan cara mengakses situs-situs tertentu atau dengan menggunakan jaringan komunikasi tertentu. Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana berupa prostitusi secara online yakni KUHP, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan RUU KUHP. Akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut masih perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atau tidak dalam hal menjerat pelaku tindak pidana prostitusi yang dilakukan dengan menggunakan media informasi atau dokumen elektronik sebagai media utamanya.Kata Kunci : Tindak pidana, Prostitusi, Online, Cybercrime
Peran Ganda Media Sosial dalam Penegakan Hukum Indonesia: Analisis Sosio-Legal antara Peluang Transparansi dan Risiko Erosi Due Process Triadi, Irwan; Akbar, Febrian Rizky
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5498

Abstract

This socio-legal study analyzes the dual role of social media in Indonesia's criminal justice system from 2019 to 2024 through thematic analysis of 15 viral legal cases. The research demonstrates that while social media enhances transparency and accelerates investigations in 80% of cases examined, it simultaneously erodes fundamental due process principles in 53% of cases through trial by social media and digital vigilantism. The phenomenon of "no viral no justice" reveals a critical institutional failure, where law enforcement agencies have externalized case prioritization functions to digital virality metrics rather than maintaining equal application of law. The study introduces the concept of "justice outsourcing" to explain how public pressure forces hasty responses that may compromise the presumption of innocence and equality before the law. Through analysis of secondary data including regulatory frameworks, institutional reports, and verified digital documentation, this research identifies a central tension between substantive justice demands and procedural integrity. The findings reveal that law enforcement responses, while demonstrating adaptability, often sacrifice careful investigation protocols for rapid public satisfaction. The study proposes a collaborative governance model involving law enforcement, digital forensic specialists, and independent fact-checking communities, alongside regulatory updates to the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), to mitigate disinformation risks while protecting suspect rights and maintaining due process standards in the digital public sphere.
Fenomena "No Viral No Justice" di Indonesia: Disrupsi Legitimasi Institusional dan Dilema Keadilan Selektif di Era Jaringan Akbar, Febrian Rizky; Heradika, Dhikma
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5499

Abstract

The "no viral no justice" (NVNJ) phenomenon reflects a condition wherein the resolution of a legal or social case in Indonesia only gains attention or concrete action from authorities and competent institutions after the case becomes viral on social media. This research analyzes the dynamics of this phenomenon through the integration of legal sociology perspectives, digital communication, and critical justice theory. The research employs a qualitative approach with triangulation of literature review, digital discourse analysis of viral cases during the 2023-2024 period, and comparative examination. Research findings demonstrate that virality functions as an effective mechanism of mass amplified pressure in accelerating institutional response. However, dependence on virality potentially creates selective justice, threatens the principle of equal treatment (Rawlsian Justice), and erodes the rational-legal legitimacy (Weberian) of legal institutions. This phenomenon indicates the existence of a profound deficit in public trust toward formal bureaucratic channels. To address the dilemma of selective justice, transparent and proactive reporting system reforms are required, strengthened judicial ethics in facing public intervention, and enhanced digital legal literacy. This article contributes to legal sociology literature by introducing the Selective Justice Trilemma model as an analytical framework for NVNJ.