Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustitia YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Bustomi, Imam
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Bustomi, Imam
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1220

Abstract

Since the reform era began in 1998 in Indonesia, political transformation has been significant. This period not only marked the end of the authoritarian government under President Soeharto, but also paved the way for changes in the political and constitutional system in Indonesia. This change not only changes the way of life of the people, but also changes the constitutional system of the Indonesian nation through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution reads, "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution. In the Indonesian state administration there are also Islamic constitutional values, this can be seen by the concept of deliberation, equality and justice which is running as it should. This research aims to review the application of democratic principles in general elections and how Islamic state administration is reviewed (fiqh siyasah ) in the implementation of general elections in Indonesia. Through a normative juridical approach, this research analyzes the regulations governing the democracy and election system in Indonesia, including the 1945 Constitution and the Election Law. Research highlights the importance of implementing democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, and accountability and transparency in the electoral process. However, challenges such as money politics, identity politics and the spread of false information are still problems in the implementation of elections. This research suggests steps to improve the electoral system to ensure that democracy can function effectively and produce results that are more representative of the will of the people and that it is in accordance with Islamic constitutional principles (fiqh siyasah)
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERSPEKTIF SEPARATION OF POWERS Siswanto, Moh.; Mawardi, Mawardi; Bustomi, Imam
Jurnal Yustitia Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i2.2927

Abstract

AbstrakKewenangan Presiden dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam praktik ketatanegaraan, Presiden tidak hanya menjalankan fungsi eksekutif, tetapi juga memiliki peran dalam proses legislasi, baik melalui pengajuan rancangan undang-undang maupun penerbitan regulasi pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Keadaan ini menimbulkan perdebatan terkait batas-batas kekuasaan eksekutif serta potensi terjadinya dominasi atas fungsi legislasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji wewenang Presiden dalam pembentukan hukum berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan, serta menilai mekanisme pengawasan yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki dasar hukum untuk menetapkan regulasi, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Peran Presiden dalam bidang legislasi harus tetap berada dalam kerangka pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh legislatif. Untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan, diperlukan sistem pengawasan konstitusional dan politik yang efektif. Oleh karena itu, kewenangan normatif Presiden dalam membentuk regulasi tidak boleh disalahgunakan untuk membuat norma hukum yang berdiri sendiri di luar ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
Co-Authors Nur ‘Azah Siswanto, Moh.