Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP LIMBAH INDUSTRI FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (CONTOH KASUS: PENCEMARAN LIMBAH PARASETAMOL DI PERAIRAN JAKARTA) Novriyanti, Meidiana; Lengkong, Keyzia Betarli; Nagaria, Christopher David; Sitabuana, Tundjung Herning
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17148

Abstract

Waste from the pharmaceutical industry is hazardous waste because it is not only dangerous but also poisonous. If it is not processed and managed properly, it will seriously endanger the environment of the living things around it. Therefore, strict enforcement of the law is required to administer environmental permits for these business activities. Enforcement that violations of environmental management standards can be adjudicated by virtue of Law No. 32 of 2009. The sanction includes administrative, criminal and civil sanctions. Administrative sanctions that the government can impose are government injunctions, revocation of environmental permits to do business, and suspension of those permits. Enforcing regulations in the environmental sector is one of the tasks that PPLH has to carry out, so that companies that have failed to comply with regulations on environmental management, in particular regulations on liquid waste management, are subject to sanction in accordance with applicable regulations. Based on the description above, this study will discuss the enforcement of administrative law against pharmaceutical waste, namely paracetamol in Angke Bay and Ancol Beach waters which are currently being discussed. This research is structured normatively based on secondary data and obtained to be analyzed by qualitative methods and described descriptively.
A Case Study on The Abduction of Ukrainian Children within The Ukraine-Russian Conflict under International Law Perspective Nagaria, Christopher David; Gunadi, Ariawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i5.15808

Abstract

Penculikan anak berupa tindakan serius terhadap pelanggaran norma-norma hukum internasional. Hukum internasional sendiri merupakan kumpulan prinsip-prinsip aturan dasar yang wajib ditaati oleh negara-negara dalam hubungan antarnegara. Walaupun itu, berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Human Rights Watch (HRW), telah mendokumentasi dan menyebarkan laporan berupa pers tindakan deportasi ataupun penculikan anak oleh tentara Rusia sejak awal serangan Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini mengharapkan para pembaca untuk menambah wawasan serta memahami hukum internasional dalam konteks penculikan maupun deportasi anak. Permasalahan penulis ketemui merupakan apa saja dasar hukum internasional terhadap penculikan anak serta bagaimana implementasi hukum terhadap pelanggaran tersebut. Metode penelitian berupa hukum yuridis normative untuk menganalisis hukum positif terhadap penculikan anak menurut hukum internasional. Bahwa dalam kajian penelitian ini terdapat berbagai peraturan dan konvensi yang bersifat preventative dan represif. Konvensi Geneva I mengatur tindakan deportasi dapat diakui sebagai genosida. Konvensi Geneva IV mengatur hak dan kewajiban organisasi humaniter dalam keadaan perang. PBB 1989 mengatur hak-hak anak. Sementara, Statuta Roma mengatur hak dan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk menggugat dan memutus hukuman ke pelaku tindak pidana.