Anwar, Hairil
Universitas Tanjungpura

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 OCTAVIANI, ROSARIA; Triyono, Joko; Anwar, Hairil
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4279

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang belum optimal. Pada Tahun 2021 kasus COVID-19 di Kota Pontianak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020. Kemudian diikuti pada Tahun 2022 hanya dengan waktu 8 bulan yaitu mulai Januari hingga Agustus mencapai 6727  kasus positif COVID-19 yang hampir mendekati angka di tahun 2021 yaitu sebanyak 6783 kasus positif COVID-19 di Kota Pontianak. Selain itu, ditahun 2021 pengawasan yang dilakukan Satgas COVID-19 mulai menurun hingga pada Tahun 2022 tidak dilakukan pengawasan yang berupa razia terkait protokol kesehatan COVID-19. Hal ini terkait dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan Edward III terkait 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang terdiri dari : 1) Komunikasi telah terimplementasi tapi belum optimal; 2) Sumber Daya telah terimplementasikan dengan optimal; 3) Disposisi telah diimplementasikan tapi belum optimal; 4)Struktur Birokrasi belum terimplementasi dengan optimal.Adapun saran penulis yaitu tetap melakukan himbauan/sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 secara langsung atau tidak langsung, membuat SOP resmi dan tertulis, serta memisahkan tanggungjawab antar anggota ditiap tim satgas COVID-19 yang terbagi dilapangan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, COVID-19
PROSES IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGALOKASIAN DANA APBDES DI DESA PAL SEMBILAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA Livianty, Livianty; Haryaningsih, Sri; Anwar, Hairil
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3177

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes di Desa Pal Sembilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah jumlah pengalokasian dana anggaran bidang pemberdayaan masyarakat yang kecil dan pemilihan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Charles O’ Jones dalam Widodo (2018:89) ada tiga tahap proses implementasi kebijakan publik yaitu: pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan yang dianggarkan dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dan efisien serta penentuan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak didasarkan pada potensi yang ada di desa. Saran perlu adanya penguatan dana anggaran untuk pemberdayaan masyarakat agar program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas dan penentuan kegiatan didasarkan pada potensi yang ada di desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK HUTASOIT, ANDRE JULIUS; Hardilina, Hardilina; Anwar, Hairil
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3115

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Pontianak belum optimal. Terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang tersedia menjadikan permasalahan bagi para pedagang kaki lima untuk diberdayakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dalam penelitian ini, dilihat dari teori yang dikemukakan oleh George Edward III (Widodo, 2011:96) ada 4 (empat) variabel faktor penyebab kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak belum optimal yaitu:1). Komunikasi. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan, 2). Sumber Daya. Kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, 3). Disposisi. Sikap target sasaran yang kurang mendukung dan 4). Struktur Birokrasi. SOP yang diterapkan tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan prosedur. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan terkait dengan kebijakan ini, kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, sikap target sasaran yang kurang mendukung, dan SOP yang diterapkan tidak berjalan dengan optimal. Saran yang berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan untuk para implementor meningkatkan lagi sosialisasi, menambah SDM dalam implementasi kebijakan, membuat target sasaran mendukung kebijakan dan mengoptimalkan SOP yang sudah diterapkan. Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima
PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR CAMAT TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS Nurlia, Nurlia; Haryaningsih, Sri; Anwar, Hairil
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3159

Abstract

PenulisanSkripsiinidimaksudkanuntukmendeskripsikan dan menganalisis proses PenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat Kabupaten Sambas. PermasalahanmengenaipenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat yang cukupmenarikuntukditelitikarenamasihterdapatketidaksesuaianpenempatan, yang mana jabatan yang diisibelumsesuaidengan Pendidikan yang seharusnyasesuaidenganjabatan yang diemban. Penelitian initermasukdalampenelitiandeskriptifdenganmenggunakanpendekatankualitatif. Penelitian inimenggunakanteori Saksono yang mengatakanlangkah-langkahpenempatanseorangpegawai, yaitu: 1) LowonganKerja (kebutuhanakantingkatpekerjaanterhadapseseorang), 2) UraianPekerjaan (tugas dan tanggungjawab orang yang akanmengerjakanpekerjaantersebut), 3) Penarikan dan Seleksi, 4) Menempatkan orang tersebut pada pekerjaan yang ada di organisasi (Penempatan). Teknik pengumpulan data berupaobservasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitianinimenunjukanbahwaPenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat belumsesuaidenganprinsipthe right man on the right place, dikarenakanpihak Camat Teluk Keramat tidakmemilikiwewenanguntukmembukalowongankerja, membuaturaianpekerjaan, melakukanpenarikan dan seleksisertamenempatkanpegawai. Dilihatdariadanyapenempatanpegawai yang belumsesuaidenganpendidikan dan pengetahuankerja, penelitianinidapatmemberikan saran agar memperbaikistrukturpenempatanpegawaisesuaidenganlatarbelakangpendidikan dan keahliannya agar pegawaitidakkesulitandalammengerjakantugas/pekerjaannya.