Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.687
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Triyono, Joko
Universitas Tanjungpura
Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
MODEL IMLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN MENUJU DESA MANDIRI DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU DENGAN SERAWAK MALAYSIA TIMUR Studi Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Al Qadrie, Syarif Redha Fachmi; Triyono, Joko; Apriyani, Eka; Lutfie, Ratu Zahirah
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 29, No 1 (2024): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/proyeksi.v29i1.3446

Abstract

Program pembangunan menuju desa mandiri berupa program pemulihan ekonomi yang dibiayai dari dana desa telah dilaksanakan di Kecamatan Putussibau Selatan selama beberapa tahun. Namun hasilnya masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Dari 14 desa hanya 3 desa yang berkatagori desa mandiri. Ini mengindikasikan bahwa implementasi program pemulihan ekonomi desa di Kecamatan Putussibau Selatan masih kurang efektif. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan model implementasi program pemulihan ekonomi desa di Kecamatan Putussibau Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas program pemulihan ekonomi desa di kecamatan ini yaitu faktor sumber daya, kepemimpinan, disposisi dan peran publik. Disarankan, dana desa dimanfaatkan untuk program pembangunan yang produktif, kerja sama yang harmonis antar perangkat desa, keterlibatan publik dalam proses pembangunan desa.
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BANGUN SARI KECAMATAN TERIAK KABUPATEN BENGKAYANG BISTARIE, KARYANI SAPUTRI; Triyono, Joko; Nge, Herri Junius
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Bangun Sari Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan taknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada teknik keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun yang menjadi hasil penelitian berdasarkan ketiga indikator yaitu pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Dalam pencapaian tujuan terdapat tiga indikator yaitu Keterlaksanaan RKP-Desa di bidang pembangunan dan pembinaan, Pelayanan kepada masyarakat, Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Bumdes. Di bidang pembangunan belum maksimal karena terkendala Covid-19 yang mengharuskan dana desa untuk penanggulangan wabah tersebut dan untuk bidang pembinaan sudah berjalan dengan baik. Untuk pelayanan kepada masyarakat, masih perlu ditingkatkan lagi karena masih ada masyarakat yang merasa perangkat desa khususnya Kadus kurang memberikan pelayanan yang baik. Sementara untuk PAD dan Bumdes di Desa Bangun Sari belum berjalan, Bumdes yang tidak berjalan sehingga PAD tidak ada. Dalam adaptasi terdapat 2 indikator yaitu Kinerja Perangkat Desa berdasarkan Tupoksinya dan Penyesuaian Penyelenggaraan Pemerintahan untuk menjadi Desa Mandiri. Kinerja perangkat desa belum maksimal, karena masih ada dalam kinerjanya dan masih kurang paham dengan Tupoksinya. Untuk penyesuaian menuju desa mandiri, pemerintah desa Bangun Sari dipercayakan untuk dapat menjalankan program ODF (Open Defecation Free). Dalam integrasi terdapat dua indikator yaitu Musrenbang dan Sosialiasi. Untuk kegiatan Musrenbang sudah dilaksanakan namun masih kurangnya aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat. Dan untuk sosialiasinya terlaksana dengan baik dengan melibatkan instansi lain. Kata Kunci : Efektivitas, Desa, Pencapaian Tujuan, Adaptasi, Integrasi 
ETIKA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK INDRAWAN, APRILI ROMI; Triyono, Joko; Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4287

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan masalah yang dihadapi khususnya pada Etika Pemerintah dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Permasalahan tersebut cukup menarik untuk diteliti mengingat masih adanya pegawai yang tidak berada ditempat kerja saat jam kerja sedang berlangsung, pegawai memberikan pelayanan tidak sesuai standar operasional pelayanan dan masih terdapat beberapa program pelayanan yang belum mencapai targetnya dengan baik seperti pelayanan masih memandang status sosial yang menyebabkan persamaan hak dan keadilan masih kurang maksimal, serta pegawai masih kurang bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan didukung dengan teori pedoman pelaksanaan etika aparatur dalam pelayanan publik yang dilihat dari Persamaan Hak, Keadilan, Kesetiaan, dan Tanggungjawab menurut Mertins Jr dalam (Labolo 2016, 102-107). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pontianak Selatan belum maksimal sepenuhya. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih memandang status sosial sehingga menyebabkan persamaan hak dan keadilan belum maksimal, serta pegawai masih kurang bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat.  Kata Kunci: Etika Pemerintah, Pelayanan Publik, Persamaan Hak, Keadilan, Kesetiaan, dan Tanggungjawab. 
KINERJA LEMBAGA KEMASYARAKATANDI DESA SIDAS KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK AMANDA, REZA RIQKY; Martoyo, Martoyo; Triyono, Joko
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3471

Abstract

 Penulisan ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta masih ada sebagian masyarakat yang salah paham terhadap pembangunan desa. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti masalah tersebut mengenai bagaimana kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Sidas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. Hasil penelitianmenggunakan teori dari purnomo bahwa untuk mengukur kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan menggunakan 3 teori yaitu kepemimpinan yang meliputi hubungan komunikasi antara Pemerintah Desa dengan anggota LPMD, motivasi kerja yang meliputi gaji, reward, dan fasiltas kerja serta lingkungan kerja yang meliputi penempatan kerja, pelatihan dan evaluasi  kerja. Kata Kunci: Kinerja,Lembaga Kemasyarakatan, Pembangunan 
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEMANGAT BARU DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS DAMAYANTI, INDRI; Triyono, Joko; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4263

Abstract

Indri Damayanti: Peran PemerintahDesaDalamPengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SemangatBaru di DesaParitBaruKecamatanSelakauKabupaten Sambas. SkripsiProgram StudiIlmuPemerintahan, FakultasIlmuSosial Dan IlmuPolitik, Universitas Tanjungpura. 2023.Penelitianinibertujuanuntukmengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan. Pada penelitianinimenggunakanjenispenelitiandeskriptifdenganmenggunakantipekualitatif yang ditujukanuntukmendapatkangambaranataupemahaman yang mendalammengenaipermasalahan yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di DesaParitBaru. Denganteknikpengumpulan data yaituobservasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalampenelitianiniadalahsubjekpenelitian yang terdiridari 10 orang sertadokumentasi yang berkaitandenganpenelitian.Teori yang digunakandalampenelitianiniadatentangperanpemerintahdesaadatigayaitu Regulator, Dinamisator dan Fasilitator. Hasil penelitianberdasarkanhasilanalisisdapatditarikkesimpulan, menunjukkanbahwaBUMDes yang ada di DesaParitBarubelumefektifuntukmembantuperekonomianDesaParitBaru, karena Peran PemerintahDesadalammembimbing dan mengawasi para pengelolaBUMDeskurang optimal. PengelolaBUMDeskurangkreatifdalammengembangkan dana yang ada, padahalDesaParitBarumempunyaipotensi yang bisadikembangkan, sepertipengelolaankegiatanpembibitansapipotong. Tidakadanyatransaparansi dan kurangnyakomunikasiantarapenasehat, pengawas dan pengelolaBUMDesbahkankepadamasyarakatsehinggapengelolaanBUMDestidakterarah. Kata Kunci: Peran, PemerintahDesa, Badan Usaha Milik Desa.
KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MAMEK KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK Enjella, Tri Yansi; Triyono, Joko; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4314

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. Permasalahan mengenai Koordinasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mamek ini cukup menarik untuk diteliti, mengingat Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program bantuan bersyarat yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia khusus untuk masyarakat miskin. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Hasibuan (2011,88) sebagai pedoman, adapun menurut Hasibuan (2011,88) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi koordinasi, yaitu Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, dan Disiplin. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa data masyarakat yang tidak diproses untuk menjadi anggota Program Keluarga Harapan (PKH) adalah data yang sudah diproses namun berstatus data antri. Kemudian data masyarakat yang tiba-tiba tidak terdaftar lagi menjadi anggota Program keluarga Harapan (PKH) adalah data yang bermasalah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga harus diperbaiki ke Disdukcapil. Serta keluhan-keluhan dari masyarakat yang bermunculan adalah karena ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun saran dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisten. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang profesional, untuk mendampingi masyarakat. Serta verifikasi dan pemutakhiran data oleh pendamping dan operator SIKS-NG  harus di maksimalkan lagi agar pembaharuan data dilaksanakan secara berkala dan tidak terjadi keterlambatan dalam menginput data ke aplikasi SIKS-NG. Kata Kunci: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Program Keluarga Harapan, Koordinasi, Pemerintah.  
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN KEPALADAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 BARASI, HUGO GARAS; Pudjianto, Pudjianto; Triyono, Joko
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Ketapang oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Adapun metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualilatif. Penelitian ini menggunakan teori Peran Pemerintah menurut Arif (dalam Nurdin, 2014:14) yang terdiri dari empat peran, yaitu : 1). Regulator, kesimpulannya adalah mencakup peran pemerintah dalam membuat kebijakan, memfasilitasi kebutuhan masyarakat selama pemilihan, mengatasi masalah selama pemilihan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik; 2) Dinamisator, kesimpulannya adalah peran peemerintah sebagai penggerak, meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat, meningkatkan inovasi dan pemanfaatan peraturan, dan sebagai agen mempercepat perubahan; 3) Fasilitator, kesimpulannya adalah menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal, penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, dan peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis; 4) Katalisator, kesimpulannya adalah merespon berbagai keluhan masyarakat, melakukan kordinasi, kemampuan penyuluh dan kinerja yang harus ditingkatkan sehingga dalam praktek kegiatan dilapangan berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun saran yang direkomendasikan oleh penelitian adalah peningkatan kualitas dan mutu kerja peranannya oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 dan mewujudkan pemilihan yang terselenggara secara aman dan tentram.Kata kunci: Peran Pemerintah, Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Katalisator 
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 OCTAVIANI, ROSARIA; Triyono, Joko; Anwar, Hairil
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4279

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang belum optimal. Pada Tahun 2021 kasus COVID-19 di Kota Pontianak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020. Kemudian diikuti pada Tahun 2022 hanya dengan waktu 8 bulan yaitu mulai Januari hingga Agustus mencapai 6727  kasus positif COVID-19 yang hampir mendekati angka di tahun 2021 yaitu sebanyak 6783 kasus positif COVID-19 di Kota Pontianak. Selain itu, ditahun 2021 pengawasan yang dilakukan Satgas COVID-19 mulai menurun hingga pada Tahun 2022 tidak dilakukan pengawasan yang berupa razia terkait protokol kesehatan COVID-19. Hal ini terkait dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan Edward III terkait 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang terdiri dari : 1) Komunikasi telah terimplementasi tapi belum optimal; 2) Sumber Daya telah terimplementasikan dengan optimal; 3) Disposisi telah diimplementasikan tapi belum optimal; 4)Struktur Birokrasi belum terimplementasi dengan optimal.Adapun saran penulis yaitu tetap melakukan himbauan/sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 secara langsung atau tidak langsung, membuat SOP resmi dan tertulis, serta memisahkan tanggungjawab antar anggota ditiap tim satgas COVID-19 yang terbagi dilapangan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, COVID-19
PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP KUALITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SEBERUANGKABUPATEN KAPUAS HULU Bunsi, Rosaria Margareta; Triyono, Joko; Sugino, Sugino
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4294

Abstract

Penulisan ini untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap  kualitas kerja pegawai di Kantor Camat Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya optimal kualitas yang dihasilkan pegawai yang menurut peneliti disebabkan kurang maksimalnya kepemimpinan camat di Kantor Camat Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Hipotesis dalam penelitian ini ada pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas kerja pegawai di Kantor Camat Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji analisis koefisien determinasi dan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan program IBM SPSS Statistik 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan camat berpengaruh terhadap kualitas kerja pegawai di Kantor Camat Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan diperoleh koefisien determinasi kepemimpinan camat berpengaruh terhadap kualitas kerja sebesar 50,0% sedangkan sisanya 50,0% dipengaruhi oleh faktor variabel lain di luar penelitian ini. Jadi disarankan kepada camat untuk terus meningkatkan fungsi kepemimpinan yaitu memiliki kemampuan mengambil keputusan, memotivasi, berkomunikasi, mengandalkan bawahan,tanggung jawabdan mengendalikan. Dalam bertindak sebagai pemimpin guna menjunjung peningkatan kualitas kerja pegawai Di Kantor Camat Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu untuk kedepannya. Kata Kunci: Kepemimpinan, Kualitas Kerja, Pegawai 
PERAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI DESA SOSOK, KECAMATAN TAYAN HULU, KABUPATEN SANGGAU Agung, Basilius Bopi; Triyono, Joko; Rasidar, Rasidar
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.3482

Abstract

 Basilius Bopi Agung: Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Skripsi Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak 2022Penelitian Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai peran Pemerintah dalam hal ini mencakup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Desa Sosok. Penelitian ini  menggunakan metode  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peran Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Desa dianalisis dengan 3 hal yang menjadi landasan peran pemerintah yang mencakup peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai regulator dan peran pemerintah sebagai katalisator. Pemerintah masih memiliki banyak tugas dalam perannya memberdayakan UMKM di Desa Sosok dengan merujuk pada peraturan Bupati mengenai tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sebagai fasilitator belum banyak agenda yang diberikan kepada pelaku usaha, Pemerintah sebagai regulator juga kurang menaungi pelaku usaha dengan regulasi yang jelas begitupun sebagai katalisator yang mana perlu lebih memperhatikan perkembangan UMKM. Diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan program pemerintah guna mensejahterakan pelaku UMKM. Kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah Desa Sosok juga diperlukan agar pelaku UMKM mendapatkan pemberdayaan yang memadai. Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, UMKM dan pelaku usaha
Co-Authors Agung, Basilius Bopi Al Qadrie, Syarif Redha Fachmi AMANDA, REZA RIQKY Anwar, Hairil BARASI, HUGO GARAS BISTARIE, KARYANI SAPUTRI Bunsi, Rosaria Margareta DAMAYANTI, INDRI Eka Apriyani Enjella, Tri Yansi INDRAWAN, APRILI ROMI Lutfie, Ratu Zahirah Martoyo, Martoyo Nge, Herri Junius OCTAVIANI, ROSARIA Pudjianto, Pudjianto RAHMADANI, GITA Rasidar, Rasidar Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan Sugino, Sugino Sujendra, Bima Yuniarsih, Rulida