Garuda - Garba Rujukan Digital

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Serta Obat-obat Terlarang di Daerah Terpencil & Berkonflik Ahmad Fanani Eko Prasetya; Erwin Owan Hermansyah; Dwi Atmoko
Journal of Mandalika Literature Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v5i4.3577

The existence of the police as the front guard in enforcing criminal law has been guaranteed by Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia which places the position of the police as a government institution which has the main task of enforcing the law, maintaining security and public order, as well as providing protection. protection and service to the community. In carrying out these main tasks, the police institution requires police functions that have their respective work areas which are interrelated and integrated. Law Number 2002 concerning the Indonesian National Police, dogmatically normatively, has regulated the functions of the Indonesian police, namely precisely in Article 2 that the function of the police is to carry out one of the functions of state government in law enforcement duties in addition to protection, protection and community service. Through the function of criminal law enforcement, it is of course included in the framework for dealing with drug crimes. The reality of illegal drug trafficking and distribution on remote or coastal islands is of course a type of criminal act that must be addressed as early as possible, so that it does not have a widespread impact on public order and security. Problems of distribution and abuse of Narcotics and illegal drugs (abbreviated as Narkoba). Especially in remote and especially conflict-ridden areas, it turns out that it has entered an alarming stage that must be handled seriously, because this could cause damage to the nation's roots in those areas. This is where awareness of the illegal distribution of drugs is needed, which should be increased from an early age. In this regard, the role of the police, especially in remote areas, for example in the interior or on the borders of islands in Indonesia, requires coordination between the roles of the government, police and local communities on these islands in synergy to tackle and prevent the distribution of narcotics and drugs

Pengaruh Pemimpin, Kompetensi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan Setiadi; Erwin Owan Hermansyah; Noviriska
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/xrhzzc96

Pengaruh Pemimpin, Kompetensi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan adalah artikel ilmiah studi pustaka dalam ruang lingkup bidang ilmu. Tujuan artikel ini membangun hipotesis pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada riset selanjutnya. Objek riset pada pustaka online, Google Scholar, Mendeley dan media online akademik lainnya. Metode riset dengan library risearch bersumber dari e-book dan open access e-journal. Analisis deskriftif kualitatif. Hasil artikel ini: 1) Pemimpin berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan; 2) Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan; dan 3) Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan. Hasil penelitian ini adalah, penerapan hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Bekasi Jawa Barat telah optimal menurunkan tingkat pelanggaran disiplin, dan dilaksanakan melalui peraturan-peraturan pelaksana PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negri Sipil di Pemerintah Daerah Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Kendala pemberian hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yaitu: dari faktor penegak hukum/aparatur, yaitu Pejabat atasan langsung yang ditunjuk memiliki wewenang dan tupoksi tugas serta bertanggungjawab dalam menangani masalah kepegawaian yang ada dalam SKPD, permasalahan hukum yang terjadi yaitu: kurangnya tanggung jawab atasan langsung dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran disiplin ke BKPSDM sebagai SKPD yang sepenuhnya menangani Kasus ini.

Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Montana Maruli Pakpahan; Erwin Owan Hermansyah; Lukman Hakim
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.1231

The aim of the author examines the application of imprisonment for a narcotics user and optimizes the provision of rehabilitation rights for narcotics users from the perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is to describe the extent to which sentences for narcotics users are applied and what penalties are in accordance with statutory regulations in Indonesia and how to optimize the provision of rehabilitation rights for narcotics users in Indonesia and what are the obstacles in granting rehabilitation rights. This type of research is a normative juridical legal research with descriptive characteristics derived from primary law and secondary legal materials. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials collected by means of literature studies. The data is compiled in the form of a description and then analyzed qualitatively, meaning that the data is interpreted and discussed based on theories (doctrines) and the principles and legal regulations relating to the subject matter. The implementation of prison terms for a user is not sufficiently in accordance with the perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics because Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the right to rehabilitation for narcotics users, namely placing narcotics abusers / users into rehabilitation institutions through a judge's decision. because this is a very good alternative to the provision of criminal sanctions in terms of deferent aspect and refresh aspect. However, the implementation of rehabilitation rights for narcotics users in Indonesia has not been optimal due to several obstacles, both from internal, external and legal regulations, which make narcotics users often given imprisonment penalties rather than rehabilitation crimes.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia Berbasis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Afiah, Nur; MS Tumanggor; Erwin Owan Hermansyah; Edi Saputra Hasibuan
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4428

Penelitian ini mengkaji urgensitas rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai restitusi dan kompensasi, pelaksanaannya masih bersifat fakultatif karena hakim hanya “dapat” memutuskan, bukan merupakan kewajiban hukum. Ketiadaan norma yang mengikat tersebut berdampak pada lemahnya pemenuhan hak korban, ditambah dengan minimnya perhatian pemerintah dalam memberikan dukungan pemulihan secara medis, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa orientasi kebijakan selama ini lebih menitikberatkan pada pemberatan sanksi pelaku, sementara hak-hak korban masih terabaikan. Rekonstruksi diperlukan melalui penguatan kewajiban restitusi dan kompensasi, skema pembiayaan negara, mekanisme eksekusi putusan, serta layanan rehabilitasi terpadu bagi korban. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi ABK korban kekerasan seksual dapat lebih implementatif, menjamin kepentingan terbaik bagi anak, serta mewujudkan keadilan substantif.

Hak Untuk Dilantik Bagi Kepala Desa Terpilih Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 118 Huruf E Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Mustarani; R Lina Sinaulan; Erwin Owan Hermansyah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4551

Konsep hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih merupakan hak asasi manusia yang diturunkan dari Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Hakikat hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih, dilanggar dalam ketentuan Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pelanggaran dimaksud muncul sebagai akibat peralihan masa jabatan kepala desa dari undang-undang yang lama menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024. Bagaimanakah konsep hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih dalam Pasal 118 Huruf e Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang berdasarkan pada nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia? Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta mengkombinasikannya dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah mencampur istilah jabatan kepala desa yang akan habis dan pemerintahan desa belum melakukan pemilihan kepala desa, dengan pemerintahan desa telah melakukan proses pemilihan kepala desa. Terhadap desa yang sudah melakukan proses pemilihan kepala desa, bahwa telah terjadi tahapan-tahapan mekanisme pemilihan kepala desa. Tahapan akhir pemilihan kepala desa adalah ditetapkannya kepala desa terpilih. Kepala desa yang sudah terpilih untuk selanjutnya dilantik oleh kepala daerah. Penundaan pelantikan kepala desa terpilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024, sebagai legitimasi bagi kepala desa yang sudah terpilih untuk segera dilakukan pelantikan oleh kepala daerah. Putusan MK tersebut sebagai penegasan bahwa hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Disparitas Pemidanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Indonesia Sanubari, Febrian; Erwin Owan Hermansyah; Sugeng
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4648

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang semakin kompleks, ditandai oleh berkembangnya jaringan transnasional, perubahan modus operandi, serta kemunculan laboratorium produksi dalam negeri. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasi kebijakan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait disparitas pemidanaan, lemahnya koordinasi antar-instansi, serta dominannya orientasi penghukuman yang belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan peredaran narkotika serta menilai efektivitas penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah berhasil mengungkap jaringan besar dan laboratorium gelap dalam kurun 2023–2025, upaya tersebut belum mampu menekan peredaran narkotika secara signifikan akibat ketidakkonsistenan penegakan hukum, disparitas putusan antara Pasal 112 dan 114, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi kebijakan penal dan non-penal, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta penguatan peran masyarakat untuk mewujudkan sistem penanggulangan narkotika yang lebih efektif, proporsional, dan berkelanjutan.

Peran Ojk Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Illegal Silalahi, Anuar; MS Tumanggor; Erwin Owan Hermansyah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4650

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem perekonomian dari pola transaksi konvensional menuju model layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Inovasi ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun sekaligus memunculkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) lending. Meningkatnya tingkat wanprestasi, kredit macet, penyalahgunaan data pribadi, serta maraknya praktik fintech ilegal menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi. Melalui regulasi seperti POJK 77/2016 dan POJK 10/2022, OJK berupaya menciptakan iklim industri fintech yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Namun berbagai kasus pelanggaran oleh penyelenggara resmi maupun entitas ilegal menunjukkan bahwa tantangan pengawasan masih signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas OJK dalam menanggulangi fintech ilegal serta menilai implementasi kewenangannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kerangka regulasi, peningkatan perlindungan konsumen, serta pengembangan ekosistem fintech yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search