Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM ETIKA DIGITAL PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI SISWA SMA NEGERI 19 BEKASI Noviriska; Clara Ignatia Tobing
Abdi Bhara Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.335 KB) | DOI: 10.31599/abhara.v1i2.1589

Abstract

Perubahan yang cepat dalam dunia digital menyebabkan terjadinya pergeseran dalam cara berkomunikasi. Pola komunikasi masyarakat berganti menjadi serba cepat, serba singkat, dipenuhi anomitas, tidak terikat ruang dan waktu serta sangat terpengaruhi budaya popular. Hal ini juga mengakibatkan pergeseran norma kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat terutama bagi remaja. Ketiadaan norma kesopanan tersebut bisa berdampak buruk bagi para remaja pada saat mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan pola tradisional komunikasi di masyarakat dalam ruang nyata. Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah SMA Negeri 19 Bekasi yang berlokasi di wilayah Mustika Jaya.. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk seminar dan edukasi konsep dan aturan terkait norma kesopanan dan kesusilaan digital dan teknologi informasi, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, penggunaan dan penguasaan konsep etika digital
PENYULUHAN HUKUM ETIKA DIGITAL PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI SISWA SMA NEGERI 19 BEKASI Noviriska; Clara Ignatia Tobing
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/g4nkye09

Abstract

Rapid changes in the digital world cause a shift in theway of communicating. People's communication patternschange to fast-paced, short-paced, filled with anonymity, notbound by space and time and strongly influenced by popularculture. This has also resulted in a shift in the norms of decencyand decency in society, especially for teenagers. The absence ofthese politeness norms can have a negative impact on teenagerswhen they are forced to adjust to traditional patterns ofcommunication in society in proper spaces. The partner of thisservice activity is SMA Negeri 19 Bekasi which is located in theMustika Jaya area. and mastery of digital ethical concepts.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH Purnama, Ni Kadek Dian Candra; Saimima, Ika Dewi Sartika; Noviriska
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cases of women who become pregnant out of wedlock and their children certainly have various impacts resulting in abortion. The Criminal Code prohibits abortion, but Law no. 36 of 2009 concerning Health allows abortion but by providing the conditions contained in Article 76 of the Health Law. If the abortion does not comply with the requirements in Article 76 of the Health Law, then the child rape victim who undergoes an abortion may be subject to a crime under Article 194 of the Health Law. This research focuses on legal protection for children who are pregnant out of wedlock and undergo abortions. This research discusses Decision Number: Number 5/Pid.SusAnak/2018/PN.Mbn. In this case, it was stated that the child defendant had an abortion under the influence of coercion from her biological mother. Victims have the right to receive protection both materially and psychologically in the form of providing victims' rights during the case resolution process in accordance with the provisions contained in Article 7a of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims ( LPSK Law). Based on the provisions contained in the LPSK Law, victims of criminal acts are entitled to receive restitution in the form of: a. compensation for loss of wealth or income; b. compensation for losses incurred as a result of suffering directly related to criminal acts; and/or c. reimbursement for medical and/or psychological care. However, in this decision the victim has not received his rights
CONSUMER LEGAL PROTECTION ON FOOD PRODUCTS THAT DO NOT INCLUDE EXPIRED LABELS RELATED TO LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION Noviriska
Awang Long Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1021.957 KB) | DOI: 10.56301/awl.v4i2.393

Abstract

The basic right of consumers related to food that does not include the expired label is the right to obtain safety. The right to security and safety is intended to ensure the safety and security of consumers in the use of goods or services obtained so that consumers can avoid losses (physical and psychological) when consuming a product, especially food products. The research that will be discussed is related to how the implementation of consumer protection against the circulation of food products that do not include an expiration date label is carried out by the YLBKI Non-Governmental Consumer Protection Agency. This research is a normative juridical law research, which is a study of norms or laws between statutory regulations and other related regulations. The results of the study show that there are many violations of consumer rights, especially violations of the right to obtain clear and honest information about the state of a product, this occurs because of consumer habits that are less careful in determining the goods used or consumed, and business actors who do not care about production standards in accordance with applicable laws so that the violation occurs. However, to fight for the rights that have been violated, you can report to one of the authorized institutions, namely the YLBKI community self-help consumer protection agency.
Penerapan Hukum Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Wachid Rowinanto; Erwin Owan Hermansyah Soetoto; Noviriska
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/dcd3ex06

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai hukum dasar atas objek dasar pengenaan pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan hukum dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode yuridis-normatif, dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 pada perkebunan kelapa sawit. Pengaturan dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang penjabaran melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 adanya Kekaburan Norma Hukum Secara normatif suatu peraturan dianggap pasti karena dibuat dan dilaksanakan secara rasional dan jelas, sehingga perlu adanya kepastian norma hukum atas hukum dasar objek dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22.
Pengaruh Pemimpin, Kompetensi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan Setiadi; Erwin Owan Hermansyah; Noviriska
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/xrhzzc96

Abstract

Pengaruh Pemimpin, Kompetensi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan adalah artikel ilmiah studi pustaka dalam ruang lingkup bidang ilmu. Tujuan artikel ini membangun hipotesis pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada riset selanjutnya. Objek riset pada pustaka online, Google Scholar, Mendeley dan media online akademik lainnya. Metode riset dengan library risearch bersumber dari e-book dan open access e-journal. Analisis deskriftif kualitatif. Hasil artikel ini: 1) Pemimpin berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan; 2) Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan; dan 3) Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan. Hasil penelitian ini adalah, penerapan hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Bekasi Jawa Barat telah optimal menurunkan tingkat pelanggaran disiplin, dan dilaksanakan melalui peraturan-peraturan pelaksana PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negri Sipil di Pemerintah Daerah Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Kendala pemberian hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yaitu: dari faktor penegak hukum/aparatur, yaitu Pejabat atasan langsung yang ditunjuk memiliki wewenang dan tupoksi tugas serta bertanggungjawab dalam menangani masalah kepegawaian yang ada dalam SKPD, permasalahan hukum yang terjadi yaitu: kurangnya tanggung jawab atasan langsung dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran disiplin ke BKPSDM sebagai SKPD yang sepenuhnya menangani Kasus ini.
Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menurut Peraturan Perundang-undangan Budi Budaya; Hotma P. Sibuea; Noviriska
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1353

Abstract

This research discusses the delegation of authority to grant hostage-taking permission (gijzeling) from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia to the Director General of Taxes as seen from the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 on State Administration. This study aims to determine whether granting a hostage-taking permit (gijzeling) can be delegated from the Minister of Finance to the Director General of Taxes. The research method used is the juridical-normative method, namely research that emphasizes the science of law and conducts an inventory of positive law relating to implementing laws and regulations. From this research, it was found that the granting of hostage warrant permits from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia can be delegated to the Director General of Taxes. The method of delegation of authority is by the delegation of authority.
SOLUSI KONFLIK HUKUM BISNIS DALAM KONTRAK KERJASAMA ANTARA AGENCY MODEL DAN TALENT DENGAN PARA PIHAK PADA INDUSTRI ENTERTAINMENT Noviriska
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v13i1.15

Abstract

Permasalahan hukum bisnis secara keseluruhan dituangkan dalam suatu kontrak hukum bisnis yang disepakati para pihak, pada umumnya kontrak hukum bisnis tidak terikat pada suatu bentuk kontrak tertentu dapat dibuat secara lisan dan juga tertulis namun bila terjadi konflik pada para pihak maka bentuk kontrak secara tertulis dapat dijadikan sebagai alat pembuktian. Dalam menempuh jalur diluar pengadilan adanya solusi konflik yaitu dengan negosiasi, mediasi, somasi dengan para pihak untuk mencapai jalan perdamaian. Namun apabila solusi konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara non litigasi maka dapat pula ditempuh choice of forum melalui pengadilan, arbitrase maupun mediasi. Konflik antara agency model dan talent dapat terjadi dengan para pihak apabila terjadinya suatu wanprestasi dalam kontrak yang telah disepakati. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Adanya penemuan hukum yang akan diteliti oleh pihak penulis terhadap kontrak-kontrak model atau talent agar dilakukannya jaminan berupa deposit uang demi keamanan dan kenyamanan terhadap pihak model dan talent dalam menjalankan pekerjaannya baik sebagai presenter, pemain sinetron, pemain film, dan pekerjaan lainnya yang dalam segala hal termasuk penerimaan honorarium model atau talent dilakukan oleh pihak agency model atau talent tersebut. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (pasal 1365 KUH Perdata). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif mencakup analisis hukum tertulis khususnya menyangkut solusi konflik hukum bisnis dalam kontrak kerjasama Agency model dan talent dengan para pihak. Dari hasil penelitian didapat bahwa agar solusi konflik dalam hukum bisnis dapat terselesaikan dengan baik, dapat diambil langkah-langkah hukum sebagai berikut yaitu: Somasi, Mediasi, Negosiasi, Laporan Polisi, Gugatan wanprestasi dan Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).
Permasalahan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Beli Kapal Tanker Dengan Tanpa Awak Kapal (Bare Boat Hire Purchase) Noviriska
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 2 (2022): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v16i2.1217

Abstract

The lease and purchase agreement is a practice that has been recognized as valid according to jurisprudence. in the UK the lease is regulated by the Hire Purchase Act 1965 and the form of the agreement adopts an open system. The background of the lease-purchase in the issue of tanker ownership or bare boat hire purchase is intended to have a vessel with a payment system for vessel purchases in installments, so that the costs incurred are not too heavy when compared to buying tankers with a cash payment system. The lease purchase agreement is a creation of practice (custom) that has been legally recognized according to jurisprudence. According to the Decree of the Minister of Trade and Industry No. 34/KP/II/80 concerning Licensing of Lease and Purchase Business Activities, buying and selling with installments and rent is regulated in Article 1 paragraph 2. In this tanker ship charter, the provisions for loss insurance have been stipulated for compensate for any losses that may arise. But how does this happen if the ship sinks while the installments that have been paid part of the payment have come in, is there any compensation? but between theory and practice are incompatible because there are considerations about this.
Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Siswa Sekolah dalam Upaya Menjaga Kesehatan Terhadap Jajanan yang Beredar di Lingkungan Sekolah pada SMPN 154 Jakarta Dwi Atmoko; Noviriska; Adhalia Septia Saputri; Sugeng; Heru Siswanto; Jantarda Mauli Hutagalung
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Cahaya Mandalika (Abdimandalika) Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/abdimandalika.v5i2.3819

Abstract

Food availability and security is a basic human right. One group of people who often experience problems due to food poisoning are school children. Snacks play an important role in providing energy and other nutritional intake for school-aged children. School children's snacks that are not guaranteed to be healthy can potentially cause poisoning, digestive disorders and, if they last for a long time, can lead to poor nutritional status. Apart from that, unhealthy snacks can disrupt children's performance at school. Health education plays a role in changing a person's health behavior as a result of learning experiences. Therefore, it is necessary to hold outreach to provide additional knowledge to parents and children regarding the importance of choosing snacks. By knowing the characteristics of unhealthy snacks and the dangers of unhealthy snacks, it is hoped that parents can teach their children the characteristics of unhealthy snacks so that children do not buy unhealthy snacks. Apart from that, parents can bring supplies for their children, so that the food that enters the child's body is proven to be clean and healthy. In supporting the government program in providing education about healthy and nutritious food, knowledge is needed in the form of legal education regarding this matter. Knowledge about poisonous and unhealthy foods is conveyed to students so that they are wary of these foods or snacks. Therefore, sufficient cooperation and knowledge is needed from the school, especially teachers, regarding children's snack products at school that need to be paid attention to. So it is hoped that children's consumption of snacks can contribute energy and nutrients that are useful for growth