Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference Proceeding
Zahrulswendar, Indra Hafit
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara dari Telepon Seluler Zahrulswendar, Indra Hafit; Amrianto, Andika Dwi; Ansori, Muhammad Anwar
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 3 (2021): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i3.12351

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi dari waktu kewaktu banyak membawa kemudahan diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Kemudahan tersebut dapat kita rasakan dengan hilangnya batas teritorial antar individu bahkan antar negara dalam melakukan interaksi. Jika dahulu untuk dapat  berkomunikasi diperlukan sebuah pertemuan, maka saat ini untuk berkomunikasi dengan siapapun hanya diperlukan satu alat telepon genggam sehingga segalanya terlihat semakin mudah dan dekat. Akan tetapi kemudahan yang ditawarkan tersebut pada faktanya tidak lepas dari akses negatif seperti misalnya potensi tindak pidana penipuan melalui panggilan seluler. Perubahan yang bersifat disrupsi ini pada akhirnya pasti memaksa hukum agar dapat terus mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap dapat memberikan pengayoman serta perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari permasalahan tersebut penulis kemudian mengambil rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler?, Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yakni dengan pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa tindak pidana penipuan melalui siber atau telefon seluler  secara khusus memang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi perlindungan tersebut hanya diberikan kepada seseorang yang berposisi sebagai konsumen. Sedangkan terhadap seseorang yang berposisi sebagai pelaku usaha atau mitra usaha, atau seorang lain yang menjadi korban penipuan melalui telepon seluler belum dijamin hak perlindungan hukumnya karena ganjalan frasa Konsumen.
Penerapan Prinsip Miranda Warning dalam Proses Penangkapan Tersangka sebagai Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tersangka Zahrulswendar, Indra Hafit
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.737 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Miranda Warning serta bagaimana prinsip Miranda Warning dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap tersangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta ditunjang oleh pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip Miranda Warning adalah prinsip yang pertama kali dikenal di Amerika Serikat, yaitu sebuah prinsip untuk segera memberitahu tersangka mengenai hak-hak dasar yang dimilikinya tepat pada saat penangkapan tersangka tersebut. Prinsip Miranda Warning dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dengan segera memberi tahu tersangka mengenai hak-hak dasarnya, karena masih banyak tersangka yang diperlakukan sewenang-wenang karena tidak mengetahui hak-haknya sebagai seorang tersangka.
Penerapan Prinsip Miranda Warning dalam Proses Penangkapan Tersangka sebagai Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tersangka Zahrulswendar, Indra Hafit
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3216

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Miranda Warning serta bagaimana prinsip Miranda Warning dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap tersangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta ditunjang oleh pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip Miranda Warning adalah prinsip yang pertama kali dikenal di Amerika Serikat, yaitu sebuah prinsip untuk segera memberitahu tersangka mengenai hak-hak dasar yang dimilikinya tepat pada saat penangkapan tersangka tersebut. Prinsip Miranda Warning dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dengan segera memberi tahu tersangka mengenai hak-hak dasarnya, karena masih banyak tersangka yang diperlakukan sewenang-wenang karena tidak mengetahui hak-haknya sebagai seorang tersangka.
Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari Zahrulswendar, Indra Hafit; Susila, Muh. Endriyo; Lailam, Tanto
Proceeding Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference Vol. 1 No. 1 (2020): Armoring the Youth to Contribute to the SDGs
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.014 KB)

Abstract

Dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka, aparat kepolisian bisa menggunakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Karena bersifat membatasi kemerdekaan pribadi, proses penangkapan dan penahanan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparat kepolisian tidak boleh menggunakan upaya paksa tersebut secara sewenangwenang. Dalam proses penangkapan dan penahanan, tersangka memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Di Kota Kendari, terdapat indikasi terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemenuhan hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Kendari telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian ersama r empiris dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat penyidik yang belum memahami pentingnya pemberian penjelasan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka kepada tersangka. Beberapa tersangka di Kota Kendari belum memahami hak-hak yang mereka miliki dalam proses penangkapan ataupun penahanan, tersangka tersebut juga tidak mendapatkan penjelasan oleh penyidik terkait hak-hak mereka sehingga tersangka tidak dapat berupaya untuk mencari keadilan karena ersama sewenang-wenang yang dilakukan ersama penegak hukum terhadap tersangka. Beberapa hak yang dimiliki oleh tersangka telah dipenuhi tetapi juga terdapat beberapa hak tersangka yang belum dipenuhi sehingga hak tersangka di Kota Kendari belum terpenuhi secara maksimal.
Co-Authors Amrianto, Andika Dwi Ansori, Muhammad Anwar Susila, Muh. Endriyo Tanto Lailam