Garuda - Garba Rujukan Digital

Model Ideal Pararel Investigation Penanganan TPPU Berasal dari Pidana LHK Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 Maizaroh, Muthi'ah; Sena, Muh. Fikran; Hamdani, Khulaifi
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 1 No 1 (2022): Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang untuk Ekonomi Hijau
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara komprehensif bentuk gabungan investigasi (Pararel Investigation) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan. Kajian ini juga akan menguji relevensi dan efektivitas penerapan Pararel Investigation yang selaras dengan penambahan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Konsentrasi yang digunakan adalah pemaknaan konsepsi penambahan kewenangan PPNS untuk menyidik TPPU sekaligus memberikan tawaran mekanisme sebagai tindak lanjutnya. Mekanisme yang ditawarkan selaras dengan asas penyidikan TPPU dengan memaksimalkan sistem yang telah ada. Kajian ini disajikan melalui penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan olahan data sekunder dengan didukung oleh berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan untuk menentukan keabsahan yuridis, konseptual sebagai kerangka paragdimatik, dan perbandingan untuk menentukan mekanisme yang efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan legalisasi Pararel Investigation sekaligus gambaran implementasinya di Indonesia. Disamping itu, juga memberikan ukuran pasti bagi peranan dan evektifitas dalam penegakan hukumnya.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Gusta Andini, Orin; Marinda, Fitrah; Hamdani, Khulaifi
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.29188

The civil servants is the actor with the most corruption cases in the first semester of 2021. With its status as a state civil apparatus, including the law enforcement profession, it should receive more severe criminal sanctions. The criminal case in decision number 10/PID.TPK/2021/PT DKI. precisely without weighting. In addition, the judge's consideration of gender status where the perpetrator is a woman leads to considerations that relieve the perpetrator. This writing uses a normative research method with a case approach and a statutory approach. The analysis was carried out on library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials The results of the analysis were then described in a qualitative descriptive manner. The results of the study indicate that the accountability for criminal acts of corruption committed by state civil servants should be given weight by referring to the provisions of Article 52 of the Criminal Code (KUHP) so that the punishment in case number 10/PID.TPK/2021/PT DKI is not in line with the spirit of eradicating corruption, which should be aimed at providing a deterrent effect, both specifically and in general. Keywords: civil servants, corruption, penal

Model Ideal Pararel Investigation Penanganan TPPU Berasal dari Pidana LHK Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 Maizaroh, Muthi'ah; Sena, Muh. Fikran; Hamdani, Khulaifi
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 1 No 1 (2022): Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang untuk Ekonomi Hijau
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2022.v1i1.20

Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara komprehensif bentuk gabungan investigasi (Pararel Investigation) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan. Kajian ini juga akan menguji relevensi dan efektivitas penerapan Pararel Investigation yang selaras dengan penambahan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Konsentrasi yang digunakan adalah pemaknaan konsepsi penambahan kewenangan PPNS untuk menyidik TPPU sekaligus memberikan tawaran mekanisme sebagai tindak lanjutnya. Mekanisme yang ditawarkan selaras dengan asas penyidikan TPPU dengan memaksimalkan sistem yang telah ada. Kajian ini disajikan melalui penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan olahan data sekunder dengan didukung oleh berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan untuk menentukan keabsahan yuridis, konseptual sebagai kerangka paragdimatik, dan perbandingan untuk menentukan mekanisme yang efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan legalisasi Pararel Investigation sekaligus gambaran implementasinya di Indonesia. Disamping itu, juga memberikan ukuran pasti bagi peranan dan evektifitas dalam penegakan hukumnya.

Consumer Protection Education: Preventive Measures Against Online Transaction Problems for Students of SMAN 8 Pinrang: Edukasi Perlindungan Konsumen: Upaya Preventif terhadap Permasalahan Transaksi Online bagi Siswa SMAN 8 Pinrang Amaliyah, Amaliyah; Rifai, Aulia; Marwah, Marwah; Kurniawati, Andi; Aswan, Muhammad; Hamdani, Khulaifi; Mada, Ahkamul Ihkam
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 9 No. 3 (2025): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v9i3.22074

As a country with a high number of internet users, online activities such as shopping have become a trend among students. However, these transactions are often accompanied by legal issues, such as receiving items that do not match the description, delayed deliveries, defective products, and uncertainties regarding returns. These problems result in losses for buyers, mainly due to their lack of understanding of consumer rights and business obligations. To address these challenges, this community service activity was conducted with the aim of enhancing students' understanding of consumer rights in online transactions, as well as their knowledge of the obligations and restrictions for business actors, in order to minimize both material and immaterial losses. This community service was carried out at SMAN 8 Pinrang using a double blended method, combining quantitative and qualitative approaches through three stages of counseling: pre-test, material presentation, and post-test. During the counseling sessions, students were provided with explanations regarding consumer rights and legal protections in online transactions. The results showed a high level of enthusiasm from participants, as well as a significant increase in their understanding of consumer rights and business obligations after the activity. Based on the post-test results, students' understanding of consumer rights increased from 0% to 100%, and all participants were also able to understand the restrictions that business actors must follow. The implications of this activity demonstrate that consumer protection legal education is effective in raising students' legal awareness and equipping them with the ability to address online transaction issues more critically and responsibly

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search