Amelia Rizky Alamanda
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Knowledge and Determinants Factors in Selecting to Islamic Rural Banks Firmansyah, Egi Arvian; Amelia Rizky Alamanda; Teguh Santoso
International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) Vol 4 No 1 (2020): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/ijibec.v4i1.1883

Abstract

The aims of this research are fourfold. First, it aims to identify the source of knowledge of the respondents on Islamic rural banks. Second, this research aims to study the factors considered important by the respondents in selecting Islamic rural banks. Third, this research studies the level of knowledge and awareness of the respondents on the products or contracts of Islamic rural banks. Finally, this paper aims to compare the respondents’ knowledge and awareness based on gender, education level, and period of banking in Islamic rural banks. We disseminated questionnaire to 285 customers of Islamic rural banks in several cities in West Java, Indonesia. This research uses descriptive and quantitative methods using a t-test. We found that our respondents attained knowledge in Islamic rural banks in college, and the most substantial factor affecting them to choose Islamic rural banking is not sharia compliance. In fact, it is the economic factor. Qardhul Hasan, wadiah, and mudharabah are the three most popular contracts among our research respondents. Finally, the level of knowledge and awareness about these three contracts are not significantly different between male and female, between different education levels, and between the banking periods of the customers.
DIGITALISASI DAN PENYULUHAN PAJAK DALAM MEMBANGUN KEPATUHAN BERBASIS KEADILAN (‘Adalah) DAN KEPERCAYAAN (‘Amanah) Amelia Rizky Alamanda; Naili Rohma
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi Vol. 5 No. 1: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/juremi.v5i1.11096

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dan penyuluhan pajak dalam membangun kepatuhan formal wajib pajak, dengan menggunakan kerangka Ekonomi Islam melalui prinsip keadilan ('adalah) dan kepercayaan (amanah) sebagai pendekatan analisis baru. Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif deskriptif yang mengandalkan studi kepustakaan (library research) sebagai teknik pengumpulan data utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) dan e-Filing berperan sebagai manifestasi dari prinsip keadilan ('adalah) dengan cara menyederhanakan prosedur birokrasi dan menurunkan biaya kepatuhan, yang terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan formal. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh tantangan kesenjangan digital dan isu keamanan data yang menghambat perwujudan keadilan secara universal. Di sisi lain, penyuluhan pajak berfungsi sebagai implementasi dari prinsip kepercayaan (amanah) yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan melalui dua jalur, yaitu transfer pengetahuan teknis dan penguatan hubungan kepercayaan yang mampu mengurangi hambatan psikologis wajib pajak. Keberhasilan penyuluhan ini sangat bergantung pada metode penyampaian yang bersifat dialogis dan partisipatif. Kesimpulan utama dari riset ini menggarisbawahi bahwa sinergi antara platform digital yang berprinsip keadilan dan pendekatan edukasi yang membangun kepercayaan adalah sebuah keniscayaan untuk membentuk budaya kepatuhan sukarela yang kokoh, tangguh, dan berdaya saing global
ANALISIS KUALITAS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA DIREKTORAT BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIATAHUN ANGGARAN 2022-2024 Vanesta Lana Laberta; Amelia Rizky Alamanda
JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 4 No. 4: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jemba.v4i4.11091

Abstract

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah parameter yang disahkan dari Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari segi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasilpelaksanaan anggaran.Reformulasi IKPA Tahun 2024untuk mendukung percepatan belanja dan realisasi output belanja, perlakuan adil dan wajar dalam penilaian kinerja, serta melengkapi unsur penilaian sesuai dengan konsep efektif, efisien dan ekononi. Penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelaksanaan anggaran pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia belum berhasil terlaksana secara efisien dan efektif, sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Metode dalam pengkajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Terdapat tiga indikator yang masih perlu ditingkatkan agar nilai yang didapatoptimal, yaitu indikator Deviasi Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA), indikatorPenyerapan Anggaran serta indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022-2024 secara agregat telah baik, dibuktikan dengan nilai akhir IKPA jika di rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar 90,08(dari skala100).Ini merefleksikan bahwa pengelolaan pelaksanaan anggaran belanja pada APBN Tahun Anggaran 2022-2024 dalam kondisi yang baik.
ANALISIS POTENSI PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH MUTANA QISAH (MMQ) TO ACTUALIZE ASSET BACKED SUKUK DI DIREKTORATPENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO, KEMENTERIAN KEUANGAN Ton Zaid Muhammad Lutfi; Amelia Rizky Alamanda
JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 4 No. 4: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jemba.v4i4.11092

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) sebagai struktur underlying untuk penerbitan Asset Backed Sukuk di Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif komparatif, studi literatur, dan benchmarking praktik MMQ internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MMQ memiliki karakteristik unik berupa fleksibilitas kepemilikan bertahap, mekanisme risk sharing yang efektif, dan natural hedging mechanism yang dapat mengoptimalkan struktur Asset Backed Sukuk. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan berupa strong institutional capacity dan government backing, namun menghadapi tantangan complexity of structure dan limited market understanding. Potensi implementasi MMQ sangat promising mengingat kebutuhan besar pembiayaan infrastruktur Indonesia dan growing Islamic finance market. Framework operasional yang diusulkan mencakup tiga fase: pre-issuance, issuance, dan post-issuance management dengan comprehensive risk management framework. Implementasi MMQ dalam Asset Backed Sukuk berpotensi meningkatkan likuiditas pasar sukuk Indonesia, memperluas basis investor, dan mendukung program pembiayaan infrastruktur pemerintah melalui mekanisme yang sepenuhnya Sharia-compliant. Rekomendasi strategis meliputi pengembangan framework konseptual, capacity building, pilot project development, dan penyesuaian regulasi untuk mendukung implementasi MMQ sukuk secara bertahap dalam jangka waktu 10 tahun
ANALISIS KINERJA LAYANAN PENCAIRAN DANA DALAM PENGAJUAN SKPP PENSIUN ELEK TRONIK DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE 1A BANDUNG II Arkan Muhammad Rahmat; Amelia Rizky Alamanda
JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 4 No. 4: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jemba.v4i4.11093

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Elektronik pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II menggunakan model Servqual (Parasuraman, 1990). Layanan ini merupakan bagian dari transformasi digital dalam perbendaharaan negara yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan layanan SKPP elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum KPPN Bandung II telah menerapkan pelayanan digital dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis seperti gangguan aplikasi dan keterbatasan wewenang dalam pengambilan keputusan. Analisis lima dimensi Servqual menunjukkan bahwa dimensi tangible, reliability, dan responsiveness masih menghadapi hambatan, terutama pada performa aplikasi dan keterlambatan respons pusat. Sementara itu, dimensi assurance dan empathy dinilai cukup baik dengan adanya pelayanan gratis, profesionalisme pegawai, serta komunikasi aktif dengan satuan kerja. Penelitian merekomendasikan peningkatan kualitas teknologi, penambahan fitur aplikasi, serta pelatihan kepada pegawai dan mitra kerja untuk mewujudkan layanan digital SKPP yang lebih efisien dan terintegrasi. Model Servqual terbukti tetap relevan dalam mengukur kualitas layanan digital dan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.