Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Paulus Law Journal

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI JUSTICE COLLABORATOR Yulianus Marampa Rombeallo; Asher Tumbo
Paulus Law Journal Vol 3 No 1 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v3i1.304

Abstract

Justice Collaborator is an actor who is willing to be a witness to open a clarity of an organized criminal act. Normative juridical sourced primary and secondary and tertiary materials, as well as the type of empirical juridical research which was analyzed qualitatively by describing descriptively the results of the existing data. To cooperate with law enforcement in finding evidence from other significant suspects so that investigations and examinations can run smoothly. Therefore, legal protection for justice collaborators is very important because it is feared that there will be potential threats from other actors, also so that all regulations related to justice collaborators do not overlap with each other and can unite perceptions among law enforcers related to corruption crimes organized.
Draf Artike Ilmiah Reforma Agraria Dalam PTSL Kab. Tana Toraja Yulianus M. Rombeallo; Marchelina Rante
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dan implementasi reforma agraria dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Tana Toraja dilaksanakan dalam 8 tahapan yakni 1. Perencanaan 2. Pembentukan panitia dan satgas PTSL 3. Penyuluhan, 4. Pengumpulan data fisik dan data yuridis 5.Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak 6. Pengumuman data fisik dan data yuridis 7. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak dan pengesahan 8.Pembukuan dan penerbitan sertifikat. Implementasi reforma agraria dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap  di kabupaten Tana Toraja belum berjalan optimal namun pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tana Toraja telah sesusai dengan salah satu tujuan dari reforma agraria mengenai penanganan konflik/ sengketa pertanahan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI JUSTICE COLLABORATOR Yulianus Marampa Rombeallo; Asher Tumbo
Paulus Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Justice Collaborator adalah pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membuka suatu kejelasan dari suatu tindak pidana teroganisir Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan Justice Collaborator dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kendala-kendala terkait Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder serta tertier, serta tipe penelitian yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan Justice Collaborator bisa diterapkan dalam pengungkapan kejahatan korupsi yang sistematis, masif, dan terorganisir dimana pelaku bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dari tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap justice collaborator menjadi sangat penting karena dikhawartikan akan adanya potensi ancaman dari pelaku lainnya, juga agar semua aturan terkait justice collaborator tidak saling tumpang tindih satu sama lain dan bisa menyatukan persepsi di antara para penegak hukum yang berakitan dengan kejahatan korupsi yang teroganisir.