Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.512
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sabangka Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Journal Economics Technology and Entrepreneur
Arusani, Arusani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Transportation Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal Economics Technology and Entrepreneur

 1 
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI Arusani, Arusani; Kusuma, Umar Wirahadi; Harimau, Lisna Ida
Journal Economics Technology And Entrepreneur Vol 1 No 02 (2022): ECOTECHNOPRENEUR : JOURNAL ECONOMICS, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEUR
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.53

Abstract

Penelitian ini dilakukan di pemerintahan kabupaten wakatobi dengan melihat kinerja keuangannya, analisis yang digunakan yaitu menggunakan rasio keuangan adapun hasil penelitaian ini adalah Rasio kemandirian 2008 - 2012 masih termasuk dalam kategori sangat kurang dengan nilai rasio dibawah 10% pertahun atau capaian tertinggi nilai rasio kemandirian adalah 2012 yaitu sebesar 4,77% yang berarti Pemerintah belum mampu mencukupi kebutuhan atau membiayai tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial dengan mengandalkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Rasio efektifitas PAD 2008 dan 2012 termasuk kategori sangat efektif dengan nilai rasio diatas 100% atau sebesar 102,82% 2008, 108,17% 2012 yang berarti realisasi PAD melampaui target yang di,tetapkan, 2009 dan 2011 termasuk kategori tidak efektif dengan nilai rasio kurang dari 75% atau sebesar 70,83% dan 69,59% yang berarti realisasi PAD tidak mencapai target yang ditetapkan, 2010 nilai rasio efektifitas sebesar 77,50% yang berarti realisasi PAD hamper mencapai target yang ditetapkan. Rasio aktifitas keuangan tahun 2008, 2010 sampai 2012 menunjukkan bahwa nilai rasio aktifitas diatas 50%, ini berarti Pemerintah lebih memprioritaskan belanja langsung, hanya pada 2012 saja rasio belanja tidak langsung lebih tinggi yang berarti bahwa Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan belanja langsung. Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan ketidakstabilan, 2009 PAD menurun sebesar -22,93%, 2010 naik sebesar 43,31%, 2011 menurun sebesar 17,05% dan tahun 2012 naik sebesar 82,22%. Rasio pertumbuhan total pendapatan daerah tahun 2009 mengalami penurunan sebesar -6,25%, 2010 tumbuh sebesar 2,46%, 2011 tumbuh sebesar 15,85% dan 2012 tumbuh sebesar 5,90%. Dan rasio pertumbuhan belanja tidak langsung tahun 2009 sampai 2012 kecuali 2010 mengalami pertumbuhan dengan rasio 24,46% hingga 27,00% sedangkan belanja langsung 2008 sampai 2012 kecuali 2011 mengalami peningkatan antara 3,48% sampai 3,93% pertahun. Rasio kemampuan keuangan dari tahun 2008 - 2012 berada di atas 50% dengan nilai rasio 79,39% sampai 105,20% termasuk dalam kategori sangat baik yang berarti bahwa Pemerintah sudah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.
ANALISIS ALOKASI BELANJA DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN WAKATOBI Sutrisno, Anas; Arusani, Arusani; Diana, La; Fatmawati, Fatmawati
Journal Economics Technology And Entrepreneur Vol 1 No 02 (2022): ECOTECHNOPRENEUR : JOURNAL ECONOMICS, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEUR
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.62

Abstract

Penelitian ini mengangkat topik tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dimana gambaran umumnya yaitu Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah jumlah alokasi belanja tertinggi dari tahun 2008 sampai 2012 adalah belanja modal, belanja pegawai jenis belanja tidak langsung, belanja barang dan jasa, belanja pegawai jenis belanja langsung, belanja bantuan keuangan,belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Jenis belanja daerah tertinggi tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah belanja modal dengan jumlah alokasi tahun 2008 sebesar 58,38%, jumlah alokasi tahun 2009 sebesar 41,56% dengan pertumbuhan -28,81%, jumlah alokasi tahun 2010 sebesar 37,40% dengan pertumbuhan -10,02. Sedangkan tahun 2011 jenis belanja daerah tertinggi adalah belanja pegawai jenis belanja tidak langsung dengan jumlah alokasi tahun 2011 sebesar 38,69% dengan pertumbuhan 15,22%, dan jumlah alokasi tahun 2012 sebesar 41,52% dengan pertumbuhan 7,3%. Dengan demikian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi lebih mempriritaskan belanja modal untuk keperluan kepentingan publik, karena masih banyaknya sarana dan prasarana
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI Arusani, Arusani; Kusuma, Umar Wirahadi; Harimau, Lisna Ida
Journal Economics Technology And Entrepreneur Vol 1 No 02 (2022): ECOTECHNOPRENEUR : JOURNAL ECONOMICS, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEUR
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.53

Abstract

Penelitian ini dilakukan di pemerintahan kabupaten wakatobi dengan melihat kinerja keuangannya, analisis yang digunakan yaitu menggunakan rasio keuangan adapun hasil penelitaian ini adalah Rasio kemandirian 2008 - 2012 masih termasuk dalam kategori sangat kurang dengan nilai rasio dibawah 10% pertahun atau capaian tertinggi nilai rasio kemandirian adalah 2012 yaitu sebesar 4,77% yang berarti Pemerintah belum mampu mencukupi kebutuhan atau membiayai tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial dengan mengandalkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Rasio efektifitas PAD 2008 dan 2012 termasuk kategori sangat efektif dengan nilai rasio diatas 100% atau sebesar 102,82% 2008, 108,17% 2012 yang berarti realisasi PAD melampaui target yang di,tetapkan, 2009 dan 2011 termasuk kategori tidak efektif dengan nilai rasio kurang dari 75% atau sebesar 70,83% dan 69,59% yang berarti realisasi PAD tidak mencapai target yang ditetapkan, 2010 nilai rasio efektifitas sebesar 77,50% yang berarti realisasi PAD hamper mencapai target yang ditetapkan. Rasio aktifitas keuangan tahun 2008, 2010 sampai 2012 menunjukkan bahwa nilai rasio aktifitas diatas 50%, ini berarti Pemerintah lebih memprioritaskan belanja langsung, hanya pada 2012 saja rasio belanja tidak langsung lebih tinggi yang berarti bahwa Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan belanja langsung. Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan ketidakstabilan, 2009 PAD menurun sebesar -22,93%, 2010 naik sebesar 43,31%, 2011 menurun sebesar 17,05% dan tahun 2012 naik sebesar 82,22%. Rasio pertumbuhan total pendapatan daerah tahun 2009 mengalami penurunan sebesar -6,25%, 2010 tumbuh sebesar 2,46%, 2011 tumbuh sebesar 15,85% dan 2012 tumbuh sebesar 5,90%. Dan rasio pertumbuhan belanja tidak langsung tahun 2009 sampai 2012 kecuali 2010 mengalami pertumbuhan dengan rasio 24,46% hingga 27,00% sedangkan belanja langsung 2008 sampai 2012 kecuali 2011 mengalami peningkatan antara 3,48% sampai 3,93% pertahun. Rasio kemampuan keuangan dari tahun 2008 - 2012 berada di atas 50% dengan nilai rasio 79,39% sampai 105,20% termasuk dalam kategori sangat baik yang berarti bahwa Pemerintah sudah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.
ANALISIS ALOKASI BELANJA DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN WAKATOBI Sutrisno, Anas; Arusani, Arusani; Diana, La; Fatmawati, Fatmawati
Journal Economics Technology And Entrepreneur Vol 1 No 02 (2022): ECOTECHNOPRENEUR : JOURNAL ECONOMICS, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEUR
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.62

Abstract

Penelitian ini mengangkat topik tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dimana gambaran umumnya yaitu Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah jumlah alokasi belanja tertinggi dari tahun 2008 sampai 2012 adalah belanja modal, belanja pegawai jenis belanja tidak langsung, belanja barang dan jasa, belanja pegawai jenis belanja langsung, belanja bantuan keuangan,belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Jenis belanja daerah tertinggi tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah belanja modal dengan jumlah alokasi tahun 2008 sebesar 58,38%, jumlah alokasi tahun 2009 sebesar 41,56% dengan pertumbuhan -28,81%, jumlah alokasi tahun 2010 sebesar 37,40% dengan pertumbuhan -10,02. Sedangkan tahun 2011 jenis belanja daerah tertinggi adalah belanja pegawai jenis belanja tidak langsung dengan jumlah alokasi tahun 2011 sebesar 38,69% dengan pertumbuhan 15,22%, dan jumlah alokasi tahun 2012 sebesar 41,52% dengan pertumbuhan 7,3%. Dengan demikian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi lebih mempriritaskan belanja modal untuk keperluan kepentingan publik, karena masih banyaknya sarana dan prasarana
Co-Authors Diana, La Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Harimau, Lisna Ida Jumui Malik, Anjas Muthalib, Dzulfikri Azis Muzayaroh, Ani Sutrisno, Anas Umar Wirahadi Kusuma, Umar Wirahadi