Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law, Development and Justice Review Jurnal Analisis Hukum
Pebrian, Aldi
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Urgensi Pembentukan Aturan Khusus Ruang Udara Rendah untuk Mobil Terbang: Studi Komprehensif terhadap Sistem Hukum Penerbangan Indonesia Pebrian, Aldi; Yulianingrum, Aullia Vivi; Surahman, Surahman; Hasmiati, Rahmtullah Ayu
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.126-145

Abstract

Di beberapa negara, teknologi transportasi udara perkotaan, khususnya mobil terbang (electric vertical take-off and landing/eVTOL), telah menjadi lebih komersil. Namun, tidak ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur operasi mobil terbang di ruang udara rendah dan darat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat betapa pentingnya membuat aturan khusus untuk mobil terbang, serta masalah hukum dan teknis yang terkait dengan memasukkannya ke dalam sistem transportasi Indonesia. Metode normatif, yaitu analisis konseptual, digunakan dalam penelitian ini. Data ini berasal dari sumber primer (UU Penerbangan No. 1/2009 dan UU Lalu Lintas No. 22/2009) dan sumber sekunder (buku, jurnal, dan laporan kebijakan). Analisis dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan meninjau peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak memenuhi ciri-ciri unik mobil terbang, seperti kemampuan untuk beroperasi baik di udara maupun di darat. Harmonisasi hukum, sertifikasi, infrastruktur (vertiport), manajemen lalu lintas udara, dan keamanan siber adalah masalah utama. Selain itu, untuk menjamin efisiensi dan keselamatan, klasifikasi ruang udara rendah kelas E dan G memerlukan penyesuaian. Untuk menangani masalah teknis, operasional, dan hukum, diperlukan aturan khusus. Ini harus mencakup adaptasi standar internasional (ICAO), membangun lembaga sertifikasi nasional, membangun infrastruktur pendukung, dan memberikan pelatihan sumber daya manusia untuk pengendalian lalu lintas udara (ATC). Studi ini menekankan betapa pentingnya kerangka hukum yang komprehensif di Indonesia untuk mendukung inovasi mobil terbang.
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal Pebrian, Aldi; Yulianingrum, Aullia Vivi
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.5014

Abstract

Peran Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam berlandaskan kearifan lokal selalu menjadi pembahasan yang begitu hangat, di nilai bahwa masyarakat adat merupakan entitas yang diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, serta mereka sudah hidup lama di wilayah yang memanfaatkan alam sebagai sumber mata pencarian. Pemerintah sebagai pihak yang menjamin keberlangsungan masyarakat adat, sering kali dalam hal pengelolaan sumber daya alam pemerintah di awal perencanaan Sudah tidak melibatkan masyarakat adat. Pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat selalu mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang berdasarkan nilai-nilai kearifan loka. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif sehingga pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach and Conceptual Approach, pendekatan yang digunakan mengkaji norma-norma hukum dan konsep-konsep hukum. Hasilnya bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 3 dan Deklarasi Johannesburg di tahun 2022 yang mana mewajibkan setiap negara untuk mengatur mengenai hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab pemerintah.
PROBLEMS THROUGH A GREEN ECONOMIC SYSTEM APPROACH Pebrian, Aldi; Vivi Yulianingrum, Aullia; Ayu Hasmiati, Rahmatullah; Elviandri, Elviandri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5457

Abstract

Economic development will develop quickly if a green economic system is adopted. a green economic system that is oriented towards the relationship between ecosystem nature and the presence of human resource elements by prioritizing knowledge and technology. Changes in the economy from previously only about profit and welfare to a green economy that has environmental principles. Samarinda, as a supporting city for IKN, is one of the cities in East Kalimantan Province which is the center of attention for rice competitions. It cannot be denied that many immigrants who come do not bring the skills to become PMKS in Samarinda City. Referring to the principles of a green economy, namely prioritize quality, follow nature, waste can be recycled etc. The problem formulation of this research is regarding the legal arrangements for handling and handling empowerment people with social welfare problems in the form of policing in green spaces and what form of policy the Samarinda City Government takes in empowering people with social welfare problems through a green economy approach that prioritizes a livable city structure. The aim of this research is to find out legal regulations from an administrative and criminal perspective even civil law due to the relationship between the Samarinda City Government and the Community Incumbent Social Welfare Issues. Apart from that, to analyze the policy formulation of the Samarinda City government which prioritizes structuring room cities to reduce the risk of environmental damage. The conclusion of this research is that in terms of the legal structure it is adequate, where the Samarinda City Social Service is to assist in terms of empowerment while the Satpol-PP is tasked with carrying out handling. Substance the law is still there Not yet adequate, one of which is that the old regional regulations are still used and there are no guardians. Meanwhile, legal culture is also becoming Wrong Where is education for the community so that not giving money to PMKS and the lack of deterrent not giving money to PMKS and the lack of deterrent effect on those who have received training.
Co-Authors Elviandri, Elviandri Hasmiati, Rahmtullah Ayu Rahmatullah Ayu Hasmiati Surahman Surahman Yulianingrum, Aullia Vivi