Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak MUBEZA Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam
Hasna Tuddar Putri
Unknown Affiliation
Religion Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Pidana dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Ibnu Qodir; Siregar, Ahmad Sholihin; Hasna Tuddar Putri
Mubeza Vol. 11 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : IAIN Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54604/mbz.v11i2.62

Abstract

Paradigma hukum postif yang berlaku di Indonesia tidak mengenal mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana. Mediasi hanya dikenal dalam perkara perdata sebagai salah satu bentuk Alternatif Dispute Resolution (ADR), atau sarana alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di Indonesia sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat, terdapat kententuan bahwa ada 18 jenis sengketata atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat. Jenis-jenis perkara dalam qanun tersebut memang masih bersifat umum, akan tetapi beberapa perkara secara spesifik dapat digolongkan menjadi perkara pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian perkara adat yang diatur dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan bagaimana analisis yuridis tentang penerapan mediasi dalam perkara yang masuk kategori pidana dalam qanun Aceh tersebut.
AKURASI AWAL WAKTU SALAT ZUHUR DENGAN BAYANG-BAYANG MATAHARI Hasna Tuddar Putri; Evizariani
ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Vol 8 No 2 (2024): Desember
Publisher : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ifk.v8i2.39981

Abstract

The concept in determining noon prayer time is an explanation or theory that discusses the noon prayer time either astronomy or fiqh. In reality the position of the sun plays an important role in the accuracy of the prayer times. Which is determined by manual or digital concepts by reckoning and rukyat. In sharia law determining the time for the noon prayer is carried out when the sun goes down. To see the position of the sun's shadow has slipped or not, it is necessary to make direct observations. Therefor, it is necessary to explain again the position of the sun's shadow at noon time. It can determine the accuracy of the noon prayer time. So that there is a balance between reckoning and rukyat. This research is a qualitative research. The primary data used is the result of field research. It based on the position of the sun's shadow data. The direct data collection on the research object, the sun's shadow. After collecting data will be analyzed with an analytical descriptive method. The results is the position of the sun's shadow calculated at 12:28 WIB shows is still right on the line. It shows the north-south direction, then at 12:30 WIB the position of the sun's shadow has slipped to the east. The sun's shadow shows that in determining the noon time there must be an more 2-minute of ikhtiyat. Thus, the results will be more precise when adding ihtiyat.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Pidana Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Qodir, Ibnu; Ahmad Sholihin Siregar; Hasna Tuddar Putri
Mubeza Vol. 11 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : IAIN Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54604/mbz.v11i2.86

Abstract

Paradigma hukum postif yang berlaku di Indonesia tidak mengenal mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana. Mediasi hanya dikenal dalam perkara perdata sebagai salah satu bentuk Alternatif Dispute Resolution (ADR), atau sarana alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di Indonesia sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat, terdapat kententuan bahwa ada 18 jenis sengketata atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat. Jenisjenis perkara dalam qanun tersebut memang masih bersifat umum, akan tetapi beberapa perkara secara spesifik dapat digolongkan menjadi perkara pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian perkara adat yang diatur dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan bagaimana analisis yuridis tentang penerapan mediasi dalam perkara yang masuk kategori pidana dalam qanun Aceh tersebut
Co-Authors Ahmad Sholihin Siregar Evizariani Ibnu Qodir Qodir, Ibnu Siregar, Ahmad Sholihin