Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science MUBEZA Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam AKM: Aksi Kepada Masyarakat Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy Journal of Islamic Economics and Finance
Qodir, Ibnu
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Aceh Tengah: Penerapan Syariat Islam dan Problematika Kerukunan Umat Beragama Siregar, Ahmad Sholihin; Qodir, Ibnu
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 3 No 1 (2017): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.586 KB)

Abstract

The research studied the problems of inter-religious freedom for minority non-Muslims in Shariah implemented region, Central Aceh. This research purposed: 1) identify the inter-religious problems faced by non-Muslims in relation to shariah implementation. 2) describe its background. 3) describe non-Muslim's adaptation to living with the problems. 4) describe government's guarantee of inter-religious freedom for a minority in Central Aceh. This research is held in Central Aceh, is a qualitative field research. To obtain its data, the research used interview, observation and document study. The research found that: 1) there are two major problems an inter-religious affair forth minority. However, those disruptions are coming forth no relation to shariah legislation in Central Aceh. 2) Those little problems found in Central Aceh, 3) the minority adapt to the problems based on the awareness of minorities to their social position, the minorities' attention to Muslims, acceptable rather than bad manner, 4) there is no specific guarantee from government of Central Aceh on religious freedom.
MEKANISME PENGGUNAAN COLLATERAL DALAM AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP. PUTRI HIJAU, ACEH TENGAH Abdullah, Ainiah; Julfa, Belsa Syawali; Qodir, Ibnu
WELFARE: Journal of Islamic Economics and Finance Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Collateral atau agunan dalam pembiayaan menjadi lazim digunakan guna menghindari resiko dari penunggakan pembayaran. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana sistem pengunaan collateral dalam akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau serta hambatan yang dialami bank dalam pengunaan collateral tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collateral digunakan sebagai cara untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank dengan agunan apabila nasabah cidera janji dengan melakukan tahapan berikut: pertama, berupa reskontruksi/penyelamatan yang lazim dilakukan oleh nasabah yang mengalami kesulitan pembiayaan. Kedua, likuidasi agunan atau pencairan agunan dengan dua cara yaitu penjualan agunan dibawah tangan dan penjualan agunan dengan cara lelang di pelelangan umum. Ketiga, penebusan agunan oleh pemilik agunan atau ahli waris pemilik agunan untuk melakukan pelunasan pembiayaan dengan menyetor uang yang ditetapkan oleh bank. Sedangkan hambatan-hambatan yang dialami Bank dalam pengeksekusian collateral terbagi menjadi dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu: pertama, adanya perlawanan atau gugatan dari nasabah atau pihak ketiga, perlawanan ini berkaitan dengan dokumen. Kedua, jaminan telah beralih ke pihak lain. Ketiga, barang jaminan sudah tidak ada/rusak. Sementara hambatan ekternal yaitu dari pihak kantor pelelangan, pertama tenjadi penundaan eksekusi lelang. Kedua, Bentuk jaminan yang tidak disukai atau susah mencari pembeli. Bank BSI KCP Putri Hijau menerangkan mengeksekusi jaminan adalah pilihan terakhir apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu.
Pendampingan Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam bagi Bagi Masyarakat Adat di Dataran Tinggi Gayo Siregar, Ahmad Sholihin; Harnedi, Joni; Qodir, Ibnu; Linge, Abdiansyah; Sodikin, Sodikin
AKM Vol 5 No 2 (2025): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Januari 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v5i2.1290

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan mendampingi masyarakat adat Dataran Tinggi Gayo dalam memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum warisan Islam dengan norma adat lokal. Metode pengabdian yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan penyuluhan hukum Islam, pemberdayaan masyarakat, serta dialog partisipatif antara tokoh agama, ahli hukum, dan pemimpin adat. Kegiatan utama berupa lokakarya, pelatihan, dan diskusi bersama lima komunitas adat—Gayo, Mandailing Natal, Minang, Aceh, dan Jawa-Madura—difokuskan pada peningkatan pemahaman tentang prinsip warisan Islam serta mencari cara untuk mengharmoniskannya dengan tradisi setempat. Pre-test dan post-test diadakan untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan setelah pelatihan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman, dengan skor kepuasan keseluruhan mencapai 3,75 dari skala 1-4. Materi modul mendapatkan skor tertinggi (3,93) karena keringkasan dan alat bantu praktis yang disediakan. Kepuasan terhadap program pelatihan, pelayanan tim, dan keterampilan instruktur mencapai skor 3,86, sementara peningkatan penguasaan terhadap prinsip warisan Islam mencapai 3,64. Kendala utama adalah keterbatasan waktu pelatihan untuk praktik penghitungan warisan, yang mendapat skor terendah (3,36)
Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Pidana Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Qodir, Ibnu; Ahmad Sholihin Siregar; Hasna Tuddar Putri
Mubeza Vol. 11 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : IAIN Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54604/mbz.v11i2.86

Abstract

Paradigma hukum postif yang berlaku di Indonesia tidak mengenal mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana. Mediasi hanya dikenal dalam perkara perdata sebagai salah satu bentuk Alternatif Dispute Resolution (ADR), atau sarana alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di Indonesia sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat, terdapat kententuan bahwa ada 18 jenis sengketata atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat. Jenisjenis perkara dalam qanun tersebut memang masih bersifat umum, akan tetapi beberapa perkara secara spesifik dapat digolongkan menjadi perkara pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian perkara adat yang diatur dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan bagaimana analisis yuridis tentang penerapan mediasi dalam perkara yang masuk kategori pidana dalam qanun Aceh tersebut
Revitalisasi Lembaga Adat sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Aceh Studi Implementasi Pasal 98-99 UU Pemerintahan Aceh Buchari, Muhammad Al Akhyar; Qodir, Ibnu
Mubeza Vol. 15 No. 1 (2025): MARET 2025
Publisher : IAIN Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54604/mbz.v15i1.540

Abstract

This research examines the implementation of Acehnese traditional institutions revitalization as an instrument of community empowerment based on the legal framework of Law No. 11/2006 on Aceh Governance. Employing a literature review approach with descriptive-qualitative methods, this study analyzes the normative foundation, implementation practices, and effectiveness of traditional institutions in performing community participation functions and social problem resolution. Primary data sources include Law No. 11/2006 and Qanun Aceh No. 10/2008, while secondary data encompasses journal articles, academic research, and literature related to traditional institution empowerment. Research findings indicate that the legal framework provides strong formal legitimacy for 13 types of traditional institutions, from Majelis Adat Aceh to syahbanda, with functions encompassing dimensions of democratic participation, conflict mediation based on restorative justice, community economic empowerment, and cultural preservation. Strengthening factors include traditional legitimacy, deeply-rooted social networks, and adaptive flexibility, while inhibiting factors encompass human resource limitations, coordination fragmentation, and cultural resistance. Recommended revitalization strategies include: (1) strengthening regulatory framework through differentiated standardization and integrated information systems; (2) integration into public policy cycles through collaborative budgeting and multi-stakeholder forums; (3) professionalization through competency certification and university partnerships; (4) domain-specific economic empowerment (panglima laot, keujreun blang, haria peukan); and (5) strengthening accountability and inclusivity of gender and youth. These findings contribute to developing hybrid governance models that integrate traditional wisdom with modern governance principles for sustainable community empowerment.
ACEH LOCAL WISDOM IN THE METHOD OF DETERMINING THE HIJRI CALENDAR Putri, Hasna Tuddar; Qodir, Ibnu
Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/al-hilal.2022.4.1.11321

Abstract

Calendars with cultural nuances are part of local wisdom that should be preserved, one of which is the formulation of Sheikh Abbas Kutakarang's calendar from Aceh. This article aims to see how Sheikh Abbas Kutakarang shaped local wisdom in the method of determining the classical Hijri calendar in Aceh. This article is qualitative in nature by using library data with content analysis method. The primary data source used is the book of Tāj al-Mulūk by Sheikh Abbas Kutakarang. This article finds that there are characteristics of local wisdom in determining the classical Hijri calendar in Aceh in different methods and algorithms from classical Javanese reckoning. These differences have an impact on differences in determining the beginning of the Hijri year. This method is a representation of local wisdom in the Hijri calendar in Aceh.
Co-Authors Abdiansyah Linge, Abdiansyah Abdullah, Ainiah Ahmad Sholihin Siregar Buchari, Muhammad Al Akhyar Harnedi, Joni Hasna Tuddar Putri Hasna Tuddar Putri, Hasna Tuddar Julfa, Belsa Syawali Siregar, Ahmad Sholihin Sodikin Sodikin