Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JPS Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Muskur, La Ode Muhammad
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
OMBO : FUNGSI SOSIAL PADA TRADISI MASYARAKAT SIOMPU BARAT Mansyur, Munawir; Muskur, La Ode Muhammad
Jurnal Pendidikan Sejarah Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Sejarah Terbitan Bulan Mei 2024
Publisher : Jurnal Pendidikan Sejarah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apa yang melatarbelakangi munculnya tradisi ombo pada masyarakat Siompu Barat; 2) Bagaimanakah tata cara pelaksanaan tradisi ombo pada masyarakat Siompu Barat; 3) Manfaat apa saja yang diperoleh oleh gadis yang telah melakukan tradisi ombo (pingitan). Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi ombo pada masyarakat Siompu Barat; 2) Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi ombo pada masyarakat Siompu Barat; 3) Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh oleh gadis yang telah melakukan tradisi ombo (pingitan). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatfi. Hasil penelitian ini adalah 1) Latar belakang munculnya tradisi ombo Tradisi ombo ini, berawal dari cerita yang diyakini masyarakat setempat yaitu pada zaman dahulu, ada sepasang suami istri beserta anak perempuannya yang hanyut di perairan Siompu. Kemudian melakukan batata (membuat nazar). “Jika kita selamat dari musibah ini maka kita akan membuat acara pounde-umde (memanjakan) bagi si anak gadis ”. setelah selamat sebelum pelaksanaan acara si gadis harus do ombo’e kadei selama beberapa hari agar pada saat pelaksaan si gadis akan cantik.kegiatan ini dilaksanakan berulang-ulang dan menjadi sebuah tradisi; 2) Tata cara pelaksanaan: tahap persiapan yaitu metau’a (musyawarah) untuk berapa peserta yang mengikuti, waktu, dan tempat pelaksanaan tradisi ombo. Tahap pelaksanaan: pengukuhan peserta, malono tangia (malam isak tangis), pirambi ganda, mandi wajib, kafoluku (masuk kamar), pemberian nasehat, pibura, baliana yimpo (perubaha posisi tidur),pemakaian baju adat Buton, kalempagi (melewati pintu).Tahap penutup: kafosambu (pemberian uang), penjemputan keluarga.; 3) Manfaat yang diperoleh gadis yaitu pembelajaran etika/moral : terdapat peraturan yang tidak tertulis seperti bagaimana cara merawat diri, pengaturan makanan dan minum dengan porsi ditentukan, serta posisi tidur yang benar. Berikutnya, Perawatan fisik : peserta atau gadis yang mengikuti tradisi ombo (pingitan) diatur jadwal dan porsi makannya. Manfaat selanjutnya Psikis : diberikan beberapa bimbingan pranikah bagi para gadis remaja oleh bhisa dalam mematangkan jiwa mencapai tujuan pernikahan atau kehidupan berumah tangga
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Muskur, La Ode Muhammad; Taibu, Rachmat; Rais, La Ode Muhammad Rijal
Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio Volume 5, Nomor 1, Januari 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/kanturunawolio.v5i1.1443

Abstract

This research aims to know and understand the legal protection of land rights holders and to find out the inhibiting factors regarding holders of land rights that have not been certified. The type of research used is normative juridical, which is a type of research that analyses a problem that becomes a legal issue by referring to the application of positive legal norms or legal rules. The result of the research is a form of protection and guarantee of legal certainty by the government with a registration of land rights. In addition, to foster public awareness by conducting socialisation and land counselling through PRONA and PTSL.
ANALISIS YURIDIS AFFIRMATIVE ACTION KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BAUBAU Nasrin, Nasrin; Muskur, La Ode Muhammad; Tambunan, Sahala Oschar
Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio Volume 5, Nomorr 2, Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/kanturunawolio.v5i2.1604

Abstract

Affirmative action quota of 30% women's representation in the Indonesian Parliament is a policy taken by the Indonesian government to increase women's participation and representation in legislative institutions. This policy is motivated by the fact that women are still underrepresented in the Indonesian Parliament, even though around half of Indonesia's population are women. According to data from the Inter-Parliamentary Union (IPU) in 2021, Indonesia ranked 111th out of 193 countries in terms of women's representation in the national parliament, with only 20.4% of the total members of parliament being women. The affirmative action policy of 30% quota for women's representation in the Indonesian Parliament aims to increase women's representation in legislative institutions, so that they can better fight for women's interests and rights and strengthen democracy in Indonesia. This research aims to determine the affirmative action policy of a 30% quota for women's representation in the Baubau City DPRD. to determine the impact of the affirmative action policy of the 30% quota for women's representation not being met in Baubau City. The type of research that is suitable for the research above is normative juridical legal research. Secondary legal materials or secondary legal sources, namely legal sources that are not directly produced by institutions or parties authorized to make laws. Secondary legal materials contain interpretations, explanations, analyzes or comments on primary legal materials. Examples are law books, scientific journals, research reports, articles, theses, dissertations, translated legal documents, and so on. Tertiary legal materials or tertiary legal sources, namely legal sources that are general in nature and are usually used as reference materials in making primary and secondary legal materials. Examples are legal dictionaries, legal encyclopedias, handbooks, legal guides, legal websites, and so on.
Penyelesaian wanprestasi pada Pelaksanaan pembiayaan kredit oleh perusahaan Leasing (Studi di PT. Mandiri Finance Cabang Kota Baubau) Muskur, La Ode Muhammad
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26388

Abstract

Pada penelitian ini untuk mengetahui Penyelesaian bila terjadi wanprestasi pada Pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Leasing PT. Mandiri Finance Cabang Kota Baubau. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada pihak PT. Mandiri Finance Cabang Kota Baubau, kemudian diolah dengan bantuan program deskriptif kualitatif dan hasilnya disajikan dengan memunculkan kesimpulan dengan penjelasan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Penyelesaian Bila Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Leasing PT. Mandiri Finance Cabang Kota Baubau dengan upaya musyawarah untuk menunda pembayaran angsuran. Surat tersebut harus berisi alasan mengapa penundaan dilakukan dan pernyataan kapan angsuran tersebut akan dibayar, Berdasarkan surat dari konsumen tersebut, Staff Credit Administration akan menghitung jumlah denda yang timbul karena penundaan pembayaran, menyiapkan permohonan persetujuan untuk diperiksa oleh Credit Administration Manager dan disetujui oleh Director Operasi Permohonan ini hanya dapat disetujui apabila konsumen mempunyai catatan pembayaran yang bagus, Setelah disetujui, SCA akan memberitahukan kepada konsumen jumlah dan kapan pembayaran harus dilakukan.
PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Faisal, Fatma; Muskur, La Ode Muhammad; Rahmatullah
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 35 No 1 (2026)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.35.1.14-25

Abstract

The principle of openness constitutes a fundamental foundation of a democratic state governed by the rule of law, requiring that the law-making process be conducted in a transparent and participatory manner. In Indonesia’s constitutional system, this principle derives its constitutional legitimacy from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is further regulated by Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. However, legislative practice reveals a tendency to disregard the principle of openness, leading to formal judicial review before the Constitutional Court. This article aims to normatively analyze the Constitutional Court’s interpretation of the principle of openness in the law-making process. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that the Constitutional Court plays a strategic role in strengthening openness as part of constitutional democracy, although its implementation continues to face challenges in legislative practice. This article contributes to the development of formal judicial review studies by affirming openness as a substantive constitutional standard in law-making, while also enriching the discourse on formal review by elaborating openness as a substantive constitutional parameter and deepening the concept of meaningful public participation in the context of judicial control over the legislative process in Indonesia.
Co-Authors Faisal, Fatma Mansyur, Munawir Nasrin Nasrin, Nasrin Rahmatullah Rais, La Ode Muhammad Rijal Taibu, Rachmat Tambunan, Sahala Oschar