Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Eriani, Dian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR’IYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN Eriani, Dian; Nazaruddin, Teuku; Yusrizal, Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.848 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v9i1.4800

Abstract

The authority of the Syar'iyah Court in the field of marriage has a lot of contact with the interests of women. The decisions made from these cases are expected to be able to fulfill women's rights in return for the perceived suffering. Has the Syar'iyah Court already played a role and function in its decisions and consideration has been gender responsiveness to protect women's rights. Specifically the rights of women arising from divorce, in the verdict and the rights of civil servants' wives due to divorce divorce. This study aims to determine the role of the Syar'iyah Court in protecting the rights of women in divorce through its decision. The method used is juridical normative with the conceptual approach and the statute approach. Data analysis uses a qualitative approach. After conducting research, the existence of legal innovations in the Syar'iyah Court and guided by Perma Number 3 of 2017 in protecting women's rights can be protected. The Syar'iyah Court has not yet fully given a concrete decision regarding women's rights as a result of divorced divorce by male civil servants. Judges' considerations are gender biased and have a patriarchal mindset, difficulty of execution due to the absence of structural relationship between the court and related institutions to be the reason for the judges to ignore Government Regulation Number 10 of 1983 as amended by Government Regulation Number 45 of 1990 concerning marriage licenses and divorce of civil servants civil. If the regulation has been ratified even though there is no structural relationship and order, the Judge is obliged to carry it out and that the Syar'iyah Court Judge in giving consideration must synergize between the divorce permit in filing the divorce request to court with the decision for civil servants
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING PT.BANK SYARIAH INDONESIA UNIT KCP CHIK JOHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Andrian, Sri; Eriani, Dian; Faisal, Faisal
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i1.11158

Abstract

Perlindungan nasabah merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen jasa pengguna layanan mobile banking terkait dengan segala keluhan sebagai pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah dilakukan jika ada permasalahan dari nasabah yang tidak terselesaikan dengan baik oleh pihak bank yang berpotensi terjadi perselisihan yang akan menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pendekatan empiris melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Hasil penelitian adalah perlindungan hukum ada dua bentuk yakni secara preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan hukum antara pihak bank dengan nasabah berkaitan dengan kegagalan system pada saat penggunaan mobile banking. Perlindungan hukum juga dapat dilakukan secara represif, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak bank dengan nasabah dengan melakukan beberapa upaya yaitu pengaduan, edukasi dan tanggung jawab mengganti kerugian. Tanggung jawab hukum bank atas kerugian nasabah merupakan bagian dari kewajiban bank untuk memberikan ganti kerugian yang dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
THE ROLE OF RELIGIOUS COURTS IN PROTECTING WOMEN'S RIGHTS IN DISTRIBUTION OF JOINT PROPERTY Rasyidin, Rasyidin; Eriani, Dian; Soraya, Ade
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 1 No. 2 (2021): November
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v1i2.115

Abstract

This study aims to review the discussion on how the role of the Religious Courts towards the protection of women's rights in the distribution of joint assets in the decision Number 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs and also how the considerations of the Religious Court Judges based on the Decision Number 4698/Pdt.G/2019 /PA.Tgrs. The research method used is normative juridical with a conceptual approach and a statutory approach. Data analysis uses a qualitative approach. The Religious Courts in protecting women's rights in cases of the distribution of joint property have a role and function to examine, adjudicate and decide on a case applying human rights values with respect for human dignity, non-discrimination, equality before the law, justice, benefit, legal certainty, and ex officio judges provide protection for women, by giving 70% of joint property to women and 30% to men by ignoring the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Consideration of judges who ignore women's rights and have a patriarchal mindset towards child support. It is the duty of a man to provide for his children, an obligation that is neglected causes a man to be able to collect wealth while a woman to provide a living for children is the cause of not being able to collect wealth. Judges should consider this to create legal justice.
Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Pengembalian Uang Dengan Permen di Kabupaten Bireuen Andrian, Sri; Munawir; Eriani, Dian
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.858

Abstract

Pengembalian uang menggunakan permen merupakan salah satu pelanggaran terhadap pasal 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau dengan cara yang lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Para pelaku usaha mengembalikan uang mengunakan permen dengan unsur pemaksaan, konsumen terpaksa mengambil permen karena tidak adanya kembalian dan konsumen merasa dirugikan. Tujuan penelitian ini agar mengetahui pelanggaran pelaku usaha terhadap pengembalian uang menggunakan permen. Penelitian ini pendekatan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder maupun tersier setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara analisis deskriptif jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta diambil kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini adalah pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila mengembalikan uang menggunakan permen dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun atau selama-lamanya 6 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah). Selain itu ada larangan tentang transaksi menggunakan alat tukar selain uang yang dikeluarkan oleh bank Indonesia yang di atur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang–Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menyatakan menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang menggunakan uang rupiah. Dalam upaya penyelesaian kendala-kendala dalam perlindungan konsumen hendaknya pemerintah dapat lebih peka untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa.
Co-Authors Andrian, Sri Faisal Faisal Munawir Rasyidin Rasyidin Soraya, Ade T. Nazaruddin Yusrizal Yusrizal