Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Veritas et Justitia Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Veri Antoni
Business Law Department, Faculty Of Law Universitas Gadjah Mada
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KONSISTENSI PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Sulistiowati Sulistiowati; Veri Antoni
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10152

Abstract

AbstractThis research aims to analyze the importance and the application of piercing the corporate veil in the legal policy of limited liability company. This research is included into juridical and normative research, utilizing library research to obtain secondary data. Such data deriving from legal principles, statutes, and literature are fither analyzed in a qualitative method, producing descriptive-analytical output. In addition, a study is conducted to compare the application of piercing the corporate veil in various jurisdictions. The result firstly shows the reasons that the doctrine of piercing the corporate veil is important in the legal policy of limited liability company: (1) to provide a legal certainty; (2) the existence of piercing the corporate veil in statutes will provide strict sanctions, hence achieving a deterrent effect; (3) to reduce litigation costs; (4) to encourage the implementation of piercing the corporate veil. Secondly, an expansion of regulation regarding piercing the corporate veil is found from the commercial code to Law Number 1 of 1995 and Law Number 40 of 2007.Key words: legal entity, limited liability company, piercing the corporate veil.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti penting dan penerapan piercing the corporate veil dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis  normatif  yang mendasarkan  pada penelitian kepustakaan  guna memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dari asas-asas hukum, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif-analitis. Selain itu, dilakukan juga studi untuk membandingkan penggunaan piercing the corporate veil di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, arti penting pengaturan piercing the corporate veil dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perseroan  terbatas  adalah  karena:  (1)  untuk  memberikan kepastian hukum; (2) keberadaan piercing the corporate veil di undang-undang akan berimplikasi pada sanksi yang tegas sehingga efek jera dapat tercapai; (3) untuk menekan biaya litigasi; (4) untuk memotivasi penerapan piercing the corporate veil. Kedua, prinsip piercing the corporate veil di dalam perundang-undangan di bidang P.T di perluas dari KUHD sampai dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 dan UU Nomor 40 Tahun 2007.Kata kunci: badan hukum, perseroan terbatas, piercing the corporate veil.
Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Electronic Registration of Business Post-Issuance of the Government Regulation Number 24 of 2018) Irna Nurhayati; Karina Dwi Nugrahati Putri; Veri Antoni; Sulistiowati Sulistiowati; Nindyo Pramono
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.257 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1351

Abstract

Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services/Online Single Submission (GR OSS) marks a new chapter on the effort to improve the ease of doing business (EoDB) in Indonesia. This paper analyses whether or not it is expedient to integrate business registration into the Ministry of Law and Human Rights (MoLHR) to support Indonesia’s EoDB; and examines the legality of the GR OSS from the perspective of the hierarchy of laws. The paper concludes that the integration of business registration into the MoLHR to support Indonesia’s EoDB has already been positive, considering that MoLHR is a part of the executive branch, and the registration process is a part of the government administration that should be exercised by the executive. From the perspective of Law Number 12 of 2011, especially ones related to the hierarchy of laws, the GR OSS that also regulates the registration of business is, in fact, contradict with provisions of business registration based on the Commercial Code and Law on Mandatory Company Registration. However, provisions through GR OSS is with logical reasoning based on the principle of expediency, that GR OSS is considered a strategic move to accelerate business data gathering and to improve Indonesia’s EoDB. AbstrakPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (PP OSS) menandai babak baru kemudahan berusaha di Indonesia. Artikel ini mengkaji, tepat atau tidaknya pendaftaran badan usaha diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia; dan legalitas PP OSS. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa, pendaftaran badan usaha yang diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia sudah tepat mengingat bahwa Kemenkumham merupakan lembaga eksekutif, dan proses pendaftaran merupakan proses administrasi pemerintahan yang seyogianya dilakukan oleh eksekutif. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait hierarki peraturan perundang-undangan, PP OSS yang juga mengatur pendaftaran badan usaha merupakan materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan pendaftaran perusahaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun, pengaturan melalui PP merupakan alasan logis atas dasar asas kemanfaatan, mengingat PP OSS ini digunakan sebagai langkah strategis untuk mempercepat perolehan data badan usaha dan percepatan peningkatan kemudahan berusaha.
THE POSITION OF INDIRECT EVIDENCE AS VERIFICATION TOOLS IN THE CARTEL CASE Veri Antoni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.325 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16059

Abstract

Indirect (circumstantial) evidence, either economic evidence or communication evidence, has been used in cartel cases in many countries such as United States of America, Japan, Australia, Brazil, Malaysia, and others. According to Indonesia criminal procedure law, the position of indirect (circumstantial) evidence is categorized as an indication (clue evidence) whereas according to Indonesia civil procedure law, indirect (circumstantial) evidence is categorized as presumption. Considering the characteristics the antimonopoly law which aims to find material truth, the position of indirect evidence is more properly said to be an indication. Owing to its status as an indication, indirect evidence should be exhibited together with the other direct evidence. Indirect evidenceatau bukti tidak langsung, baik bukti ekonomi atau bukti komunikasi, telah digunakan dalam kasus-kasus kartel di banyak negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Brazil, Malaysia, dan lain-lain. Menurut hukum acara pidana Indonesia, posisi bukti tidak langsung dikategorikan sebagai indikasi (bukti petunjuk), padahal menurut hukum acara perdata Indonesia, bukti tidak langsung dikategorikan sebagai praduga. Mengingat karakteristik hukum anti-monopoli yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, posisi bukti tidak langsung lebih tepat dikatakan indikasi. Karena statusnya sebagai indikasi, bukti tidak langsung harus dipamerkan bersama dengan bukti langsung lainnya.
Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia Veri Antoni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.309 KB) | DOI: 10.22146/jmh.37966

Abstract

IntisariKartel dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam hukum persaingan usaha, karena dampaknya terhadap penurunan social welfare dianggap nyata. Hampir dua dekade penegakan kartel, khususnya kartel di luar persekongkolan tender, belum berjalan maksimal. Terdapat beberapa hambatan dalam penegakkannya, antara lain, UU Persaingan Usaha tidak mengenal keberadaan indirect evidence, sehingga praktik peradilan pun memiliki perbedaan pandangan terkait kedudukannya dalam sistem hukum acara. UU Persaingan Usaha tidak memberikan kewenangan pengeledahan dan penyitaan bagi KPPU untuk memperoleh dokumen-dokumen sebagai bagian proses pembuktian. Pemaknaan kartel sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata mengakibatkan terjadi penyempitan makna kartel yang hanya terbatas pada perbuatan dalam artian perjanjian saja.AbstractCartels are classified as serious violations of business competition law due to its impact on reductions in social welfare is considered very real. Almost two decades enforcement of cartels outside tender conspiracy, has not run optimally. There are several obstacles in its enforcement, as follows, business competition law does not recognize the existence of indirect evidence hence the practice of judicial practices has different point of views related to their position in the procedural law system. The Business Competition Law does not authorize search and seizure for Commission for the Supervision of Business (KPPU) to obtain documents as part of the verification process. The meaning of cartel as an agreement which stipulated in the Civil Code resulted in narrowed meaning of cartel, which is only limited to acts in the sense of agreement
STRATEGI PELAKSANAAN KETENTUAN DUTY-FREE QUOTA-FREE INDONESIA DALAM KERANGKA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WORLD TRADE ORGANIZATION) Veri Antoni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.894 KB) | DOI: 10.22146/jmh.37969

Abstract

AbstractMinisterial Conference on Duty-Free Quota-Free (DFQF) in Hongkong, 2015, mandated for the developed countries to provide DFQF market access for at least 97 per cent of products originating from LDCs. For the developing countries shall seek to provide DFQF market access for products originating from LDCs. Indonesia was one of the developing countries that agreed in conference. The article  aims to identify and analyze what strategy should be done by Indonesia related to the implementation of DFQF (duty free quota free) agreement. Indonesia as contracting parties of the establishment of WTO agreement should follow WTO’s agreements including DFQF’s agreement for the least development countries/LDCs). In granting DFQF preference  to the LDCs countries, Indonesiashould use GSP (Generalized System of Preference) scheme or pattern because of the absence of clear regulation about DFQF. The implementation by making requirements that must be followed by the LDCs countries if they wish to obtain DFQF preferences as happened when a country wants to obtain GSP. The requirements can be related to DFQF products, criteria DFQF recipients, limitation DFQF value and suspension act, and the period of granting DFQF preference.  IntisariPertemuan Konfrensi Tingkat Menteri (KTM) di Hongkong tahun 2005 terkait duty- free quota-free (DFQF) mengamanatkan negara-negara maju untuk memberikan fasilitas DFQF sebesar 97% dari jumlah pos tarifnya kepada negara kurang berkembang (least developed  countries/LDCs). Untuk negara berkembang dianjurkan untuk memberikan hal tersebut. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menyepakati konferensi tersebut. Tulisan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia terkait pelaksanaan DFQF terhadap negara kurang berkembang. Sebagai salah satu negara Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Indonesia terikat dengan perjanjian-perjanjian dalam kerangka perjanjian WTO, termasuk kesepakatan DFQF. Dalam pemberian preferensi DFQF ini, Indonesia sebaiknya menggunakan skema atau pola seperti Generalized System of Preference (GSP) mengingat tidak adanya pengaturan yang jelas terkait dengan DFQF. Penerapan DFQF dapat diwujudkan dengan membuat persyaratan-persyaratan yang harus diikuti oleh  negara LDCs apabila mereka berkeinginan untuk memperoleh preferensi DFQF seperti suatu negara ketika berkeinginan memperoleh GSP. Persyaratan tersebut antara lain terkait  dengan  produk DFQF, kriteria negara penerima DFQF, batasan nilai DFQF dan pemberhentian sementara, dan jangka waktu pemberian preferensi DFQF.
PERMASALAHAN HUKUM PADA KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI INDONESIA Antoni, Veri; Razaga, Azka Farrell
Veritas et Justitia Vol. 10 No. 1 (2024): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v10i1.7801

Abstract

Cooperatives, as key economic actors alongside State/Regional Owned Enterprises and the private sector, have recently come under scrutiny, particularly Savings and Loans Cooperatives (KSPs). Many KSPs have experienced payment failures, leading to legal issues. The widespread defaults in KSPs stem from regulatory gaps; while they engage in activities similar to banks, they are not fully regulated as such. One significant issue is the ineffective supervision of KSPs, many of which receive funds from external investors who are not members. Law on Financial Sector Development and Strengthening has acknowledged the existence of cooperatives that serve non-members (open loop). The Minister of Cooperatives Regulation 8/2003 has addressed past issues and incorporated best practices for banking activities, such as capping deposit and loan interest rates, setting maximum lending limits, business restructuring, and enforcing supervision and reporting standards. However, these regulations do not include provisions for a deposit guarantee institution for cooperatives, which is essential for mitigating the adverse effects of defaults on customers and cooperative members.
PERMASALAHAN HUKUM PADA KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI INDONESIA Razaga, Azka Farrell; Antoni, Veri
Veritas et Justitia Vol. 10 No. 1 (2024): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v10i1.7801

Abstract

Cooperatives, as key economic actors alongside State/Regional Owned Enterprises and the private sector, have recently come under scrutiny, particularly Savings and Loans Cooperatives (KSPs). Many KSPs have experienced payment failures, leading to legal issues. The widespread defaults in KSPs stem from regulatory gaps; while they engage in activities similar to banks, they are not fully regulated as such. One significant issue is the ineffective supervision of KSPs, many of which receive funds from external investors who are not members. Law on Financial Sector Development and Strengthening has acknowledged the existence of cooperatives that serve non-members (open loop). The Minister of Cooperatives Regulation 8/2003 has addressed past issues and incorporated best practices for banking activities, such as capping deposit and loan interest rates, setting maximum lending limits, business restructuring, and enforcing supervision and reporting standards. However, these regulations do not include provisions for a deposit guarantee institution for cooperatives, which is essential for mitigating the adverse effects of defaults on customers and cooperative members.
Co-Authors Irna Nurhayati Karina Dwi Nugrahati Putri Nindyo Pramono Razaga, Azka Farrell Sulistiowati Sulistiowati - - Sulistiowati Sulistiowati