Garuda - Garba Rujukan Digital

Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Electronic Registration of Business Post-Issuance of the Government Regulation Number 24 of 2018) Irna Nurhayati; Karina Dwi Nugrahati Putri; Veri Antoni; Sulistiowati Sulistiowati; Nindyo Pramono
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services/Online Single Submission (GR OSS) marks a new chapter on the effort to improve the ease of doing business (EoDB) in Indonesia. This paper analyses whether or not it is expedient to integrate business registration into the Ministry of Law and Human Rights (MoLHR) to support Indonesia’s EoDB; and examines the legality of the GR OSS from the perspective of the hierarchy of laws. The paper concludes that the integration of business registration into the MoLHR to support Indonesia’s EoDB has already been positive, considering that MoLHR is a part of the executive branch, and the registration process is a part of the government administration that should be exercised by the executive. From the perspective of Law Number 12 of 2011, especially ones related to the hierarchy of laws, the GR OSS that also regulates the registration of business is, in fact, contradict with provisions of business registration based on the Commercial Code and Law on Mandatory Company Registration. However, provisions through GR OSS is with logical reasoning based on the principle of expediency, that GR OSS is considered a strategic move to accelerate business data gathering and to improve Indonesia’s EoDB. AbstrakPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (PP OSS) menandai babak baru kemudahan berusaha di Indonesia. Artikel ini mengkaji, tepat atau tidaknya pendaftaran badan usaha diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia; dan legalitas PP OSS. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa, pendaftaran badan usaha yang diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia sudah tepat mengingat bahwa Kemenkumham merupakan lembaga eksekutif, dan proses pendaftaran merupakan proses administrasi pemerintahan yang seyogianya dilakukan oleh eksekutif. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait hierarki peraturan perundang-undangan, PP OSS yang juga mengatur pendaftaran badan usaha merupakan materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan pendaftaran perusahaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun, pengaturan melalui PP merupakan alasan logis atas dasar asas kemanfaatan, mengingat PP OSS ini digunakan sebagai langkah strategis untuk mempercepat perolehan data badan usaha dan percepatan peningkatan kemudahan berusaha.

THE VALUES OF PANCASILA IN BUSINESS ACTIVITIES IN INDONESIA (CASE STUDIES OF LIMITED LIABILITY COMPANY AND COOPERATION) Mrs Sulistiowati; Mr Nurhasan Ismail; Mr Paripurna; Mr Sulastriyono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research was conducted to identify the values of Pancasila in business activities with case studies of cooperation and limited liability company in Indonesia. This research is a socio-legal studies that discuss the relationship values of Pancasila as the nation’s philosophy of life and economic law as the legal basis for the development of business activities in Indonesia. The results showed values of Pancasila very relevant to be applied in business activities, most of which have been accommodated in the laws and regulations governing business activities in Indonesia, but there are also some content of value that has not been accommodated. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tata nilai Pancasila dalam kegiatan usaha dengan studi kasus koperasi & perseroan terbatas di Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian sosio-legal yang membahas keterkaitan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan hukum ekonomi sebagai landasan bagi pembangunan hukum kegiatan usaha di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai Pancasila sangat relevan untuk diterapkan dalam kegiatan usaha, yang sebagian besarnya telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha di Indonesia, namun terdapat pula beberapa kandungan nilai yang belum terakomodir.

LIMITED LIABILITY DALAM LIMITED LIABILITY PADA KONSTRUKSI PERUSAHAAN KELOMPOK PIRAMIDA Ms. Sulistiowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Applicability of limited liability in corporate groups with pyramid construction creates a legal loophole in the form of a limited liability within a limited liability. To prevent moral hazard, it is necessary to stipulate new law that limits the number of levels in a corporate group. Berlakunya limited liability pada perusahaan kelompok dengan konstruksi piramida menciptakan celah hukum berupa limited liability dalam limited liability. Untuk mencegah munculnya moral hazard dari pemegang akhir atau induk perbuatan, perlu dilakukan terobosan hukum pembatasan jumlah lapisan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan kelompok.

THE LEGAL STUDIES OF TRUCKING AND WAREHOUSING IN SUPPORTING THE SMOOTHNESS OF OUTFLOW AND INCOMING GOODS AT THE PORT Sulistiowati S; Saida Rusdiana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis legal study discusses the provision of trucking and warehousing of goods services and services at the port. This study is intended to address issues related research problems and directions arrangements in the provision of trucking and warehousing of goods services and services at the port. This study uses empirical juridical approach of practices in the truck transportation of goods and warehousing services in the port, while the results of the study are presented in the form of descriptive analysis. The study results conclusion that it is necessary for institutional capacity of port authorities as the organizer of the cultivated commercially port so as to perform the function of government in the harbor. Port Authority set the capacity of the service, organizing auctions and provision of related services to cooperate with trucking and warehousing services provider in the harbor. IntisariKajian hukum ini membahas mengenai penyediaan jasa truk angkutan barang dan jasa pergudangan di pelabuhan. Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait permasalahan dan arah pengaturan dalam penyediaan jasa truk angkutan barang dan jasa pergudangan di pelabuhan. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik dari praktek penyediaan jasa truk angkutan barang dan jasa pergudangan di pelabuhan, sedangkan hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan otoritas pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan yang diusahakan secara komersial sehingga mampu menjalankan fungsi pemerintahan di pelabuhan. Otoritas Pelabuhan menetapkan kapasitas layanan, menyelenggarakan lelang penyediaan jasa terkait dan melakukan kerjasama penyedia jasa trucking dan warehousing di pelabuhan.

IMPLEMENTASI HILIRISASI MINERAL DAN BATU BARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEDAULATAN ENERGI DAN DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL Rio Fafen Ciptaswara; Sulistiowati
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract This research is aimed at identifying the obstacles of coal and mineral downstreaming implementation in Indonesia, as well as policy formulations that could be drawn up so that the implementation of downstreaming can realize energy sovereignty and increase the competitiveness of the national industry. The research method is sociological juridical research by analyzing the gap between the law (Das Sollen) and the implementation that being carried out in the field (Das Sein), and analyzed by using comparative descriptive with a qualitative approach, where the collected data comes from related regulations regarding mineral and coal resources management as well as the obligation to implement mineral and coal downstreaming in Indonesia, as well as regulations and policies for the management of mineral and coal resources in other countries that have characteristics related to Indonesia. The results of the study reveal that the obstacles of coal and mineral downstreaming implementation are resulted from the potential occurrence of resource curse; the existence political intervention; inconsistencies of policies to achieve energy sovereignty, and synergy challenge on national mining industry and manufacture industry. In order to formulate the downstreaming policy, it shall address and encourage the development of an Integrated Mineral and Coal Based Industry as well as the strengthening of the role of SOEs in the implementation of mineral and coal downstreaming. Abstrak Penelitian ini ditujukan untuk mengidenfikasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan hilirisasi atas mineral dan batu bara di Indonesia, serta formulasi kebijakan yang dapat disusun agar pelaksanaan hilirisasi dapat mewujudkan kedaulatan energi dan peningkatan daya saing industri nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan melihat kesenjangan antara hukum yang dikehendaki (das sollen) dengan implementasi yang terlaksana di lapangan (das sein), serta dilakukan analisa secara deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan bersumber dari peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara serta kewajiban pelaksanaan hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia, serta peraturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di negara lain yang memiliki karakteristik yang terkait dengan Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hambatan pelaksanaan hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia diantaranya berasal dari adanya potensi timbulnya resource curse; adanya political intervention; serta inkonsistensi kebijakan dalam pencapaian kedaulatan energi dan tidak sinerginya industri pertambangan dengan industri manufaktur nasional. Dalam menyusun formulasi kebijakan yang disusun, haruslah mendorong adanya pembangunan Integrated Mineral and Coal Based Industry serta adanya penguatan peran BUMN dalam pelaksanaan hilirasi mineral dan batu bara.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search