Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman; Tantimin, Tantimin
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44408

Abstract

Perkembangan teknologi yang begitu cepat mendasari hadirnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di tengah aktivitas dan kehidupan manusia, yang mana AI dapat memberikan banyak manfaat dalam membantu pekerjaan manusia ditinjau dari segi kecepatan dan ketepatannya. Tentu dapat diketahui dengan begitu AI dapat melakukan suatu tindakan dan perbuatan seperti manusia, dan hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum jika AI melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain, mengingat tidak ada pengaturan hukum yang secara khusus mengatur AI di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan pengaturan AI di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan AI dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di Indonesia AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik, AI bukan merupakan subjek hukum dan tidak memiliki kesadaran dalam menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu pertanggungjawaban perbuatan dan tindakan AI dibebankan kepada pembuat dan pengguna AI sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman; Tantimin, Tantimin
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44408

Abstract

Perkembangan teknologi yang begitu cepat mendasari hadirnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di tengah aktivitas dan kehidupan manusia, yang mana AI dapat memberikan banyak manfaat dalam membantu pekerjaan manusia ditinjau dari segi kecepatan dan ketepatannya. Tentu dapat diketahui dengan begitu AI dapat melakukan suatu tindakan dan perbuatan seperti manusia, dan hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum jika AI melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain, mengingat tidak ada pengaturan hukum yang secara khusus mengatur AI di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan pengaturan AI di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan AI dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di Indonesia AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik, AI bukan merupakan subjek hukum dan tidak memiliki kesadaran dalam menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu pertanggungjawaban perbuatan dan tindakan AI dibebankan kepada pembuat dan pengguna AI sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana.
Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan Terhadap Sengketa Pertanahan di Indonesia Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman; Sudirman, Lu; Girsang, Junimart
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.465

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia meningkat, tetapi penyelesaiannya melalui lembaga peradilan nasional mengalami kendala. Sejak penghapusan Pengadilan Landreform pada 1970, penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan melalui lembaga peradilan umum, tata usaha negara, dan agama. Masalah timbul ketika terdapat putusan dari pengadilan pidana, perdata, dan tata usaha negara yang sama, namun tidak dapat dieksekusi. Dampaknya adalah terhambatnya prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, serta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum terhadap sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan nasional di Indonesia dan apakah peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi pembentukan peradilan khusus pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, menghasilkan penelitian bahwa Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 memberikan kewenangan untuk membentuk peradilan khusus di bawah kekuasaan kehakiman, dan Pasal 15 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman mengizinkan pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam raadkamar peradilan umum. Pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan lembaga peradilan umum dan tata usaha negara. Pembentukan peradilan khusus pertanahan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 melalui undang-undang, contohnya adalah pengadilan pajak yang diatur oleh UU Pengadilan Pajak. Pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam raadkamar peradilan umum memungkinkan karena kompetensi absolutnya yang lebih luas daripada peradilan tata usaha negara.
Co-Authors Girsang, Junimart Lu Sudirman Tantimin, Tantimin