Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law and Policy Transformation Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Supremasi Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review Batulis Civil Law Review BHIRAWA LAW JOURNAL
Girsang, Junimart
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Pencegahan Kejahatan Melalui Kamera Pengaman di Objek Vital di Kota Batam Girsang, Junimart; Purba, Septianus Rauna
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.176 KB)

Abstract

Masyarakat dalam pergaulan hidup, pada dasarnya memiliki pandangan tertentu tentang apa yang baik dan apa yang buruk untuknya. Pandangan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk seperti nilai ketertiban, nilai ketentraman, nilai kepentingan umum, nilai kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Pengaturan penggunaan Kamera Pengintai atau yang sering disebut dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Batam mengacu pada ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2007. Perda tersebut dianggap mampu membantu pekerjaan manusia dalam bentuk pengamanan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pemasangan kamera CCTV di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu menurut Perda Nomor 2 Tahun 2007 di Kota Batam tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pemanfaatan Hasil rekaman CCTV dalam hukum acara pidana kurang bisa diterima dikarenakan lemahnya pemahaman aparatur penegak hukum tentang adanya perluasan alat bukti. Perda Nomor 2 Tahun 2007 juga tidak memberikan kontribusi kepada pihak kepolisian dalam mengungkap terjadinya kejahatan yang terekam kamera CCTV di Kota Batam.
Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Girsang, Junimart; Kurniawan, Mashudi
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.786 KB)

Abstract

Legislation in Indonesia continues to experience growth, including regional governance. Previously,  laws relating to local government, namely Law No. 22 of 1999 and Law No. 32 of 2004 recognize the Head of Regency/City as a local executive and the Regional Representatives Council (Parliament) as a legislative that have legislative, supervisory and and budgetary functions. Later under Law No. 23 of 2014 on Regional Government, the legislative function is altered by the function of formulating local regulations. This change is significant to be analyzed by using a normative research method to examine the position of local regulation, the function of regional regulation making and working relationships between  the Head of Regioncy/City and Regional Parliament in the process of formulating local regulations. === Peraturan perundang-undangan di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislatif yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.  Dalam perkembangannya, Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah. Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodelogi penelitian yuridis normatif  yang menganalisis kedudukan peraturan daerah, fungsi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah.  
Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Perhitungan Lembur pada Perusahaan Jasa Konstruksi Girsang, Junimart; Lie, Chandra Kurniawan
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.083 KB)

Abstract

The purpose of this research is to analyse the application of Law No. 13 of 2003 on Manpower related to the calculation of overtime wages on a construction service company and analyse the constraints faced by the company due to the calculation of overtime wages based on the Law. It also purports to find solutions that can be implemented in the construction company based on the Law. The result of the research of found that the application of the calculation of overtime wages at Construction Company was still far from what was stated in the Law in terms of both overtime hours and the calculations of the total overtime hours which has exceed of the prescribed number of hours from the rules. The obstacles encountered is that the lack of understanding relating to standard minimum wages in Batam city by the wages councils, union/ worker and labour. The solutions are to implement a calculation system of overtime wages based on the Law and improve the supervision, and check thoroughly the records and calculation of the overtime.   Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait perhitungan lembur pada perusahaan jasa konstruksi, menganalisis kendala yang dihadapi oleh perusahaan jasa konstruksi dalam perhitungan lembur sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menemukan solusi yang dapat dilakukan agar penerapan perhitungan lembur pada perusahaan jasa konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah penerapan perhitungan upah lembur pada perusahaan jasa konstruksi masih jauh dari apa yang diatur dalam Undang-Undang baik dari segi jam maupun perhitungan yang dilakukan melebihi dari jumlah jam lembur yang ditentukan peraturan berlaku. Kendala yang dihadapi adanya ketikdaksepahaman dalam menetapkan standar upah minimum Kota yang melibatkan dewan pengupahan, serikat pekerja/buruh dan pekerja. Solusi yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem upah lembur sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang berlaku, meningkatkan pengawasan, teliti dalam pencatatan dan perhitungan upah lembur.
ANALISIS KEBIJAKAN REHABILITASI NARKOTIKA TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BATAM Girsang, Junimart; Simanjuntak, Beny Kaissar
Journal of Law and Policy Transformation Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v5i1.614

Abstract

In the year 2017, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) found in the Surabaya District Court, the majority of the pleas of the Public Prosecutor for the accused as addicts and victims of narcotics abuse for convicting prison were 90% (ninety percent) and 10% (ten percent) are terminated by the imposition of narcotics rehabilitation as an attempted conviction. Therefore, this research was conducted in Batam city as one of the regions with high levels of narcotics illicit trafficking. The purpose of this study is to find out the procedures for implementing narcotic rehabilitation, to analyze the effectiveness of the law in the application of narcotic rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuses in Batam City, and to measure the level of justice in providing penalization for addicts and victims of narcotics abusers processed through court verdicts. This research was carried out by conducting empirical legal research at the Riau Islands Police Narcotics Directorate, BNN Riau Islands Province, Batam District Court, and Batam BNN Rehabilitation Atelier. The results of this study state that in applying narcotic rehabilitation to addicts and victims of narcotics abuse can be made through voluntary and through legal processes (compulsory). The implementation of narcotics rehabilitation for narcotics addicts and victims of narcotics abuses in Batam City is not effective and the level of justice in providing criminal sentences for addicts and victims of narcotics abusers who through the legal process is felt to be unfair.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DI INDONESIA Girsang, Junimart; Hotmaulana Hutauruk, Rufinus; Tan, David; Dian Sari, Eva
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32869

Abstract

Keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan tidak terpisahkan dari kebijakan perdagangan internasional yang diterapkannya, sebaliknya segala tindakan dan upaya pemerintah dalam menjalin dan melancarkan perdagangan internasional tersebut adalah bertujuan untuk membangun, memajukan dan mencapai tujuan negara. Agar dapat menjalin hubungan perdagangan yang kompetitif dengan negara lain, demi kelancaran arus ekspor, meningkatkan nilai ekspor serta meminimalisir terjadinya defleksi perdagangan ataupun perbuatan curang lainnya yang dapat merugikan negara Indonesia maka peranan dan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Penelitian ini menganalisis tentang pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia yang dalam penerapannya secara langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi negara maupun pihak bersangkutan lainnya dalam kegiatan perdagangan internasional. Maka dari itu, peneliti menitikberatkan bahwa peranan hukum sebagai sarana pembangunan negara berdasarkan pemaparan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja secara bersamaan juga harus mempertimbangkan peranan hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang harus diterapkan secara seimbang sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam Teori Perlindungan Hukum.
Kebijakan Pemberian Kompensasi Terhadap Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu di Kabupaten Karimun Oktavia, Ariani; Sudirman, Lu; Girsang, Junimart
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3490

Abstract

In 2020, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has been enacted. With this, it also changes the legislation regarding employment, including Government Regulation Number 35 of 2021. The purpose of this research is to find out the implementation of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning PKWT, Outsourcing, WKWI, and PHK after the Constitutional Court Decision on Providing Compensation for PKWT Workers and providing solutions in accordance with the laws and regulations and facts found in the field in order to overcome the obstacles that occur. This research uses the Empirical/Sociological type of legal research because the data to be used is mainly data obtained directly which is primary data. Compensation is the right of workers who are bound by a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), so employers are obliged to provide the rights of PKWT workers at the end of the working period in accordance with the employment agreement. If the employer does not pay compensation rights, administrative sanctions will be imposed in accordance with applicable regulations.
Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Era Revolusi 4.0 Rahmad, Tedi Sutadi; Situmeang, Ampuan; Girsang, Junimart
Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v14i1.3399

Abstract

Online lending institution is a product of the 4.0 revolution. Its emergence has had many positive impacts on the economy, but on the other hand it has also raised several problems including misuse of personal data, intimidating collecting, and other problems caused by unlicensed or illegal online lending institutions. This study aims to identify the urgency of legal protection for consumers of illegal online lending institution.The method used in this study is normative juridical method by examining library materials or secondary data. The results showed that there are substance problems in legal protection for consumers of illegal online loan institutions in the era of revolution 4.0 which has implications for the ineffectiveness of existing regulations. Therefore, it is urgent to form new regulations that are able to regulate specifically, firmly, and thoroughly so as to create responsive laws, in order to create comfort and security for consumers of online lending institutions in Indonesia.
Legalitas Penjualan Psikotropika Golongan IV di Marketplace : Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura Silviani, Ninne Zahara; Girsang, Junimart; Sadiah, Azzhara Halimatus
Bhirawa Law Journal Vol 5, No 1 (2024): May 2024
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/blj.v5i1.11865

Abstract

Perdagangan secara daring berkembang pesat sejak saat internet dihadirkan. Perkembangan secara signifikan dalam platfrom marketplace tersebut harus terus diawasi dengan tegas, barang yang dijual harus sesuai dengan peraturan perundang undangan, terutama terkait beredarnya obat-obatan yang mengandung psikotropika. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 44  Nomor 73 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Psikotropika hanya dapat diserahkan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan dan hanya dapat menyerahkan berdasarkan resep dokter. Namun sering dijumpai pada marketplace pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar masih menjual obat psikotropika. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis akibat hukum serta pertanggungjawaban hukum bagi para penjual obat golongan psikotropika di marketplace didasarkan kepada perbandingan hukum dengan negara Singapura.  Berdasarkan hasil perbandingan hukum dengan negara singapura terkait jual beli obat psikotropika secara bebas pada marketplace , ialah bahwa penjualan obat psikotropika sangat dibatasi, hal tersebut juga didukung dengan penerapan hukum yang tegas sehingga tidak dapat ditemukan di marketplace. Dalam hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah indonesia untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat guna mengurangi penyalahgunaan yang terjadi akibat pengedaran obat tersebut.
Decoding Creativity in the Digital Age: Blockchain Unveiled - Navigating Opportunities and Challenges in Copyright Protection Disemadi, Hari Sutra; Girsang, Junimart; Selina, Selina
Batulis Civil Law Review Vol 4, No 2 (2023): VOLUME 4 ISSUE 2, NOVEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v4i2.1832

Abstract

Introduction: The advent of blockchain technology is heralded as a promising solution to address the challenges associated with digital copyright. Nevertheless, given the nascent stage of blockchain development, there exist a number of formidable challenges that necessitate resolution.Purposes of the Research:  This study endeavors to analyze the opportunities and challenges associated with the implementation of blockchain technology in safeguarding digital copyright.Methods of the Research: This study employs the normative legal research method with a qualitative approach. The utilization of a qualitative approach in normative legal research allows for a nuanced exploration of legal principles and norms. Results of the Research: The findings of the research underscore that blockchain technology, characterized by features such as decentralization, security, transparency, and immutability of data, presents opportunities for enhancing information transparency, detecting fraudulent claims, safeguarding the digital music industry, and automating license payments through smart contracts. Nevertheless, challenges must be addressed before blockchain can be widely implemented, including regulatory uncertainties and cybersecurity threats. Collaboration among government entities, academia, industry players, the private sector, and regulatory authorities is imperative to establish a clear and secure legal framework for the adoption of blockchain technology.
Indonesia's Contribution to The Development of International Climate Law (Judicial Analysis of The Implementation And Development of International Climate Law in The Riau Islands Province Region) Hidayah, Luthfia; Shahrullah, Rina Shahriyani; Girsang, Junimart
Journal of Law and Policy Transformation Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesian state has made an important contribution to the development of international climate law by implementing efforts to reduce greenhouse gas emissions and protect environmental sustainability. By collaborating with other countries, Indonesia has also actively participated in negotiations on global agreements on climate change. Indonesia has also implemented regulations and programs for greenhouse gas emissions and deforestation, prioritizing ecosystems, which aim to improve ecosystem balance through sustainable forest and land management. Indonesia has pledged its commitment to overcoming climate change, remembering that Indonesia has peat soil and is rich in natural energy sources that can be used as renewable energy sources, developing renewable energy is a substitute for reducing fossil fuels that trigger greenhouse gas emissions. Indonesia has also developed an action concept aimed at reducing emission problems by up to 29% by 2030. RAN GRK is integrated through national agendas such as Nawacita and RAN (National Action Plan). In conducting research, the author uses normative legal research methods by accumulating information in the form of legal products. And with cooperation from developed countries as the largest contributors to gas emissions, developing countries should be able to collaborate well in carrying out efforts to develop international climate legislation.
Co-Authors Abao, Grace Angela Amin, Al Dian Sari, Eva Disemadi, Hari Sutra Fahim, Md Hasnath Kabir Gunarto Gunarto Hidayah, Luthfia Hotmaulana Hutauruk, Rufinus Hulman Panjaitan, Hulman Kurniawan, Mashudi Lie, Chandra Kurniawan Lu Sudirman Moermahadi Soerja Djanegara Oktavia, Ariani Patros, Asmin Purba, Septianus Rauna Rahmad, Tedi Sutadi Rina Shahriyani Shahrullah Sadiah, Azzhara Halimatus Selina, Selina Siahaan, Hervyan Silviani, Ninne Zahara Simanjuntak, Beny Kaissar Situmeang, Ampuan Tan, David