Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) eScience Humanity Journal
Yusuf, Syaifullah
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI BERDASARKAN KONVENSI TENTANG PERLINDUNGAN HAK SEMUA BURUH MIGRAN Ramadana, Fazar; Yusuf, Syaifullah; Ahmad, Muh. Jufri
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6120

Abstract

Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia membuat seseorang lebih memilih menjadiseorang migran tanpa berfikir sulitnya menjadi seorang migran terutama disektor pembantu rumahtangga dan bagaimana seorang pekerja migran menjadi sasaran empuk dengan direndahkanmartabatnya dan keselamatan yang tergadaikan bukan tanpa sebab untuk memilih sebagai pekerjamigran. Semakin sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia adalah faktor utama dan keinginan untukmendapatkan gaji yang jauh lebih layak adalah minat tersendiri bagi pekerja migran, akan tetapiperjalanan mereka tidaklah mudah seperti yang telah dibanyangkan, banyaknya resiko akandiskriminasi, pelecehan seksual bahkan sampai hukuman mati sudah menjadi pemandangan yanglumrah. Sekalipun sangat berperan bagi perekonomian dalam Negeri atau biasa disebut sebagaipahlawan devisa tidak membuat pekerja migran terjamin dan penuh akan kepastian hukum bagikeselamatanya. Dan justru sebaliknya pemerintah sangat lamban dalam menangani setiap kasus bagiwarganya, perlindungan yang sangat masif dan masih bisa dimui Masalah diskriminasi untuk saatini. Yang menjadi pertanyaan utama bagaimana peran pemerintah dan lembaga – lembaga duniauntuk melindungi pekerja migran dari segala bentuk masalah HAM tersebut. Semua data yangdiambil merupakan pertimbangan dari keseluruhan sumber yang sebelumnya pernah melakukanpenelitian yang sama dengan mengambil poin penting yang disampaikan beberapa sumber dandilandasi dari konvenan internasional yang telah diratifikasi maupun belum diratifikasi terutamakonvenan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan AnggotaKeluarganya yang telah diratifikasi menjadi UU No 18 Tahun 2017. Kajian tentang ini sangat bergunabagi seseorang yang ingin menjadi calon migrant agar memahami hukum yang mengatur baik dariNegara Indonesia dan hukum Negara tujuan terutama di Arab Saudi
Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Fiqih Siyasah Yusuf, Syaifullah; Siregar, Deasy Yunita
eScience Humanity Journal Vol 5 No 1 (2024): eScience Humanity Journal Volume 5 Number 1 November 2024
Publisher : Asosiasi Ide Bahasa Kepri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/esci.v5i1.198

Abstract

The National Capital is the center of government and political activities in a country. In Indonesia, plans to move the National Capital have already occurred but have not been implemented. Until the era of President Joko Widodo, this policy was issued again with the enactment of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. However, this law contains pros and cons, especially in article 6 which regulates the destination location for transferring IKN. This research aims to analyze the provisions and reasons behind the relocation of the National Capital following Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital, as well as to find out the views of Fiqh Siyasah regarding the relocation of the National Capital. This research uses normative legal methods which focus on text analysis and library research. With legislation that reviews laws and regulations relating to the transfer of the country's capital. The results of this research indicate that the location of IKN is based on article 6 of Law no. 3 of 2022 concerning the National Capital which is essentially located in East Kalimantan. Then the reason for moving the National Capital is the current objective conditions of the City of Jakarta, namely, urban density, building density, motor vehicle traffic density, natural disasters, the threat of ROB and excessive exploitation of groundwater extraction. In the view of Siyasah Fiqh, moving the National Capital can be justified, as long as it does not violate the people's rights. Because basically the principle of Siyasah Fiqh emphasizes that avoiding harm is better than taking advantage.
Co-Authors Ahmad, Muh. Jufri Ramadana, Fazar SIREGAR, DEASY YUNITA