Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Yustitia COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Journal Evidence Of Law Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Media Hukum Indonesia (MHI)
Ahmad, Muh. Jufri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Menakar Kasus Lumpur Lapindo Sebagai Pelanggaran Putra, Hananda Dwi Sasongko; Adyatma, Arief Dwi; Ahmad, Muh. Jufri
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6113

Abstract

The factor of the Lapindo mudflow disaster led to errors in the planning and drilling process whichsucceeded in eliminating the settlement of communities around drilling. The impact felt by the victims afterthe incident in the refugee camp was very alarming, because it was far from feasible. There are many rightsthat have been violated in the case of Lapindo mud so that the state is obliged to intervene in resolving thiscase. So that the process that has occurred so far from the beginning until now regarding the subject matterof the core problem remains the same, namely the conflict between victims of Lapindo mudflow and PTLapindo due to the retraction of the compensation process that is considered too small or not equivalent tothe losses suffered by Lapindo mud victims. In addition to the problem, namely the rejection of therelocation of Lapindo mudflow victims, the construction of damaged infrastructure due to Lapindomudflows and the widespread spread of Lapindo mudflows has not yet been completed. So this incidentraises the question of whether the Lapindo mudflow is a crime or a violation of human rights. As well ashow the state has obligations to this case. This study uses a juridical normative approach whose researchresults show that this case is a violation of human rights and the state is obliged to restore the condition ofthe victim and the environmental impact caused and the state must thoroughly manage compensation orcompensation arising from Lapindo mud
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI BERDASARKAN KONVENSI TENTANG PERLINDUNGAN HAK SEMUA BURUH MIGRAN Ramadana, Fazar; Yusuf, Syaifullah; Ahmad, Muh. Jufri
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6120

Abstract

Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia membuat seseorang lebih memilih menjadiseorang migran tanpa berfikir sulitnya menjadi seorang migran terutama disektor pembantu rumahtangga dan bagaimana seorang pekerja migran menjadi sasaran empuk dengan direndahkanmartabatnya dan keselamatan yang tergadaikan bukan tanpa sebab untuk memilih sebagai pekerjamigran. Semakin sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia adalah faktor utama dan keinginan untukmendapatkan gaji yang jauh lebih layak adalah minat tersendiri bagi pekerja migran, akan tetapiperjalanan mereka tidaklah mudah seperti yang telah dibanyangkan, banyaknya resiko akandiskriminasi, pelecehan seksual bahkan sampai hukuman mati sudah menjadi pemandangan yanglumrah. Sekalipun sangat berperan bagi perekonomian dalam Negeri atau biasa disebut sebagaipahlawan devisa tidak membuat pekerja migran terjamin dan penuh akan kepastian hukum bagikeselamatanya. Dan justru sebaliknya pemerintah sangat lamban dalam menangani setiap kasus bagiwarganya, perlindungan yang sangat masif dan masih bisa dimui Masalah diskriminasi untuk saatini. Yang menjadi pertanyaan utama bagaimana peran pemerintah dan lembaga – lembaga duniauntuk melindungi pekerja migran dari segala bentuk masalah HAM tersebut. Semua data yangdiambil merupakan pertimbangan dari keseluruhan sumber yang sebelumnya pernah melakukanpenelitian yang sama dengan mengambil poin penting yang disampaikan beberapa sumber dandilandasi dari konvenan internasional yang telah diratifikasi maupun belum diratifikasi terutamakonvenan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan AnggotaKeluarganya yang telah diratifikasi menjadi UU No 18 Tahun 2017. Kajian tentang ini sangat bergunabagi seseorang yang ingin menjadi calon migrant agar memahami hukum yang mengatur baik dariNegara Indonesia dan hukum Negara tujuan terutama di Arab Saudi
ANALISIS RATIO DECIDENDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK (No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk) DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM Kasudarman, Mesu Reh; Ahmad, Muh. Jufri
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1597

Abstract

Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PN.Gsk adalah hasil akhir dari serangkaian proses perkara perdata di pengadilan tingkat pertama, diawali dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari para penggugat kepada oleh para tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat II (konvensi) atau Penggugat II Rekonvensi untuk sebagian. Melihat adanya pertimbangan hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dokumen, dan bahan hukum/kasus tersebut. yang mana data yang dicantumkan dalam pembahasan kali ini merupakan data yang valid dan memiliki sumber referensi yang kuat yaitu mengenai analisis ratio decidendi yang digunakan dalam perkara perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan putusan lebih kepada wanprestasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim, bila dipertimbangkan dari perspektif asas kepastian dan kemanfaatan dalam Perkara No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk, sudah sesuai dengan definisi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam asas kepastian dan asas kemanfaatan. Sementara itu, pertimbangan hakim, jika dilihat dari sudut pandang asas keadilan dalam perkara No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk, sangatlah tepat karena hakim mengambil keputusan dengan memperhatikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat (konvensi)/Tergugat Rekonvensi.
TANGGUNGJAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN Safitri, Dian Ayu; Ahmad, Muh. Jufri
COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i06.1610

Abstract

Setelah perceraian, sering kali terjadi ketidakpenuhan hak anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka, dimana banyak ayah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anak, dan belum ada sanksi hukum yang tegas untuk menangani ketidakpatuhan tersebut. Oleh kenanya, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai sanksi hukum bagi ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian, serta bagaimana kewajiban nafkah ayah terhadap anak usai/pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara para ulama. Mulai dari ulama dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa ayah tetap berhutang nafkah terhadap anak meskipun sudah terlampaui waktu, dan jika ayah mampu tapi menolak memberikan nafkah, hakim berwenang untuk memaksa ayah tersebut. Sementara menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, kewajiban nafkah ayah terhadap anak sudah tidak berlaku setelah masa tertentu kecuali jika ada putusan dari hakim. Di sisi lain, dalam hukum positif di Indonesia, ayah yang sengaja tidak memenuhi kewajibannnya dalam memberi nafkah terhadap anak usai/pasca perceraian dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam beban kewajiban antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pada hukum Islam, kewajiban nafkah lebih ditekankan pada ayah, sedangkan pada hukum positif di Indonesia, jika ayah tidak mampu, ibu juga bisa diwajibkan memberikan nafkah kepada anak.
SOSIALISASI DAN PEMBERIANBANTUAN HUKUM TENTANG HUKUM WARIS DI DESA CANDIPARI, KABUPATEN SIDOARJO Wahjoeono, Dipo; Ahmad, Muh. Jufri; Widya Ningrum, Cindi; Anugrah, Narendra Putra; Hendarto, Vanya Agatha; Assegaff, Nabila
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i2.704

Abstract

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Wisata Candipari, Sidoarjo, dengan fokus pada Tata Kelola Desa Wisata dan masalah hukum waris. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan potensi lokal sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat Desa Candipari, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pengrajin, dan wiraswasta, menghadapi berbagai masalah hukum, termasuk ketidakpahaman tentang hukum waris. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini mengadakan Klinik Bantuan Hukum mengenai hukum waris. Metode pelaksanaan melibatkan konsultasi hukum oleh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berlangsung selama dua jam. Sasaran utama adalah masyarakat Desa Candipari yang memerlukan bantuan hukum terkait masalah warisan. Kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, bimbingan hukum individual, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kewarisan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa banyak keluarga di Desa Candipari mengalami konflik terkait pembagian warisan yang sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan tentang hukum waris, manajemen harta, dan ketamakan. Klinik Bantuan Hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris, membantu mengurangi potensi konflik, dan memperkuat tata kelola hukum waris. Masyarakat memperoleh bimbingan praktis mengenai pembagian warisan yang adil dan memahami pentingnya perencanaan suksesi. Dampak dari kegiatan ini mencakup peningkatan pemahaman hukum waris, akses bantuan hukum, kesadaran hukum, penyelesaian sengketa secara damai, dan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, kegiatan Klinik Bantuan Hukum di Desa Candipari diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat pemahaman hukum waris dan tata kelola harta benda secara inklusif dan berkelanjutan.
Harmonisasi Kewenangan Mengadili Antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Ada Atau Tidaknya Penyalahgunaan Kewenangan Baseno, Ongky Ramadhan; Ahmad, Muh. Jufri
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 2 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11836700

Abstract

The existence of the UUAP has given the PTUN attribution of authority in receiving, examining and deciding whether or not there are elements of abuse of authority in a decision and/or action from a government official. Based on this, several problems emerged related to the authority to adjudicate the PTUN and also the authority to adjudicate the Corruption Court, where previously the authority to adjudicate criminal acts of corruption was the primary function of the Corruption Court. After the birth of Perma No. 4 of 2015, PTUN can accept requests whether or not there is abuse of authority. Fundamental to this, there is a problem formulation used, namely as follows: Can officials who are accused of abuse of authority submit an application to the PTUN in accordance with Perma No. 4/2015? The research method used in writing this thesis is a legal research method and uses a conceptual approach, a legal approach. The object of the request for testing in Article 2 paragraph (2) of Perma 4/2015 uses the phrase "after the results of APIP supervision". In terms of the principles of forming good legislative regulations, this formulation is contrary to the principle of clarity of formulation, because the choice of words or terms used gives rise to various kinds of interpretations. Because, the interpretation can be in the form of: (a) LHP APIP decision; (b) follow-up decisions from the LHP issued by authorized officials; (c) LHP APIP follow-up decisions issued by APH; and (d) the applicant's own decision.
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN Febriyani, Febi; Ahmad, Muh. Jufri
Yustitia Vol. 10 No. 2 (2024): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v10i2.224

Abstract

Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menjelaskan bahwasannya meskipun telah terjadinya perceraian atau keadaan lain yang berujung pada perpisahan, komunikasi antaranak dan kedua orang tuanya tetap harus tetap terjaga. Undang-undang memastikan bahwa anak mempunyai hak untuk sering bertemu dan menjaga kontak pribadi dengan kedua orangtuanya. Namun demikian, keadaan yang ada di masyarakat dan tidak adanya ketentuan peraturan yang melihatkan bahwasannya anak seringkali mengalami kesulitan untuk bersatu kembali dengan orang tuanya yang telah diberikan hak asuh dikarenakan tidak adanya pengaturan-pengaturan hukum yang inkra mengenai putusan perceraian. Penelitian ini mencakup rumusan masalah mengenai “Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan agama tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak akibat perceraian”. Kajian hukum ini menggunakan strategi yang memadukan antara peraturan-peraturan perundang-undangannya dengan pendekatan-pendekatan konseptual. Penjelasan mengenai perlindungan anak sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas tentang perlindungan anak jika terjadi permasalahan yang terjadi di rumah tangga antara orang tuanya. Hal ini juga berlaku pada situasi di mana proses hukum terkait permasalahan rumah tangga orang tua sampai saat ini berlangsung dikarenakan tidak mencapainya penyelesaian akhir. Peneliti mengusulkan perubahan terhadap UU Peradilan Agama, khususnya menganjurkan agar dimasukkannya ketentuan hukum yang mengamanatkan pemindahan segera anak kepada orang tua yang mempunyai hak asuh setelah ada putusan pengadilan. Alternatifnya, peneliti menyarankan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung sebagai kerangka hukum untuk melaksanakan transfer tersebut. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Putusan, Hak Asuh Anak
Hak Waris pada Orang dengan Orientasi Gender Biner Ahdah, Ina Tasya Aunil; Ahmad, Muh. Jufri
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1006

Abstract

Certain individuals experience gender identities that do not align strictly with being male or female. These individuals may identify as a blend of both male and female, as different genders at varying times, as having no gender at all, or as questioning the traditional binary understanding of gender. Terms commonly used to describe these identities include "genderqueer" and "non-binary." Such identities, which fall outside the conventional female-male framework, are gaining recognition in legal, medical, and psychological systems, largely due to the growing visibility and advocacy of this population. Population-based studies suggest that while the percentage of non-binary individuals is relatively small, the absolute number is significant. Despite their historical and global existence, non-binary genders remain marginalized. Consequently, individuals with these identities often face heightened risks of victimization, minority stress, and discrimination, although their identities are not inherently pathological or disordered. This paper examines the limited body of literature on this subject and explores how mental health professionals can better support clients with queer or non-binary gender identities and expressions. It discusses potential treatment approaches, along with their associated risks, to provide more informed and inclusive care.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Permana, Nanda Kiki; Ahmad, Muh. Jufri
COURT REVIEW Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i03.1820

Abstract

Perlindungan Konsumen merujuk pada seperangkat aturan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen setelah transaksi jual beli selesai, dengan tujuan utama untuk memberikan jaminan hukum kepada konsumen. Meningkatnya permintaan terhadap suatu produk sejalan dengan bertambahnya jumlah konsumen, yang pada gilirannya memacu produsen untuk memperbesar kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan pasar. Bisnis sangat bergantung pada dukungan konsumen, karena konsumen menjadi faktor penentu kelangsungan operasional usaha. Fokus utama dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan perhatian khusus pada dampak dari pembelian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan oleh penjual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang lebih mengedepankan analisis terhadap literatur hukum sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan ketidaksesuaian produk. Dalam pendekatan konseptual ini, tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan konsumen dapat dijamin oleh regulasi yang ada, serta untuk menganalisis kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi komitmen mereka terhadap spesifikasi produk yang dijual kepada konsumen.
Inheritance Rights Of Children Who Have Changed Sex Reviewed From The Civil Code And Islamic Inheritance Law Ravi, M. Dimas; Ahmad, Muh. Jufri
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 8 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v8i2.8133

Abstract

This study discusses the problem of inheritance law for children (transvestites) from the perspective of the Civil Code (KUH Perdata) and Islamic law. The Civil Code (KUH Perdata) and Islamic law. The phenomenon of transsexuals is a complex problem, both socially, religiously, and legally, because it involves changes in gender identity that have implications for legal status and inheritance rights. This study aims to analyze how inheritance law in Indonesia, both in the Civil Code and Islamic law, accommodates the rights of transvestites as heirs. The method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. statutory approach and a conceptual approach. This study examines positive law in Indonesia, the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI), and the views of scholars on the phenomenon of transsexuals. transsexual phenomenon. In civil law, inheritance rights are regulated based on blood relations or marriage, without considering changes in gender. Meanwhile, in Islamic law, gender reassignment is seen as problematic because it contradicts the basic teachings of the provisions of Allah. because it contradicts the basic teachings of the provisions of Allah. The MUI fatwa states that deliberate sex change is haram, except for cases that require confirmation. This study reveals a legal vacuum related to specific regulations regarding the legal status of transsexuals in inheritance in Indonesia. In the Civil Code, transsexuals are recognized based on changes in population data that are validated by the court. However, in Islamic law, the inheritance rights of transsexuals are not recognized.
Co-Authors Adyatma, Arief Dwi Ahdah, Ina Tasya Aunil Anugrah, Narendra Putra Assegaff, Nabila Baseno, Ongky Ramadhan Dipo Wahjoeono, Dipo Febriyani, Febi Habut, Antonius Frandyanto Putraman Hendarto, Vanya Agatha Kasudarman, Mesu Reh Permana, Nanda Kiki Pratama, Wisnu Aji Putra, Hananda Dwi Sasongko Ramadana, Fazar Ravi, M. Dimas Safitri, Dian Ayu Widya Ningrum, Cindi Yusuf, Syaifullah