Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Politic and Government Studies Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik International Journal of Demos Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Jurnal Riptek
Hendra Try Ardianto
Universitas Gadjah Mada
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pembentukan Struktur Negosiasi Kota Surakarta: Kritik Nalar ‘Best Practices’ dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ardianto, Hendra Try
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 15, No 2 (2011): Dilema Tata Kelola Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

This paper attempts to describe two fundamental ideas about best practices. Firstly, criticism of the notion of "best practices" that is very agent-centric. It asserts that the discourse "best practices" should not be separated from socio political structures. In the case of Surakarta, the agency perspective that put Jokowi as the center of innovation was apparently failed to understand the overall dynamics of governance practices and tend to be misleading. Secondly, this paper tries to restore the meaning of participation as a form of politicization, not merely procedural- managerial affairs. Thus, participation is not only a mobilization to encourage the dreams of innovation, rather, participation is a matter of negotiation in which the contestation of interests between people, nations, and the market becomes the main case.
INTERAKSI AKTOR DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS KEBIJAKAN PERMUKIMAN DI PROVINSI DKI JAKARTA) Mahmud, Favian Laksono; Ardianto, Hendra Try
Journal of Politic and Government Studies Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.031 KB)

Abstract

This study wanted to find out how the interaction between actors in the process offormulating public policies, especially settlement policies in DKI Jakarta Province. The methodused in this study is a qualitative method with a case study approach, which is an approach todeepen a unique case. The process of formulating public policy is a process of interdependencebetween the actors involved and bargaining between actors occurs. The results of this study findpolitical contracts as a momentum of interaction between actors and the process of interactionthat occurs between policy actors is cooperative and accommodative interaction. So theconclusion of this study is the cooperative and accommodative interaction between actors tends tobe effective in producing settlement policy decisions without evictions in DKI Jakarta Province.Keywords: Settlement Policy, Political Contract, Actors Interaction, The Formulation of PublicPolicy Process
Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang Anggraeni, Anggia Putri; Ardianto, Hendra Try
ijd-demos Volume 2 Issue 3 December 2020
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v2i3.68

Abstract

This article aims to understand how the police handle cases of Domestic Violence (KDRT), in particular by seeing to what extent the handling is sensitive to victims. Using the case study method, the authors conducted a qualitative analysis with research work that relied on data from the police, victims, and non-governmental organizations that provide legal assistance to victims of domestic violence. The findings in this study indicate that the handling of domestic violence cases using a restorative justice approach is much more effective than a retributive approach. The conclusion of this article shows that normatively there is a good understanding from the police to handle domestic violence issues so that they are more sensitive to victims. However, the limited number of officers, especially female officers, often appears as an obstacle to providing better victim-sensitive services. Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana pihak kepolisian menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya dengan melihat seberapa jauh penanganan tersebut memiliki sensitifitas terhadap korban. Dengan menggunakan metode studi kasus, penulis melakukan analisis kualitatif dengan kerja penelitian yang mengandalkan data dari pihak polisi, korban, dan lembaga non-pemerintah yang memberi bantuan hukum korban KDRT. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus KDRT dengan pendekatan keadilan restoratif jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan retributif. Kesimpulan dari artikel ini memperlihatkan bahwa secara normatif sudah adanya pemahaman yang baik dari pihak polisi untuk menangani persoalan KDRT agar lebih sensitif terhadap korban. Walaupun demikian, keterbatasan jumlah petugas, khususnya dari petugas perempuan, seringkali muncul sebagai hambatan untuk memberikan layanan yang sensitif korban menjadi lebih baik. 
Self-empowered Palm Oil Small-holder Farmers: The Case of Tani Subur Cooperative, Kotawaringin Barat, Indonesia Alfirdaus, Laila Kholid; Manalu, S. Rouli; Ardianto, Hendra Try; Kushandajani, Kushandajani
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.1.2022.119-130

Abstract

Academic discussion on palm oil business in Indonesia mostly shares us stories about community’s powerlessness vis a vis the corporation and the state. The powerlessness is depicted through the lost land, the fragmented farmers, and the weak bargaining position of the farmers before the corporation dealing with the crop price, Syahza and Asmit (2019) and MCCarthy and Cramb (2009) argue. This research is based on interview and observation in “Tani Subur” Cooperative, Pangkalan Tiga, Kotawaringin Barat, Central Kalimantan, Indonesia, known as transmigration area in the district. The experience of Tani Subur Cooperative farmers told us the different story of smallholder palm oil farmers who try to build solidarity amongst community to strengthen farmers’ ability to join in the business. Despite challenges and difficulties, Tani Subur cooperative has succeeded to be an alternative for farmers to have better life and earning through the development of various businesses, owned and run by community.
Kuasa Pengetahuan dalam Rantai Nilai Industri Mebel di Jepara Prameswari, Yoga Putra; Ardianto, Hendra Try
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.123-140

Abstract

Artikel ini bermaksud menelusuri jejak praktik kuasa pengetahuan dalam industri mebel di Jepara dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik melalui teori kuasa pengetahuan dan rantai nilai global. Dalam rantai nilai pada industri mebel, ada beragam aktor dan kepentingan yang saling berkelindan mulai dari pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil dimana relasi antar aktor tersebut selalu ada praktik kuasa, khususnya melalui instrumen ekonomi dan pengetahuan. Artikel ini akan berfokus pada praktik kuasa pengetahuan yang beroperasi melalui wacana tentang Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan hak cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian studi kasus, yakni sebuah metode untuk memahami sebuah kasus yang ditelaah secara intensif dan mendalam. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa kepentingan Uni Eropa tercermin dari upaya membangun kuasa pengetahuan melalui wacana politik yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia, bahkan berimplikasi pada dinamika industri lokal di Jepara. Adapun kesimpulannya memperlihatkan kuasa pengetahuan melalui instrumen SVLK dan hak cipta menjadikan rantai nilai industri mabel hanya menguntungkan para pelaku ekspor-import (pedagang global) dan meminggirkan posisi pengrajin dan pengusaha mebel berskala kecil.
Membangun Resiliensi Warga: Inisiatif Pemerintah Desa Menciptakan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19 Ardianto, Hendra Try; Martini, Rina; Wijayanto, W; Prameswari, Yoga Putra
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.2.2022.349-368

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diinisiasi pemerintah desa mampu meningkatkan resiliensi warga dalam menghadapi situasi krisis akibat pandemi Covid 19. Selama ini, program JPS dianggap banyak pihak hanya sebagai proyek jangka pendek untuk meredam masalah sesaat, serta berpotensi tinggi tidak tepat sasaran. Namun, penelitian penulis di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul menunjukkan praktik terorganisir dan sistematis pada program JPS mampu membangun resiliensi warga. Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis menggunakan metode single case study, yang mengandalkan penggalian data berupa desk study dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pengorganisasian yang cermat, Pemerintah Desa (Pemdes) Panggungharjo dapat menginisiasi program JPS yang terukur dan terencana, bahkan dapat menjadi role model bagaimana mengelola JPS yang tepat sasaran dan efektif dan dapat berkontribusi membangun ketahanan sosial di dalam masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa kunci sukses program JPS dalam mewujudkan resiliensi warga adalah sinergi antar modalitas dan inovasi yang terus menerus diperbaharui dalam penyelenggaraan program.
Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal Widayat, Widayat; Suzery, Meiny; Ardianto, Hendra Try
Jurnal Riptek Vol 16, No 2 (2022)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.591 KB) | DOI: 10.35475/riptek.v16i2.170

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a significant economic impact. The second Sustainable Development Goals are eliminating hunger, achieving food security and good nutrition. The Government of Indonesia has carried out and implemented Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, since 2019. Indonesia is targeting to become the Center for Halal Food Products in the world in 2024. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a very important role in the Indonesian economy given their great potential in increasing public welfare. The number of MSMEs in Indonesia reached 64.2 million with a contribution to the gross domestic product (GDP) of 61.07% or 8,573.89 trillion. MSMEs are able to absorb 97% of the total workforce and are able to collect up to 60.42% of total investment in Indonesia. To achieve the government's target to become the center of world halal products and continue to contribute to the Indonesian economy, MSMEs have problems in terms of halal certification. This requires intensive study. The Semarang City Government already has Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning halal food products. Local governments have an obligation to protect the public from consuming food and beverages that are not guaranteed to be halal. This research is a qualitative research where the respondents used are MSME actors spread across the city of Semarang. The number of MSMEs in Seamarang City until March 2022 was recorded at 23,984 business actors. This study aims to identify problems related to halal certification for MSMEs, understanding, willingness and increasing understanding and willingness in halal certification. The results the profile of MSMEs in Semarang City is Micro Industry and do not have Business License Codes /Nomor Ijin Berusaha (NIB). The MSMEs do not understand about policy Halal Certificate Product about 84%. They don’t also understand about SIHALAL and self-declare / Sertifikasi Halal Gratis respectively 90% and 72%.
Pancasila sebagai Piagam Madinah Indonesia: Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjaga Kebinekaan Bangsa Adnan, Muhammad; Imawan, Satria Aji; Ardianto, Hendra Try
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.223

Abstract

Ide dari Pancasila tidak dapat dipisahkan dari dokumen Piagam Madinah. Piagam Madinah memperlihatkan banyaknya perubahan tatanan sosial yang justru tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Dengan Piagam Madinah, Indonesia justru memiliki ilham untuk menjadikan sebagai Indonesia sebagai negara Nasionalis yang nilai-nilai Islamnya menyatu dengan Indonesia. Ilham yang kemudian muncul yaitu disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka, atau Kebhinnekaan yang arti harfiahnya adalah kesatuan dalam keberagaman. Banyak fakta menunjukkan kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) sangatlah signifikan dalam merawat kebhinekaan tersebut. NU melalui para tokohnya selalu membangun narasi kehidupan beragama dan berbangsa secara damai dan menolak berbagai potensi perpecahan. NU bahkan berani mengambil posisi tidak populer agar umat lain tidak terdholimi dan tetap bisa hidup damai di bawah kesatuan Indonesia. Artikel ini coba menelisik bagaimana peran NU di dalam membentuk kebhinnekaan. Telisik peran NU dilihat melalui historis sejarah Pancasila dan Piagam Madinah, peran kepemimpinan dan bagaimana ruang-ruang sosial kebijakan diperankan oleh NU. Ketiganya kemudian disintesiskan melalui rekam jejak NU di dalam jalur sejarah Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif historis, berupa penelusuran peran NU melalui sejarah. Dalam kesimpulannya, artikel ini memperlihatkan bahwa kesatuan bangsa bisa terwujud jika proses merawat kebhinekaan bukan saja dilakukan pemerintahnya, tetapi juga oleh organisasi masyarakat terbesar yang eksis didalamnya.
Co-Authors . Widayat Anggraeni, Anggia Putri Imawan, Satria Aji Kushandajani . Laila Kholid Alfirdaus Mahmud, Favian Laksono Meiny Suzery Muhammad Adnan Prameswari, Yoga Putra Rina Martini S. Rouli Manalu Wijayanto, W