Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analysis of the Factors that Affect Financial Distress in Transportation Sector Companies Listed on the IDX for the Period 2018 – 2020 Sitanggang, Tina Novianti; Sinaga, Ayu Stevani; Ritonga, Tuti; Pratiwi, Desy; Waruwu, Lismawati
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.3830

Abstract

The purpose of this research is to find out what factors influence the occurrence of bad financial conditions (Financial Distress) in a company. Transportation sector companies are the population in this study, with a sample of 33 companies with a three-year study period. The technique used in determining the sample is purposive sampling technique. The independent variables in this study: ROA, Current Ratio, Debt Ratio and Company Size. The dependent variable in this study: Financial Distress as measured using the modelZmijewski. The results showed thatROA partially has a significant negative effect on Financial Distress, Current Ratio partially has no significant effect on Financial Distress, Debt Ratio partially has a significant positive effect on Financial Distress, Company Size partially does not have a significant effect on Financial Distress and ROA, Current Ratio, Debt Ratio and Company Size simultaneously affect Financial Distress.
Analisis Ketepatan Resep Obat Berdasarkan Formularium Nasional pada Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Pelaihari Rahmah, Aulia; Pratiwi, Desy; Putri, Indah Pebriani; Mulia, Radha Eka; Sari, Okta Muthia; Rahmatullah, Satrio Wibowo; Setiawan, Deni; Apriyanti, Anna
Jurnal Ilmiah Medicamento Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Medicamento
Publisher : Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/medicamento.v10i2.8477

Abstract

The National Formulary serves as a tool for controlling the quality of drug use in healthcare facilities. In accordance with the National Hospital Service Quality Indicators, drug prescriptions must follow the guidelines set by the National Formulary, which is continuously updated, including the 2020 edition. This study aims to calculate the percentage of prescription accuracy based on the restrictions outlined in the 2020 National Formulary for outpatients. This retrospective study was conducted at Pelaihari General Hospital. The study population included all outpatient prescriptions issued during October 2022 that met the inclusion criteria. Prescription accuracy was analyzed by referring to the 2020 National Formulary. The results showed that 80.91% of prescribed medications were in accordance with the 2020 National Formulary. The average accuracy of prescriptions based on the restrictions in the 2020 National Formulary was 99.79%, with 99.84% accuracy in indication restrictions and 99.75% accuracy in prescriber authority restrictions.
Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat Pratama, Dimas Maulana; Pratiwi, Desy; Lestari, Nabilla Oktavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5185

Abstract

Penelitian ini membahas problematika konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan hak atas tanah ulayat serta penerapan prinsip keadilan ekologis dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi dan beberapa regulasi sektoral telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta haknya. Kenyataan di lapangan masih menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah ulayat, terutama dalam konteks perluasan pembangunan dan investasi yang berbasis konsesi negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen hukum internasional yang relevan untuk memahami kedudukan hukum masyarakat adat serta peran prinsip keadilan ekologis sebagai kerangka normatif dalam penyelesaian konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan hukum dan penerapannya. Prinsip keadilan ekologis juga belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kerangka hukum nasional. Relasi spiritual dan ekologis masyarakat adat dengan tanahnya kerap terabaikan dalam praktik hukum dan kebijakan negara yang masih berorientasi antroposentris. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap nilai ekologis dan perlindungan kolektif masyarakat adat. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup yang bersifat normatif sehingga tidak membahas secara empiris dimensi sosiologis penerapan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum yang berkeadilan ekologis serta inklusif terhadap komunitas adat.
Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat Pratama, Dimas Maulana; Pratiwi, Desy; Lestari, Nabilla Oktavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5248

Abstract

Penelitian ini membahas problematika konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan hak atas tanah ulayat serta penerapan prinsip keadilan ekologis dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi dan beberapa regulasi sektoral telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta haknya. Kenyataan di lapangan masih menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah ulayat, terutama dalam konteks perluasan pembangunan dan investasi yang berbasis konsesi negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen hukum internasional yang relevan untuk memahami kedudukan hukum masyarakat adat serta peran prinsip keadilan ekologis sebagai kerangka normatif dalam penyelesaian konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan hukum dan penerapannya. Prinsip keadilan ekologis juga belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kerangka hukum nasional. Relasi spiritual dan ekologis masyarakat adat dengan tanahnya kerap terabaikan dalam praktik hukum dan kebijakan negara yang masih berorientasi antroposentris. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap nilai ekologis dan perlindungan kolektif masyarakat adat. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup yang bersifat normatif sehingga tidak membahas secara empiris dimensi sosiologis penerapan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum yang berkeadilan ekologis serta inklusif terhadap komunitas adat.