Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Reactualization of the Murder Payment of Fines (Diyah) in the Aceh Qānūn: A Sociological Perspective of the Islamic Law Munawarsyah, Munawarsyah; Asmuni, Asmuni; Matsum, Hasan
JURNAL INDO-ISLAMIKA Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Graduate School of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jii.v14i1.37649

Abstract

As the only province in Indonesia implementing Islamic Sharia law, Aceh has a rich historical and cultural context rooted in Islamic traditions. In the modern era, understanding how Sharia law interacts with diverse community demands is crucial. This study examines the actualization of diyah (compensation) in Aceh's Qānūn Jināyah (Crimes) using a sociological approach to Islamic law. The qualitative research method employed involves descriptive data collection. The findings reveal that the diyah law in Aceh’s Qānūn Jināyah illustrates the intricate interaction between social, cultural, legal, and religious aspects in the application and acceptance of Islamic law. Diyah serves not only as a formal legal instrument for justice but also as a reflection of the strong cultural values, religious traditions, and social norms within Acehnese society. Through sociological analysis, the study highlights how the mechanism for implementing diyah in the Qānūn Jināyah embodies the integration of Islamic law with the socio-cultural values of Acehnese society, offering insights into how Sharia law adapts to contemporary social challenges and changes.
Perceraian Sebagai Solusi dalam Rumah Tangga Toxic: Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Keluarga Munawarsyah, Munawarsyah
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v3i1.239

Abstract

Perceraian merupakan isu yang semakin umum dalam masyarakat modern dan sering kali menjadi pilihan terakhir bagi pasangan yang mengalami konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk bercerai dan alternatif penyelesaian konflik yang dapat dipertimbangkan sebelum mengambil langkah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap responden yang telah mengalami perceraian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari pengalaman responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong perceraian meliputi kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kurangnya komunikasi yang efektif. Selain itu, banyak responden yang menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari keluarga dan teman selama proses perceraian. Di sisi lain, alternatif seperti mediasi dan terapi pasangan terbukti efektif dalam membantu beberapa pasangan untuk memperbaiki hubungan. Oleh karena itu perceraian dapat menjadi solusi yang diperlukan dalam situasi tertentu, tetapi juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan alternatif penyelesaian konflik. Dukungan dari lingkungan sosial dan profesional sangat penting dalam membantu individu dan pasangan membuat keputusan yang bijaksana. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan praktisi dalam memahami dinamika perceraian dan dampaknya terhadap individu dan keluarga.
The Reactualization of the Murder Payment of Fines (Diyah) in the Aceh Qānūn: A Sociological Perspective of the Islamic Law Munawarsyah, Munawarsyah; Asmuni, Asmuni; Matsum, Hasan
JURNAL INDO-ISLAMIKA Vol. 14 No. 1 (2024)
Publisher : Graduate School of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jii.v14i1.37649

Abstract

As the only province in Indonesia implementing Islamic Sharia law, Aceh has a rich historical and cultural context rooted in Islamic traditions. In the modern era, understanding how Sharia law interacts with diverse community demands is crucial. This study examines the actualization of diyah (compensation) in Aceh's Qānūn Jināyah (Crimes) using a sociological approach to Islamic law. The qualitative research method employed involves descriptive data collection. The findings reveal that the diyah law in Aceh’s Qānūn Jināyah illustrates the intricate interaction between social, cultural, legal, and religious aspects in the application and acceptance of Islamic law. Diyah serves not only as a formal legal instrument for justice but also as a reflection of the strong cultural values, religious traditions, and social norms within Acehnese society. Through sociological analysis, the study highlights how the mechanism for implementing diyah in the Qānūn Jināyah embodies the integration of Islamic law with the socio-cultural values of Acehnese society, offering insights into how Sharia law adapts to contemporary social challenges and changes.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee Munawarsyah, Munawarsyah
Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Ace

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/gose.v2i2.236

Abstract

Perkembangan teknologi keuangan telah melahirkan berbagai metode pembayaran, salah satunya adalah transaksi bayar nanti (PayLater) yang banyak digunakan di platform e-commerce seperti Shopee. Namun, penggunaan PayLater menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan ahli hukum syariah, dan analisis dokumen terkait syarat dan ketentuan penggunaan layanan PayLater di Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi PayLater pada aplikasi Shopee berpotensi mengandung unsur riba, karena adanya biaya tambahan yang dikenakan jika pembayaran terlambat. Selain itu, terdapat unsur gharar akibat ketidakpastian dalam biaya dan syarat pembayaran, serta resiko maysir yang muncul dari perilaku konsumen yang cenderung berhutang tanpa perencanaan keuangan yang matang. Meskipun PayLater menawarkan kemudahan bagi konsumen, transaksi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Pengguna disarankan untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan alternatif pembayaran yang sesuai dengan syariah. Regulasi yang lebih ketat dan edukasi mengenai risiko penggunaan PayLater sangat diperlukan untuk memastikan transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.