Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Mengandung Kesusilaan Siregig, Ketut; Ramadhan, Suta; Yusril Nasawijaya, Muhammad
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Perkembangan teknonologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi teersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi dokumen elektronik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pelaku kejahatan tindak pidana konvensional dengan melakukan perbuatan yang belum diatur atau sulit untuk diklarifikasi sebagai tindak pidana menurut perundang-undangan yang ada. Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diterbitkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi khususnya dalam mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Met) Wiritanaya, Rara; Rusli, Tami; Ramadhan, Suta
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1094

Prostitution is an act that violates moral norms and constitutes a criminal offense. It is a form of activity where commercial sex workers (CSWs) offer sexual services in exchange for a predetermined payment, which is against the law. Along with the advancement of technology, prostitution has now shifted to social media platforms, commonly known as online prostitution. The research method used is normative juridical and empirical, which emphasizes systematic studies of laws, regulations, relevant legal documents, and informations related to the research. The primary factor causing individuals to commit online prostitution offenses is the need to fulfill economic necessities. This research analyzes the factors behind the occurrence of online prostitution crimes and the application of criminal sanctions to the perpetrators. The purpose is to provide an understanding of the causes of online prostitution, offer suggestions to society, especially women, and give recommendations to law enforcement officers. The findings of this study indicate that there are several factors contributing to the practice of online prostitution. Although these factors may serve as strong reasons for the service providers, they are still subject to sanctions as regulated in Article 45 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (Law Number 19/2016).

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN TIPE (STUDI PERKARA NOMOR : 92/PID.SUS/2021/PN.KLA) Rusli, Tami; Ramadhan, Suta; Pribadi, Arief Erwanda
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9352

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara memecahkan permasalahan hukum dengan memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat dalam penegakan hukum tersebut berada, secara langsung terlibat dalam pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, salah satu penegakan hukum yaitu memodifikasi kendaraan bermotor dengan mengubah bentuk atau menambahkan sesuatu, dalam hukum indonesia tentu saja perbuatan itu dilarang untuk dilakukan khususnya di dalam hukum positif tentu saja larangan tersebut dikarenakan memiliki dampak-dampak negatif baik bagi si pengendara sendiri maupun orang lain yang sedang berlalu lintas dijalan raya, memodifikasi kendaraan bermotor berarti ada suatu bentuk dari bagian kendaraan itu diubah dan menjadi tidak seperti apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang atau standar pabrikan, karena hal tersebut memodifikasi kendaraan bermotor sangat dilarang, selain itu dengan melakukan modifikasi bagi kendaraan bermotor berarti juga sudah melangar hak ciptaan yang sudah dibuat oleh pabrikan kendaraan bermotor tersebut, maka dari itu dalam artikel ini seperti apa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berdasarkan putusan nomor : 92/ pid.sus/2021/pn.kla), dan bagaimana pertanggungjawaban yang harus diterima oleh pelaku yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan undang-undang, dalam metode penelitian ini mengunakan Penelitian dengan mengumpulankan berupa data-data, mempelajari buku yang tersedia di kepustakaan, selain itu penulis juga mengunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga mengunakan Pendekatan objek yang diteiti dan melakukan wawancara.

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN TIPE (STUDI PERKARA NOMOR : 92/PID.SUS/2021/PN.KLA) Rusli, Tami; Ramadhan, Suta; Pribadi, Arief Erwanda
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9352

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara memecahkan permasalahan hukum dengan memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat dalam penegakan hukum tersebut berada, secara langsung terlibat dalam pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, salah satu penegakan hukum yaitu memodifikasi kendaraan bermotor dengan mengubah bentuk atau menambahkan sesuatu, dalam hukum indonesia tentu saja perbuatan itu dilarang untuk dilakukan khususnya di dalam hukum positif tentu saja larangan tersebut dikarenakan memiliki dampak-dampak negatif baik bagi si pengendara sendiri maupun orang lain yang sedang berlalu lintas dijalan raya, memodifikasi kendaraan bermotor berarti ada suatu bentuk dari bagian kendaraan itu diubah dan menjadi tidak seperti apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang atau standar pabrikan, karena hal tersebut memodifikasi kendaraan bermotor sangat dilarang, selain itu dengan melakukan modifikasi bagi kendaraan bermotor berarti juga sudah melangar hak ciptaan yang sudah dibuat oleh pabrikan kendaraan bermotor tersebut, maka dari itu dalam artikel ini seperti apa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berdasarkan putusan nomor : 92/ pid.sus/2021/pn.kla), dan bagaimana pertanggungjawaban yang harus diterima oleh pelaku yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan undang-undang, dalam metode penelitian ini mengunakan Penelitian dengan mengumpulankan berupa data-data, mempelajari buku yang tersedia di kepustakaan, selain itu penulis juga mengunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga mengunakan Pendekatan objek yang diteiti dan melakukan wawancara.

CRIMINAL LAW ON UNDERAGE CHILDREN DOING NARCOTICS BUSINESS WITH EVIL CONSENT Pratama, Ardi Rian; Rusli, Tami; Ramadhan, Suta
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i2.4423

The involvement of children in the criminal justice process has the potential to cause various complex negative impacts. The intervention of juvenile criminal law, especially in the abuse of narcotics by children, has led children to various physical and psychological suffering. The purpose of child protection according to law is to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow and participate optimally in human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination, for the realization of quality Indonesian children, with noble character and prosperity. In article 59 of the Child Protection Act, it is stated that special protection must be given to children who conflict with the law. Article 64 paragraphs I and 2 state that children who conflict with the law are children who are in conflict with the law and are victims of crime.Keywords: Minors, Narcotics Business, Evil Conspiracy

The Cancellation of a Plaintiff's Lawsuit Due to Bad Faith in Mediation (A Study of Decision Number: 103/Pdt.G/2023/PN Tjk Rusli, Tami; Ramadhan, Suta; Devira, Devira
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1541

A lawsuit is often dismissed if the plaintiff is proven to have acted in poor faith during the legal process. This is crucial for maintaining the integrity of the Indonesian judicial system, particularly in the context of resolving civil disputes involving consumers. Mediation, as a dispute resolution method, is crucial for resolving disputes involving unlawful acts in consumer financing agreements. However, its success depends heavily on the good faith of the parties involved. If one party lacks good faith, mediation will be ineffective. The research question is how to resolve disputes regarding the dismissal of a plaintiff's lawsuit who lacks good faith in mediation based on Decision Number 103/Pdt.G/2023/PN Tjk? And what are the judge's considerations regarding the dismissal of a plaintiff's lawsuit who lacks good faith in mediation based on Decision Number 103/Pdt.G/2023/PN Tjk?The research method uses two approaches: a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection was conducted through literature review and fieldwork. Data analysis was conducted qualitatively. There was one source in this research: a Judge at the Tanjung Karang District Court. The settlement of the dispute over the cancellation of the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during mediation complies with the dispute resolution procedures under Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), which was carried out by PT. Astra Sedaya Finance. The Unlawful Act (PMH) for the Violation of the Inclusion of Standard Clauses committed by PT. Astra Sedaya Finance has seriously harmed the Plaintiff, and the Plaintiff deserves legal certainty at the Tanjung Karang District Court. The Judge adjudicated by declaring the Plaintiff's failure to act in good faith during the mediation process, declaring the Plaintiff's lawsuit inadmissible, ordering the Plaintiff to pay mediation costs of IDR 800,000.00 (eight hundred thousand rupiah), and ordering the Plaintiff to pay court costs, which to date have been set at IDR 676,000.00 (six hundred seventy-six thousand rupiah). The judge's considerations regarding the dismissal of the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during mediation were consistent with the decision rendered by the Panel of Judges. The plaintiff's failure to attend mediation is comparable to failing to attend court, given that mediation is an integral part of the civil trial process. Based on these considerations, the panel of judges decided to dismiss the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during the mediation process. This decision was made to uphold the principle of good faith in the judicial process and ensure that mediation is not abused by parties who are not serious about resolving the dispute. The recommendation in this study is that the Panel of Judges should enforce the law fairly and issue decisions based on legal facts and available evidence. It is also hoped that the public will be raised awareness about the dangers of embezzlement in office and its impact on organizations and society.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search