Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Fiat Iustitia : Jurnal Hukum
Butarbutar, Elisabeth N.
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MEDAN Gulo, Marta Mei Siska; Butarbutar, Elisabeth N.; Samosir, Kosman
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.795 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1768

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia serta peran Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta kekayaan orang di bawah pengampuan dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum perdata yang mengatur tentang orang yang diletakkan di bawah pengampuan.Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara yang berpedoman pada pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Peranan Balai Harta Peninggalan berfungsi sebagai pengawas untuk melindungi kepentingan-kepentingan kurandus dan melindunginya dari tindakan pengampu yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaannya.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTIDALAM PERKARA PERDATA (Studi Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj) Sihite, Lamrotiur; Butarbutar, Elisabeth N.; Sinuraya, Benar
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2128

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagai alat bukti sempurna dalam Putusan Pengadilan No.34/Pdt.G/2020/PN.Kbj dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membatalkan Sertifikat Hak Milik atas sebagai alat bukti sempurna Putusan Pengadilan No.34/Pdt.G/2020/PN.Kbj. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan melakukan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian sertifikat hak milik sebagai alat bukti sempurna dinilai menjadi tidak sempurna dan mengikat hakim oleh karena dapat dibuktikan bahwa pembuatan akta peralihan di hadapan notaris tidak memenuhi salah satu syarat sah untuk membuat perjanjian yaitu kausanya tidak halal, dan fasar pertimbangan hakim membatalkan sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti sempurna adalah karena Jalan Trimurti Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kec.Berastagi oleh dinas PUPR Kabupaten Karo telah ditetapkan menjadi jalan umum dan jalan tersebut telah dibangun oleh dinas PUPR Kabupaten Karo pada TA 2008 bersumber dari APBD Kab.Karo TA 2008.
PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MEDAN Gulo, Marta Mei Siska; Butarbutar, Elisabeth N.; Samosir, Kosman
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1768

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia serta peran Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta kekayaan orang di bawah pengampuan dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum perdata yang mengatur tentang orang yang diletakkan di bawah pengampuan.Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara yang berpedoman pada pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Peranan Balai Harta Peninggalan berfungsi sebagai pengawas untuk melindungi kepentingan-kepentingan kurandus dan melindunginya dari tindakan pengampu yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaannya.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTIDALAM PERKARA PERDATA (Studi Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj) Sihite, Lamrotiur; Butarbutar, Elisabeth N.; Sinuraya, Benar
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.691 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2128

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagai alat bukti sempurna dalam Putusan Pengadilan No.34/Pdt.G/2020/PN.Kbj dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membatalkan Sertifikat Hak Milik atas sebagai alat bukti sempurna Putusan Pengadilan No.34/Pdt.G/2020/PN.Kbj. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan melakukan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian sertifikat hak milik sebagai alat bukti sempurna dinilai menjadi tidak sempurna dan mengikat hakim oleh karena dapat dibuktikan bahwa pembuatan akta peralihan di hadapan notaris tidak memenuhi salah satu syarat sah untuk membuat perjanjian yaitu kausanya tidak halal, dan fasar pertimbangan hakim membatalkan sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti sempurna adalah karena Jalan Trimurti Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kec.Berastagi oleh dinas PUPR Kabupaten Karo telah ditetapkan menjadi jalan umum dan jalan tersebut telah dibangun oleh dinas PUPR Kabupaten Karo pada TA 2008 bersumber dari APBD Kab.Karo TA 2008.
Konstruksi Economic Analysis of Law dalam Penerapan Konsep Ekonomi Hijau di Sektor Energi Baru dan Terbarukan Krismawan, Deny Andreas; Syaputri, Martika Dini; Butarbutar, Elisabeth N.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v10i2p115-125

Abstract

This study aims to analyze the arrangement of the green economy concept in the regulation of new renewable energy, the construction of the application of economic analysis of law in the regulation of the green economy in the regulation of new renewable energy, as well as the principle of green constitution in the transition to new renewable energy. This study used a normative juridical research method with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the regulation of new renewable energy requires a special law that regulates comprehensively based on the principles of a green economy. The construction of new renewable energy law through the application of the concept of economic analysis of law is expected to be able to contain values, efficiency, and used that can provide benefits for the economy and environmental sustainability. Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms the principle of just and environmentally friendly economic democracy as the basis of a green constitution for the application of new renewable energy
Co-Authors Gulo, Marta Mei Siska Kosman Samosir Krismawan, Deny Andreas Martika Dini Syaputri, Martika Dini Sihite, Lamrotiur Sinuraya, Benar