Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Ilmiah Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Journal of Law and Nation Justicia Journal
Susilowardani
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
COMPARATIVE TRANSLATORY ON THE SYARIAH AND CONVENTIONAL CONTRACT LEGAL SYSTEMS: INDONESIA'S PERSPECTIVES Susilowardani; Desi Syamsiah; Asri Agustiwi; Dara Pustika Sukma
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 2 (2024): MEI
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study aims to conduct a comparative study of the Shariah and conventional contractual legal systems from an Indonesian perspective. In the context of Indonesia, the Sharia law system is based on the principles of Islamic Shariah, while the conventional legal system is founded on the general principles that apply in the country. The method of research carried out is the study of literature by searching for literature that fits the context of research. The research shows that the Sharia law system emphasizes the principles of Shariah, such as the prohibition of interests and charges, and encourages dispute settlement through arbitration and arbitrations mechanisms. On the other hand, conventional legal systems are more flexible and focus on commercial aspects in the execution of contracts, using common dispute resolution mechanism, like courts, mediation, or negotiations. Although the Sharia law system provides special legal protection for the parties involved in a Sharia contract, the conventional legal system provides general legal protection to all parties engaged in a contract.
HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGANYAR Julia Syarafina; Susilowardani
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 10: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The transformation of land services from a manual system to a digital one is a crucial step in modernizing public bureaucracy in Indonesia. One tangible form of this transformation is the implementation of electronic land certificates based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Number 1 of 2021. This study aims to identify and analyze the obstacles in the implementation of electronic certificates at the BPN Office of Karanganyar Regency. The method used is an empirical juridical approach by collecting data through literature studies and interviews with BPN officers and service applicants. The results show that the main obstacles in implementing electronic certificates include limited technological infrastructure, low digital literacy among the public, suboptimal readiness of human resources, and the geographical conditions of Karanganyar Regency which hinder effective dissemination. Based on Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness, it was found that the success of electronic certificate implementation is significantly influenced by five key factors: the legal framework, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening infrastructure and public education as initial steps toward inclusive and effective land digitalization
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PADA PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM PERTANAHAN DIGITAL Aldilia Puspita Sari; Susilowardani
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan peralihan hak serta mekanisme peralihan hak itu sendiri untuk menjadi sertifikat elektronik Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian normatif yang berfokus pada analisis bahan-bahan hukum dengan penekanan pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti bahan pustaka hukum agraria dan sertifikat elektronik. Hasil Penelitian ini yaitu PPAT berkontribusi signifikan dalam mendorong digitalisasi layanan pertanahan dengan menjaga legalitas resmi dan perlindungan informasi yang tinggi di setiap transaksi melalui pembuatan akta tanah yang valid serta penggunaan teknologi verifikasi identitas seperti rekam biometrik. Dalam setiap peralihan hak atas tanah yang telah bersertipikat, seperti jual beli atau hibah, PPAT wajib melakukan pengecekan keabsahan sertipikat di Kantor Pertanahan untuk menjamin keaslian dan kesesuaian data serta memastikan tanah tidak dalam sengketa atau menjadi jaminan hak lain. Selain itu, PPAT juga bertanggung jawab memastikan bahwa data dalam sertipikat tanah sesuai dengan data pada Pangkalan Data Pertanahan dan bahwa semua pihak dalam akta telah sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah, PPAT wajib melaporkan lembar kedua dari Akta PPAT yang telah ditandatangani secara elektronik kepada Kantor Pertanahan paling lambat tujuh hari sejak penandatanganan, menjadikannya garda terdepan dalam menjaga integritas sistem pertanahan digital di Indonesia
SOSIALISASI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN RESTORATIVE JUSTICE DI DESA MULUR KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO Desi Syamsiah; Susilowardani; Budi Sarosa; Danang Catur Wahyu Wijayanto
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 4 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat dengan tujuan penyelesaian sengketa yang adil. Proses penyelesaian sengketa dalam restorative justice mengutamakan proses dialog dan mediasi terhadap pelaku, korban dan pihak lain yang terkait. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Penyelesaian Sengketa di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Penyelesaian sengketa dengan restorative justice memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan dimasyarakat.
Tinjauan Hukum Sifat Indissolubilitas Perkawinan Katolik Terhadap Perceraian Menurut Pandangan Hukum Perkawinan Di Indonesia Bakdo Lasito Aji; Susilowardani; Putri Maha Dewi
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum sifat indissolubilitas perkawinan Katolik terhadap perceraian di lihat dari presfektif hukum perkawinan di Indonesia. Dalam menganalisis permasalah tersebut penulis mengunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Indissolubilitas perkawinan Katolik terhadap perceraian di lihat dari presfektif hukum perkawinan di Indonesia bahwa dalam struktur hukum di Indonesia Dinas kependudukaan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Negeri adalah pranata hukum yang berperan sebagai pelaksana dan penegak hukum perkawinan dan perceraian. substansi aturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Budaya hukum yang berkembang di Indonesia mengenai perkawinan memperbolehkan adanya suatu perceraian sedangkan bagi masayarakat Katolik di Indonesia perkawinan yang bersifat indissolubilitas (tidak dapat diputuskan) oleh siapapun kecuali oleh kematian. Adanya perbedaan paham mengenai perceraian ini harus disikapi bagi masyarakat Katolik untuk tetap meghormati dan mengakui aturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Adanya perbedaan paham mengenai perceraian di Indonesia antara hukum nasional dan hukum gereja Katolik ini harus disikapi bagi masyarakat Katolik untuk tetap meghormati dan mengakui aturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Mengenai struktur substansi hukum perkawinan di Indonesia dalam perumusan undang-undang perkawinan di Indonesia perlu dibuat sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di semua elemen masyarakat Indonesia. Serta dalam budaya hukum menenai aturan yang sudah ada saat ini masyarakat Katolik harus mematuhi dan mentaati aturan hukum yang ada walaupun aturan tersebut bertentang dengan norma dan nilai perkawinan dalam ajaran Katolik. Mematuhi dan mentaati aturan hukum bukan berarti melanggar norma dan nila ajaran Katolik tentang indisolubiliotas Perkawinan tetapi dengan cara tetap menjaga kesakralan indisolubiliotas Perkawinan dan tidak mencoba untuk menuju kearah perceraian
Co-Authors Aldilia Puspita Sari Asri Agustiwi Bakdo Lasito Aji Budi Sarosa Danang Catur Wahyu Wijayanto DARA PUSTIKA SUKMA Desi Syamsiah Julia Syarafina Putri Maha Dewi