Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.903
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Verstek Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Rechtsvinding Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
DARA PUSTIKA SUKMA
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh) Aprilia Cahya Ningrum; Dara Pustika Sukma
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Salah satu alat bukti dalam persidangan adalah alat bukti surat. Adapun bentuk dari alat bukti surat tersebut adalah visum et repertum. Terkait dengan peranan visum et repertum dalam tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt, setidaknya terdapat tiga peran visum et repertum, yaitu: a. Peran visum et repertum sebagai alat bukti surat. b. Peran Visum et Repertum sebagai hubungan kausalitas dalam tindak pidana pemerkosaan. c. Peran Visum et Repertum sebagai penentu apakah terjadi tindak pidana pemerkosaan atau tidak
PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIAWI DEMI TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT.TJK DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG LAMPUNG TIMUR ) Hendric Setiawan; Dara Pustika Sukma
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis mengenai tentang pengaturan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak-anak sesuai HAM serta implikasi hukum pada pengaturan sanksi kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif serta menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian ini, dapat diketahui anatra lain (1) Pengaturan ketentuan UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1/2016 tentang perubahan kedua UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dan PP No. 70/2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimiawi, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia dikarenakan dapat digolongkan sebagai sanksi yang berbenturan terhadap UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UUD RI Tahun 1945. Penyiksaan ini ditimbulkan oleh dampak dari zat anti–androgen terhadap kesehatan fisik dan psikis seseorang. (2) Implikasi Hukum dari pengaturan sanksi kebiri kimiawi yang berbenturan dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sumpah dokter serta UUD RI Tahun 1945 yaitu adanya pertentangan dengan hierarki sistem hukum perundang–undangan serta ketidakpastian hukum di Indonesia. Jika terdapatnya suatu ketidakpastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai pada suatu peraturan perundang-undangan
SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI PARA PELAKU UMKM DI KOTA SURAKARTA Danang Catur Wahyu Wijayanto; Dara Pustika Sukma; Febri Atikawati Wiseno Putri; Desi Syamsiah; Aris Setyo Nugroho; Arie Purnomosidi
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i2.7479

Abstract

Legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM. Kepemilikan legalitas usaha memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam perluasan pembiayaan. Kemudahaan pembiayaan yang diberikan bagi pelaku UMKM selain dari akses pemerintah juga dari akses perbankan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Pentingnya Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan adanya legalitas usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM maka memberikan kepastian hukum dan identitas usaha bagi para pelaku UMKM.
Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Denri Apriyono Harjanto; Dara Pustika Sukma
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam proses eksekusi putusan pengadilan khususnya terhadap barang bukti di Wiayah Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian yang bertumpu pada studi lapangan (field research), pengumpulan data untuk dianalisis di Kejaksaan Negeri Sukoharjo serta melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi barang bukti di Kejaksaan Negeri Sukoharjo terdiri atas tiga faktor: Pertama, berkaitan dengan substansi hukum dimana Undang-Undang tidak mengatur secara tegas terkait Waktu pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti. Kedua, faktor struktur hukum itu sendiri yaitu adanya organ baru yang belum jelas tugas dan fungsinya. Ketiga, faktor pandangan masyarakat terhadap proses pelaksanaan eksekusi barang bukti.
PERAN PETUGAS POS ATAS DALAM MENANGANI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA KOTA MARTAPURA Munir, M.Sirajul; Sukma, Dara Pustika
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura, menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Gangguan keamanan umumnya bersumber dari perilaku narapidana atau tahanan yang berada di dalam Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis petugas pos atas dalam mengatasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat terjadi secara tiba-tiba, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas dalam menjalankan tugas di pos atas Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran petugas pos atas telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional. Namun, sejumlah kendala masih menghambat pelaksanaan tugas tersebut, termasuk masalah kelebihan kapasitas penghuni (overcrowded), keterbatasan sarana dan prasarana keamanan, kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta ancaman eksternal seperti penyelundupan narkoba atau barang terlarang lainnya. Kendala-kendala ini dapat berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura.
SOSIALISASI PENCEGAHAN BAHAYA BULLYING PADA SISWA SMP MUHAMMADIYAH WATUKELIR DI KABUPATEN SUKOHARJO Dara Pustika Sukma
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 12: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i12.9285

Abstract

Perilaku bullying menjadi isu yang sering diperbincangkan saat ini. Perilaku ini sering ditemukan justru dalam lingkungan yang tidak seharusnya, seperti di lingkungan keluarga dan di sekolah. Perilaku bullying merupakan Tindakan agresif dan manipulatif yang dapat menimbulkan konflik bagi pelaku dan korbannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi pencegahan perilaku bullying dengan pendidikan karakter dan pelibatan orang tua. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi kepada siswa, orang tua, guru dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pemberian materi dalam bentuk ceramah, tanya jawab, diskusi, demosntrasi serta pendampingan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah pemahaman siswa, orang tua, guru bahkan masyarakat mengenai dampak negatif perilaku bullying. Peserta kegiatan sadar akan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencegah perilaku bullying di lingkungan sehari-hari. Kegiatan ini mampu membentuk sikap mengontrol diri untuk melakukan kebiasaan yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
PENCEGAHAN PERILAKU BULLYING DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN Dara Pustika Sukma
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 4: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan sebuah asset untuk pembentukan karakter seseorang di masa depan. Sekolah memiliki peran penting dalam mengelola Pendidikan dengan memperhatikan hak-hak dari siswa sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 tentang persamaan hak dimata hukum. Penelitian ini mengguanakan metode libray research atau kepustakaan yakni dengan menelaah hasil penelitian peneliti terdahulu yang sama dengan penelitian yang hendak dilakukan melalui beberapa buku, jurnal dan sumber informasi lainnya yang dianggap relevan. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindakan bullying itu bisa berasal dari keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa, dan individu. Bentuk dari perilaku bullying itu dapat berupa overt bullying, indirect bullying dan cyber bullying. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam mencegah dan menangani Tindakan bullying di lingkungan sekolah diantaranya dengan Membuat aturan yang jelas dan tegas terkait dengan perilaku bullying serta sanksi bagi pelaku bullying, Memberikan ruang yang aman bagi para korban dengan membuat kartel aduan bullying, Melakukan kampanye stop bullying baik itu di kelas ataupun tingkat sekolah, Memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban sehingga siswa lebih menghargai rekan nya, Memantau siswa secara intensive di lingkungan sekolah, dan Melakukan koordinasi antara orang tua siswa, guru dan kepala sekolah.
EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA MIGRAN ILEGAL: (Studi Kasus di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara) Restu Bagus Purwito; Dara Pustika Sukma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i1.7238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pekerja migran ilegal, dengan studi kasus di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menjadi titik fokus penelitian karena tingginya angka pekerja migran ilegal yang melintasi wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada para pekerja migran, pejabat pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan terkait penanganan pekerja migran ilegal, seperti penguatan sistem pendataan, pemberian perlindungan, dan penegakan hukum, namun efektivitasnya masih terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar instansi yang kurang optimal, serta rendahnya kesadaran pekerja migran dan masyarakat terkait risiko dan peraturan hukum yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam memberikan perlindungan dan memperkuat kebijakan migrasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
PENERAPAN ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN PARIWISATA BALI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN I G.M. Surya Dharma; Dara Pustika Sukma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i4.7416

Abstract

Penerapan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan yang diberlakukan berdasarkan Perda Bali No. 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali di Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali memiliki suatu rencana Pembangunan industry pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jurnal ini mengulas pengaturan hukum atas asas kelestarian dan keberlanjutan pariwisata di Provinsi Bali dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah yang ada di Bali sendiri. Pembangunan pariwisata di Bali sangat masif sehingga peraturan perundang-undangan merupakan suatu alat untuk mengendalikan agar perkembangan pembangunan tidak berdampak buruk pada lingkungan, budaya dan kehidupan sosial. Selain itu jurnal ini juga menganalisa peran dan upaya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku industry pariwisata karena Bali merupakan sebuah pulau kecil yang sangat bergantung pada industri pariwisata dan dibutuhkan kerja kolektif untuk mewujudkan pariwisata yang berwawasan lingkungan sehat.
PERAN APARAT KEPOLISIAN MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Qadri, Muhammad Awal; Sukma, Dara Pustika
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i9.7677

Abstract

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepolisian dalam melindungi korban serta hambatan serta upaya pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk kekerasan yang banyak terjadi saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga dan telah terjadi pada berbagai kalangan baik masyarakat bawah maupun kalangan yang memiliki status sosial dan pendidikan tinggi. Pada umumnya, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dari kaum hawa/wanita dimana mereka mengalami kekerasan fisik sampai penderitaan mental/jiwa yang menimbulkan dampak traumatis mendalam pada korban, sehingga harus mendapatkan perawatan atau peradilan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat. Disisi lain, korban kekerasan dalam rumah tangga juga dijumpai pada laki-laki, salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah dominasi istri terhadap suami yang dilatarbelakangi oleh pendapatan istri lebih besar daripada suami. Salah satu bentuk solusi untuk penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah diberikan oleh pemerintah adalah membentuk Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Namun pembentukkan undang-undang saja belum cukup untuk mengatasi KDRT, sehingga diperlukan campur tangan dan kesadaran berbagai pihak seperti pelaku KDRT, korban KDRT, orang tua, bahkan pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu mediator dan penyidik. Polisi berperan sebagai mediator apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui mediasi, sedangkan polisi berperan sebagai penyidik apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui jalur hukum. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian diantaranya hambatan dalam regulasi terkait mediasi penal, proses hukum, dari pelaku, dari keluarga, dan dari negara.
Co-Authors Andi Rifki Gunawan Aprilia Cahya Ningrum Arie Purnomosidi Aris Setyo Nugroho Asri Agustiwi Bambang Santoso Danang Catur Wahyu Wijayanto Denri Apriyono Harjanto Desi Syamsiah Febri Atikawati Wiseno Putri Hastuti , Luthfiyah Trini Hendric Setiawan I G.M. Surya Dharma Ilfi, Zita Melissa ITOK DWI KURNIAWAN Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Munir, M.Sirajul Nurroychana, Shifa Mimma Paramitha, Dorothea Ansella Hana Pati, Umi Khaerah Qadri, Muhammad Awal Restu Bagus Purwito Salsabila, Marshanda Devi Noor Susilowardani Susilowardani Susilowardani, Susilowardani Tomy Jeferson Katipana Tuhana Tuhana