Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.833
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Verstek Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Rechtsvinding Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
DARA PUSTIKA SUKMA
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
ITIKAD BAIK PRA KONTRAK PERJANJIAN BANK DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT BERDASARKAN PERBANDINGAN CIVIL LAW DAN COMMON LAW Sukma, Dara Pustika
REPERTORIUM Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThere  are many agreement issues between issuer bank and cardholder which are not based on good faiththe process of pre-contract or negotiation process before fulfillment and application applicant’s credit cdelivery. There is no good faith of pre-contract agreement could be observed from the implemented obligatdone by both parties in order to measure good faith implementation in a pre-contract process named dto disclose and duty to search. concretely, the absence duty of disclose which could be seen from the dresearch showed that there are a lot of credit card marketing officers of issuer bank do not explain detaibrief and complete information to applicants about the credit card. Meanwhile, there is no duty to seacould be observed from most of cardholders are apathetic and not willing to learn further about the crcard issued by issuer bank.AbstrakMasih ditemukan banyak terjadi perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank penerbit kartu kredit (issuer bank) dengan cardholder yang tidak dilandasi itikad baik dalam pra kontrak atau proses negosiasi sebelum pengisian dan pengiriman aplikasi permohonan kartu kredit. Tidak adanya itikad baik pra kontrak dalam perjanjian tersebut dapat dilihat dari tidak dilaksanakannya kewajiban para pihak yang digunakan sebagai parameter pelaksanaan itikad baik dalam suatu proses pra kontrak yatitu duty to disclose dan duty to search. Secara konkret tidak adanya duty to disclose dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa banyak petugas pemasaran kartu kredit yang diterbitkan bank tidak memberikan penjelasan dan edukasi secara rinci, jelas, dan lengkap mengenai kartu kredit yang diajukan pemohon. Sedangkan tidak dilaksanakannya duty to search dapat dengan jelas dilihat bahwas sebagian besar cardholder bersifat apatis dan tidak mau mempelajari lebih dalam tentang kartu kredit yang akan diajukan kepada penerbit kartu kredit.
PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh) Aprilia Cahya Ningrum; Dara Pustika Sukma
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Salah satu alat bukti dalam persidangan adalah alat bukti surat. Adapun bentuk dari alat bukti surat tersebut adalah visum et repertum. Terkait dengan peranan visum et repertum dalam tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt, setidaknya terdapat tiga peran visum et repertum, yaitu: a. Peran visum et repertum sebagai alat bukti surat. b. Peran Visum et Repertum sebagai hubungan kausalitas dalam tindak pidana pemerkosaan. c. Peran Visum et Repertum sebagai penentu apakah terjadi tindak pidana pemerkosaan atau tidak
PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIAWI DEMI TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT.TJK DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG LAMPUNG TIMUR ) Hendric Setiawan; Dara Pustika Sukma
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis mengenai tentang pengaturan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak-anak sesuai HAM serta implikasi hukum pada pengaturan sanksi kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif serta menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian ini, dapat diketahui anatra lain (1) Pengaturan ketentuan UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1/2016 tentang perubahan kedua UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dan PP No. 70/2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimiawi, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia dikarenakan dapat digolongkan sebagai sanksi yang berbenturan terhadap UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UUD RI Tahun 1945. Penyiksaan ini ditimbulkan oleh dampak dari zat anti–androgen terhadap kesehatan fisik dan psikis seseorang. (2) Implikasi Hukum dari pengaturan sanksi kebiri kimiawi yang berbenturan dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sumpah dokter serta UUD RI Tahun 1945 yaitu adanya pertentangan dengan hierarki sistem hukum perundang–undangan serta ketidakpastian hukum di Indonesia. Jika terdapatnya suatu ketidakpastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai pada suatu peraturan perundang-undangan
SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI PARA PELAKU UMKM DI KOTA SURAKARTA Danang Catur Wahyu Wijayanto; Dara Pustika Sukma; Febri Atikawati Wiseno Putri; Desi Syamsiah; Aris Setyo Nugroho; Arie Purnomosidi
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i2.7479

Abstract

Legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM. Kepemilikan legalitas usaha memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam perluasan pembiayaan. Kemudahaan pembiayaan yang diberikan bagi pelaku UMKM selain dari akses pemerintah juga dari akses perbankan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Pentingnya Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan adanya legalitas usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM maka memberikan kepastian hukum dan identitas usaha bagi para pelaku UMKM.
Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Denri Apriyono Harjanto; Dara Pustika Sukma
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam proses eksekusi putusan pengadilan khususnya terhadap barang bukti di Wiayah Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian yang bertumpu pada studi lapangan (field research), pengumpulan data untuk dianalisis di Kejaksaan Negeri Sukoharjo serta melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi barang bukti di Kejaksaan Negeri Sukoharjo terdiri atas tiga faktor: Pertama, berkaitan dengan substansi hukum dimana Undang-Undang tidak mengatur secara tegas terkait Waktu pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti. Kedua, faktor struktur hukum itu sendiri yaitu adanya organ baru yang belum jelas tugas dan fungsinya. Ketiga, faktor pandangan masyarakat terhadap proses pelaksanaan eksekusi barang bukti.
PERAN PETUGAS POS ATAS DALAM MENANGANI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA KOTA MARTAPURA Munir, M.Sirajul; Sukma, Dara Pustika
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura, menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Gangguan keamanan umumnya bersumber dari perilaku narapidana atau tahanan yang berada di dalam Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis petugas pos atas dalam mengatasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat terjadi secara tiba-tiba, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas dalam menjalankan tugas di pos atas Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran petugas pos atas telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional. Namun, sejumlah kendala masih menghambat pelaksanaan tugas tersebut, termasuk masalah kelebihan kapasitas penghuni (overcrowded), keterbatasan sarana dan prasarana keamanan, kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta ancaman eksternal seperti penyelundupan narkoba atau barang terlarang lainnya. Kendala-kendala ini dapat berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura.
SOSIALISASI PENCEGAHAN BAHAYA BULLYING PADA SISWA SMP MUHAMMADIYAH WATUKELIR DI KABUPATEN SUKOHARJO Dara Pustika Sukma
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 12: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i12.9285

Abstract

Perilaku bullying menjadi isu yang sering diperbincangkan saat ini. Perilaku ini sering ditemukan justru dalam lingkungan yang tidak seharusnya, seperti di lingkungan keluarga dan di sekolah. Perilaku bullying merupakan Tindakan agresif dan manipulatif yang dapat menimbulkan konflik bagi pelaku dan korbannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi pencegahan perilaku bullying dengan pendidikan karakter dan pelibatan orang tua. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi kepada siswa, orang tua, guru dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pemberian materi dalam bentuk ceramah, tanya jawab, diskusi, demosntrasi serta pendampingan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah pemahaman siswa, orang tua, guru bahkan masyarakat mengenai dampak negatif perilaku bullying. Peserta kegiatan sadar akan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencegah perilaku bullying di lingkungan sehari-hari. Kegiatan ini mampu membentuk sikap mengontrol diri untuk melakukan kebiasaan yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Nurain, Iansa Chairicca; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85097

Abstract

Artikel ini menganalisis terkait perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam penegakan hukum di Indonesia yang berbasis asas keseimbangan. Pada proses penegakan hukum di Indonesia sering kali mengalami ketidaksinkronan dalam penerapan hukumnya. Hal ini menunjukkan belum adanya keseimbangan antara teori dan praktik. Pengaturan mengenai justice collaborator telah ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Akan tetapi peraturan yang telah ada belum mengatur terkait ketentuan justice collaborator secara komprehensif. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum terkait ketentuan justice collaborator dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi . Oleh karena itu dalam penegakan hukum bagi justice collaborator di Indonesia haruslah berdasarkan pada asas keseimbangan agar dapat mencapai kepentingan harkat dan martabat manusia dan kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi justice collaborator penegakan hukum di Indonesia apakah telah terlaksana dengan baik atau belum.
PENCEGAHAN PERILAKU BULLYING DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN Dara Pustika Sukma
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 4: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan sebuah asset untuk pembentukan karakter seseorang di masa depan. Sekolah memiliki peran penting dalam mengelola Pendidikan dengan memperhatikan hak-hak dari siswa sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 tentang persamaan hak dimata hukum. Penelitian ini mengguanakan metode libray research atau kepustakaan yakni dengan menelaah hasil penelitian peneliti terdahulu yang sama dengan penelitian yang hendak dilakukan melalui beberapa buku, jurnal dan sumber informasi lainnya yang dianggap relevan. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindakan bullying itu bisa berasal dari keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa, dan individu. Bentuk dari perilaku bullying itu dapat berupa overt bullying, indirect bullying dan cyber bullying. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam mencegah dan menangani Tindakan bullying di lingkungan sekolah diantaranya dengan Membuat aturan yang jelas dan tegas terkait dengan perilaku bullying serta sanksi bagi pelaku bullying, Memberikan ruang yang aman bagi para korban dengan membuat kartel aduan bullying, Melakukan kampanye stop bullying baik itu di kelas ataupun tingkat sekolah, Memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban sehingga siswa lebih menghargai rekan nya, Memantau siswa secara intensive di lingkungan sekolah, dan Melakukan koordinasi antara orang tua siswa, guru dan kepala sekolah.
EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA MIGRAN ILEGAL: (Studi Kasus di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara) Restu Bagus Purwito; Dara Pustika Sukma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i1.7238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pekerja migran ilegal, dengan studi kasus di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menjadi titik fokus penelitian karena tingginya angka pekerja migran ilegal yang melintasi wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada para pekerja migran, pejabat pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan terkait penanganan pekerja migran ilegal, seperti penguatan sistem pendataan, pemberian perlindungan, dan penegakan hukum, namun efektivitasnya masih terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar instansi yang kurang optimal, serta rendahnya kesadaran pekerja migran dan masyarakat terkait risiko dan peraturan hukum yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam memberikan perlindungan dan memperkuat kebijakan migrasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Co-Authors Amalia, Avira Fevernova Andi Rifki Gunawan Aprilia Cahya Ningrum Arie Purnomosidi Aris Setyo Nugroho Asri Agustiwi Asrori, Faarkhaan Bambang Santoso Danang Catur Wahyu Wijayanto Denri Apriyono Harjanto Desi Syamsiah Febri Atikawati Wiseno Putri Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hastuti , Luthfiyah Trini Hastuti , Luthfiyah Trini Hendric Setiawan I G.M. Surya Dharma Ilfi, Zita Melissa Ilfi, Zita Melissa ITOK DWI KURNIAWAN Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Munir, M.Sirajul Nurain, Iansa Chairicca Nurlatifah, Istizanah Nurroychana, Shifa Mimma Paramitha, Dorothea Ansella Hana Pati, Umi Khaerah Pratiwi, Aldini Qadri, Muhammad Awal Rengganis, Vincensia Mutiara Restu Bagus Purwito Salsabila, Marshanda Devi Noor Susilowardani Susilowardani Susilowardani, Susilowardani Tomy Jeferson Katipana Tuhana Tuhana