Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELENGGARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PEREKAT KEBHINEKAAN APARATUR SIPIL NEGARA Hadri Abunawar
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.326 KB)

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa pengaruh terhadap keberadaan Korpri/Sekretariat Dewan Pengurus Korpri baik secara nasional maupun di daerah. Keberadaan Korpri dibentuk untuk mewadahi seluruh Pegawai Republik Indonesia/PNS, sebagai perekat dan pemersatu Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah peran ASN sebagai Perekat KeBhinekaan di Provinsi Lampung dan (2) bagaimanakah Peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai Perekat KeBhinekaan Aparaur Sipil Negara (ASN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) peran ASN sebagai perekat kebhinekaan telah terlaksana dengan dibuktika dengan adanya KORPRI yang menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan Negara Indonesia dan menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreatifitas yang modern dan efisien dan melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. (2) peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai perekat kebhinekaan ASN telah dilaksanakan sesuai denan peraturan yang ada, dapat terlihat dari penyelenggaraan progran/kegiatan, selain mengacu pada Anggaran Dasar Korpri sesuai Kepetusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010,sebagai perwuudannya berlandasakan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara KORPRI dan Badan Layanan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung.

Perkawinan Adat Saibatin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Pelangi, Intan; Abunawar, Hadri; Saputra, Rizki Berlian; Pribadi, Adhimaz Kondang
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 2 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i2.3566

It is not uncommon in the Lampung Saibatin society for husbands and wives to live apart for a certain period after marriage. This can be caused by various factors between them and between their families. However, this does not mean that their marriage is not approved, but rather that there are certain conditions that have not yet allowed them to live together. Considering the above background, the writer is interested in formulating the following problems: is the marriage carried out according to Lampung Saibatin customs valid under the prevailing marriage laws?; what are the backgrounds that lead to marriage according to Lampung Saibatin customs?. The research used in the preparation of this work is empirical legal research. The data obtained by the writer is qualitative data which will be examined using the constant comparative analysis method, namely by comparing and developing empirical research with related legislation. A marriage with an agreement to live apart temporarily is valid if the conditions and pillars of marriage are met. Concerning the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife, it also becomes a non-issue if both parties have agreed to the temporary non-fulfillment of rights and the non-implementation of obligations. The agreement to live apart temporarily is made for several reasons and is not something new for the community of Belalau District, West Lampung Regency

Analisis Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Hadri Abunawar
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i3.7493

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam hukum di Indonesia. Konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, baik melalui produk yang tidak sesuai dengan standar, informasi yang menyesatkan, atau layanan yang buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan yakni pengambilan data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPK telah mengatur sanksi pidana, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hak-hak konsumen. Selain itu, sanksi pidana yang ada belum cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam penerapan sanksi pidana, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Perkawinan Adat Saibatin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Pelangi, Intan; Abunawar, Hadri; Saputra, Rizki Berlian; Pribadi, Adhimaz Kondang
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 2 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i2.3566

It is not uncommon in the Lampung Saibatin society for husbands and wives to live apart for a certain period after marriage. This can be caused by various factors between them and between their families. However, this does not mean that their marriage is not approved, but rather that there are certain conditions that have not yet allowed them to live together. Considering the above background, the writer is interested in formulating the following problems: is the marriage carried out according to Lampung Saibatin customs valid under the prevailing marriage laws?; what are the backgrounds that lead to marriage according to Lampung Saibatin customs?. The research used in the preparation of this work is empirical legal research. The data obtained by the writer is qualitative data which will be examined using the constant comparative analysis method, namely by comparing and developing empirical research with related legislation. A marriage with an agreement to live apart temporarily is valid if the conditions and pillars of marriage are met. Concerning the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife, it also becomes a non-issue if both parties have agreed to the temporary non-fulfillment of rights and the non-implementation of obligations. The agreement to live apart temporarily is made for several reasons and is not something new for the community of Belalau District, West Lampung Regency

Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Ry Bunga Dwi Pertiwi; Hadri Abunawar
JURIDISCH DENKEN Vol. 1 No. 1 (2025): Juridisch Denken
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2417/juden.v1i1.4973

Indonesia is a state of law, not a state of power, so legal status must be above all. In people's lives, there are always behaviors which possibly break the law, for example, theft by weighting. Cases of weighted thefts still dominates criminal acts that occurred in East Lampung regency with a total of 193 cases in 2020 and continue to increase to date. Economic problems are the main causes of weighted thefts. This research was an empirical juridical legal research, in which the procedures used were aimed at solving research problems. The research secondary data will first be utilized then conducting the next stage on getting the research primary data in the field. The empirical juridical method approach in this study, were guided by laws and regulations and also the results of data collection and interviews through field studies. The results of this study gained that: 1. The provisions for the crime of theft by weighting according to a positive law perspective, in Article 363 of the Criminal Code (Book of Criminal Law) with a maximum penalty of seven years in prison and punishable by imprisonment for a maximum of 9 (nine years) if the theft fulfills point (3) accompanied by one of the things in point (4) and (5) of Article 363 of the Criminal Code. 2. The judge has various considerations in making a decision on the perpetrators of the crime of theft by weighting. Namely: suitability of the perpetrator's identity, the elements charged by the public prosecutor have been fulfilled, and considering aggravating and mitigating circumstances.

Analisis Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Hadri Abunawar
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i3.7493

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam hukum di Indonesia. Konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, baik melalui produk yang tidak sesuai dengan standar, informasi yang menyesatkan, atau layanan yang buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan yakni pengambilan data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPK telah mengatur sanksi pidana, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hak-hak konsumen. Selain itu, sanksi pidana yang ada belum cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam penerapan sanksi pidana, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search