Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

ṬULŪ’ AL-HILĀL - Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl Aris, Nur
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Tulisan ini bermaksud untuk menelaah kembali konsep-konsep dasar dari isu sabit sebagai konsep yang paling mendasar dari sistem kalender Hijriah. Konsep dasar ṭulū‘ al-hilāl yaitu: pertama, menempatkan bulan sabit sebagai hal yang objektif yang keberadaannya tidak tergantung pada subjek atau pengamat, tapi pada objek itu sendiri. Kedua, ekstrimitas bawah bulan menjadi acuan konseptual sebagai konsep dasar. Ketiga, awal bulan lunar didasarkan pada terbitnya bulan sabit. Tulisan ini juga mencoba me­nentukan penyebab normatif awal bulan lunar dengan menganalisis tradisi nabi terhadap penampakan visual dari sabit dan istikmāl dari sudut pandang Filsafat Hukum Islam. Penyebab normatif puasa wajib Ramadhan bukanlah penampakan visual dari bulan sabit, melainkan naiknya bulan sabit (ṭulū‘ al-hilāl). Penampakan visual dari sabit dan istikmāl dan juga Astronomi adalah cara untuk mengetahui dan memastikan bahwa pe­nyebab normatif telah terjadi namun mereka bukan penyebab normatif itu sendiri.***This paper intends to review the basic concepts of crescent issue as the most fundamental concepts of the Hijri calendar systems. The crescent basic concept of ṭulū‘ al-hilāl, based on these principles: first, put the crescent as a matter of objective existence does not depend on the subject or observer, but the object itself. Second, the lower moon extremity as a conceptual reference for basic concepts. Third, the beginning of the lunar calender is based on crescent moon rising. This paper also tries to determine the cause of the beginning of lunar calender with the normative traditions of the prophet to analyze the visual sighting of the crescent and istikmāl from the philosophy of Islamic Law’s point of view. Normative cause of fasting Ramadan is not obligatory visual sighting of the crescent of Ramadan, but the rising of the crescent (ṭulū‘ al-hilāl). Visual sighting of the crescent and istikmāl and also Astronomy is a way to find out and make sure that the cause has occurred and they are not the cause by itself.***Keywords: sebab normatif, sabit naik (ṭulū‘ al-hilāl), konjungsi, struktur logis, hilāl
ṬULŪ’ AL-HILĀL Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl Aris, Nur
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.429 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2014.24.2.149

Abstract

This paper intends to review the basic concepts of crescent issue as the most fundamental concepts of the Hijri calendar systems. The crescent basic concept of ṭulū‘ al-hilāl, based on these principles: first, put the crescent as a matter of objective existence does not depend on the subject or observer, but the object itself. Second, the lower moon extremity as a conceptual reference for basic concepts. Third, the beginning of the lunar calender is based on crescent moon rising. This paper also tries to determine the cause of the beginning of lunar calender with the normative traditions of the prophet to analyze the visual sighting of the crescent and istikmāl from the philosophy of Islamic Law’s point of view. Normative cause of fasting Ramadan is not obligatory visual sighting of the crescent of Ramadan, but the rising of the crescent (ṭulū‘ al-hilāl). Visual sighting of the crescent and istikmāl and also Astronomy is a way to find out and make sure that the cause has occurred and they are not the cause by itself
LEGAL POSITIVISM DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kritis Terhadap Epistemologi Hukum Mazhab Hanbali) Aris, Nur
Jurnal Penelitian Vol 11, No 2 (2017): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v11i2.3487

Abstract

This study aims to understand the structure of logical system in the Hanbali School and trace the existence of the ideas of legal positivism in it. This study focusedon the Hanbali School of Jurisprudence, since it is often referred to as the textual-inclined Jurisprudence. The ideas of legal positivism are very close to textualism. The primary source of data in this research is the books of fiqh that related to the Hanbali school category. The data collection and the analysis technique were adopted from the content analysis method systematicallyto deeply describe the epistemological structure of the Hanbali School and the ideas of the legal posistivism in it.
DIGITAL LIBRARY: MENGENAL AL-MAKTABAH AL-SYAMILAH Aris, Nur
LIBRARIA Vol 3, No 2 (2015): LIBRARIA
Publisher : UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/libraria.v3i2.1589

Abstract

Artikel ini membahas konsep dasar digital library dengan mengambil software al-Maktabah al-Syamilah sebagai sampel. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan perpustakaan di era kemajuan teknologi informasi yang salah satunya adalah ditandai dengan era digitalisasi berbagai informasi. Namun fakta di lapangan, masih terdapat banyak perustakaan yang manual, atau ada juga perpustakaan yang mengaku digital tetapi masih berasa manual. Hal ini di antaranya disebabkan oleh ketidakakuratan dalam konseptualisasinya, misalnya konsep digital library identik dengan software perpustakaan seperti OPAC dan lain sebagainya. Dari persoalan ini tampaknya perlu sekali untuk membahas secara mendasar ciri-ciri digital library dengan memfokuskan kajian pada suatu software digital library yang sudah teruji, yaitu al-Maktabah al-Syamilah. Dari pembahasan ini dapat ditemukan bahwa digital library adalah perpustakaan yang koleksinya tidak lagi berbentuk cetak tetapi digital. Digitalisasi koleksi perpustakaan akan berdampak pada pencarian informasi yang sangat mudah dan pengelolaannya pun sangat murah, fleksibel dan praktis.
DINAMIKA KRITERIA PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH DALAM PENANGGALAN UMM AL-QURA' SAUDI ARABIA Aris, Nur
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (775.8 KB)

Abstract

Paper ini adalah archival research dengan content analysis sebagai metodenya yang bertujuan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi pada kriteria penentuan awal bulan qamariah penanggalan Umm al-Qura Saudi Arabia. Berdasarkan data-data baik yang berupa dokumen atau tulisan anggota komisi supervisor penanggalan Umm al-Qura' dan korespondensi yang dilakukan dengan informan kunci, ditemukan bahwa: Pertama, dinamika kriteria penentuan awal bulan qamariah dalam penanggalan Umm al-Qura' merupakan produk dialog antar tiga kepentingan, yaitu: 1) kepentingan modernisasi birokrasi pemerintahan yang diwakili oleh kerajaan, 2) kepentingan syariat yang diwakili oleh ulama yang berbasis rukyat murni, dan 3) kepentingan ilmiah-astronomis yang diwakili oleh ilmuan di KACST. Dialog antar tiga kepentingan tersebut tidak terjadi sebelum 1393 H karena penanggalan Umm al-Qura' sebelum tahun tersebut merupakan penanggalan bulanan dengan kriteria rukyat. Pasca oil booming dan modernisasi birokrasi pemerintahan, penanggalan berbasis rukyat tidak lagi memadahi. Pemerintah Saudi Arabia membutuhkan sistem organisasi waktu jangka panjang berbasis tahunan. Persoalan ini membawa penanggalan Umm al-Qura' harus merubah kriterianya dari rukyat kepada kriteria hisab astronomis. Dialog antar tiga kepentingan di atas mulai muncul pada 1393 H, ketika Fad}l Ahmad diminta oleh pemerintah Saudi Arabia mengkompilasi penanggalan Umm al-Qura' untuk beberapa tahun ke depan. Fadl Ahmad sebagai seorang astronom menawarkan konjungsi sebelum pukul 00:00 GMT berbasis Universal Time (UT). Pada saat itu, kriteria tawaran Fadl Ahmad bisa diterima oleh para ulama, namun hanya sementara, karena pada tahun 1422 H kriteria penanggalan Umm al-Qura' diganti dengan Moonset after Sunset di Mekah. Ulama menolak dengan tegas penggunaan waktu UT (00:00 GMT) yang mereka anggap sebagai sistem waktu orang kafir, mereka menginginkan waktu Islam, maka waktu Mekah (zona +3) dijadikan sebagai referensinya. Kriteria konjungsi juga diganti karena seringkali hilal baru terlihat satu atau dua hari setelah tanggal yang ditentukan pada penanggalan Umm al-Qura'. Ketidaksinkronan antara penanggalan Umm al-Qura' pada periode kedua ini dengan praktek rukyat di Saudi juga menjadi dasar perubahan tersebut. Pada tahun 1423 H, kriteria penanggalan Umm al-Qura' mengalami perubahan lagi. Konjungsi yang pada periode ketiga (1420 H-1422H) dihilangkan, digunakan lagi. Kriteria penanggalan Umm al-Qura' pada periode ini terdiri dari dua parameter astronomis yaitu konjungsi sebelum Magrib dan Moonset after Sunset di Mekah. Kriteria ini sering disebut dengan wiladah al-hilal syariyyan. Kedua, astronom dalam keanggotaan komisioner memegang peran penting dalam rumusan kriteria penentuan awal bulan dalam penanggalan Umm al-Qura' dalam setiap periode perkembangannya.
KESAKSIAN RUKYAT HILAL DALAM KITAB TAZKIRAH BI AL-AKHBAR ‘AN ITTIFAQAT AL-ASFAR KARYA IBN JUBAIR AL-ANDALUSIY DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI Aris, Nur
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 2 (2018): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.808 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v9i2.4478

Abstract

This research aims to analyze the reports of the rukyat hilal mentionedin the book ar-Rihlah by Ibn Jubair al-Andalusiy. This book is a reportof Ibn Jubari's trip for approximately 3 years to carry out the pilgrimageto the holy land of Mecca. The journey starts from Shawwal 579 AHfrom Andalusia (Spain) and returns to Andalusia in Muharam 582 H.The rukyat report is analyzed by astronomical and fiqh approaches. Anastronomical approach is used to understand the condition of the newmoon when it is proclaimed to determine the level of visibility,measured by theories of hilal visibility. While the fiqh approach is usedto analyze the rukyat position from its normative aspects. These twoapproaches are expected to be able to deduce the visibility of the hilalat that time from the aspects of sharia and its scientific
LEGAL POSITIVISM DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kritis Terhadap Epistemologi Hukum Mazhab Hanbali) Aris, Nur
Jurnal Penelitian Vol 11, No 2 (2017): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v11i2.3487

Abstract

This study aims to understand the structure of logical system in the Hanbali School and trace the existence of the ideas of legal positivism in it. This study focusedon the Hanbali School of Jurisprudence, since it is often referred to as the textual-inclined Jurisprudence. The ideas of legal positivism are very close to textualism. The primary source of data in this research is the books of fiqh that related to the Hanbali school category. The data collection and the analysis technique were adopted from the content analysis method systematicallyto deeply describe the epistemological structure of the Hanbali School and the ideas of the legal posistivism in it.
How Behavioral Factors Shape Intentions Toward Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia? Andni, Riyan; Aris, Nur; Widodo, Syukri Fathudin Achmad; Anam, Ahmad Muzakkil
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 14, No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v14i1.23109

Abstract

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) represents an innovative social investment instrument in Indonesia, combining cash waqf (Islamic endowment) with government sukuk (Sharia-compliant bonds). Despite its significant role in funding education, healthcare, and economic development, the substantial potential of CWLS remains underutilized due to a disparity between its projected benefits and the limited participation of potential investors. The study aims to predict the intention of Islamic banking customers to engage in cash waqf through State Sukuk or CWLS in West Java. It employs the Theory of Planned Behavior (TPB) to investigate the behavioral intentions of Islamic banking customers in West Java, Indonesia, toward adopting CWLS. Using a quantitative approach, data were collected from 119 respondents who are active customers of Islamic banks. The findings reveal that attitude toward behavior and subjective norms do not significantly influence behavioral intention, whereas perceived behavioral control (PBC) emerges as a critical predictor of intention to participate in CWLS. Among demographic variables, only age moderates the relationship between attitude toward behavior and behavioral intention. The study identifies low public awareness, limited financial literacy, and mistrust in CWLS mechanisms as key barriers. To bridge this gap, stakeholders must prioritize widespread socialization campaigns, particularly targeting productive-age demographics, to enhance trust and literacy. Strategic promotion of CWLS’s dual benefits—social impact and financial returns—is recommended to accelerate investor participation and maximize its socioeconomic potential.========================================================================================================ABSTRAK - Bagaimana Faktor Perilaku Membentuk Niat Investasi dalam Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia? Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen investasi sosial inovatif di Indonesia yang menggabungkan wakaf uang dengan sukuk negara (surat berharga syariah). Meskipun berperan penting dalam mendanai sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi, terdapat kesenjangan antara potensi yang ditimbulkan atas manfaat CWLS dan calon investor potensial. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi niat nasabah perbankan syariah dalam mewakafkan uang melalui sukuk negara atau CWLS di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan ‘Theory of Planned Behavior’ (TPB) untuk menganalisis niat perilaku calon investor dalam menggunakan CWLS dari perspektif nasabah Perbankan syariah. Metode kuantitatif diterapkan dengan melibatkan 119 responden nasabah bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘attitude toward behavior’ (sikap) dan ‘subjective norms’ (norma subjektif) tidak berpengaruh signifikan terhadap ‘behavioral intention’ (niat berperilaku), sementara ‘perceived behavioral control’ (PBC) menjadi prediktor utama ‘behavioral intention’ atau niat berpartisipasi dalam CWLS. Dari variabel demografi, hanya usia yang memoderasi hubungan antara sikap dan niat berperilaku. Rendahnya kesadaran masyarakat, literasi keuangan terbatas, dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme CWLS diidentifikasi sebagai hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini, pemangku kepentingan perlu meningkatkan sosialisasi, khususnya kepada kelompok usia produktif, guna memperkuat kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Promosi strategis mengenai manfaat ganda CWLS—dampak sosial dan keuntungan finansial—direkomendasikan untuk memperluas partisipasi investor dan memaksimalkan potensi sosial-ekonomi instrumen ini. 
How Behavioral Factors Shape Intentions Toward Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia? Andni, Riyan; Aris, Nur; Widodo, Syukri Fathudin Achmad; Anam, Ahmad Muzakkil
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v14i1.23109

Abstract

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) represents an innovative social investment instrument in Indonesia, combining cash waqf (Islamic endowment) with government sukuk (Sharia-compliant bonds). Despite its significant role in funding education, healthcare, and economic development, the substantial potential of CWLS remains underutilized due to a disparity between its projected benefits and the limited participation of potential investors. The study aims to predict the intention of Islamic banking customers to engage in cash waqf through State Sukuk or CWLS in West Java. It employs the Theory of Planned Behavior (TPB) to investigate the behavioral intentions of Islamic banking customers in West Java, Indonesia, toward adopting CWLS. Using a quantitative approach, data were collected from 119 respondents who are active customers of Islamic banks. The findings reveal that attitude toward behavior and subjective norms do not significantly influence behavioral intention, whereas perceived behavioral control (PBC) emerges as a critical predictor of intention to participate in CWLS. Among demographic variables, only age moderates the relationship between attitude toward behavior and behavioral intention. The study identifies low public awareness, limited financial literacy, and mistrust in CWLS mechanisms as key barriers. To bridge this gap, stakeholders must prioritize widespread socialization campaigns, particularly targeting productive-age demographics, to enhance trust and literacy. Strategic promotion of CWLS’s dual benefits—social impact and financial returns—is recommended to accelerate investor participation and maximize its socioeconomic potential.========================================================================================================ABSTRAK - Bagaimana Faktor Perilaku Membentuk Niat Investasi dalam Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia? Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen investasi sosial inovatif di Indonesia yang menggabungkan wakaf uang dengan sukuk negara (surat berharga syariah). Meskipun berperan penting dalam mendanai sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi, terdapat kesenjangan antara potensi yang ditimbulkan atas manfaat CWLS dan calon investor potensial. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi niat nasabah perbankan syariah dalam mewakafkan uang melalui sukuk negara atau CWLS di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan ‘Theory of Planned Behavior’ (TPB) untuk menganalisis niat perilaku calon investor dalam menggunakan CWLS dari perspektif nasabah Perbankan syariah. Metode kuantitatif diterapkan dengan melibatkan 119 responden nasabah bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘attitude toward behavior’ (sikap) dan ‘subjective norms’ (norma subjektif) tidak berpengaruh signifikan terhadap ‘behavioral intention’ (niat berperilaku), sementara ‘perceived behavioral control’ (PBC) menjadi prediktor utama ‘behavioral intention’ atau niat berpartisipasi dalam CWLS. Dari variabel demografi, hanya usia yang memoderasi hubungan antara sikap dan niat berperilaku. Rendahnya kesadaran masyarakat, literasi keuangan terbatas, dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme CWLS diidentifikasi sebagai hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini, pemangku kepentingan perlu meningkatkan sosialisasi, khususnya kepada kelompok usia produktif, guna memperkuat kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Promosi strategis mengenai manfaat ganda CWLS—dampak sosial dan keuntungan finansial—direkomendasikan untuk memperluas partisipasi investor dan memaksimalkan potensi sosial-ekonomi instrumen ini.