Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Yunanto, Sutoro Eko
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-government di Indonesia Tahun 2003-2020 Wijaya, Junior Hendri; Yunanto, Sutoro Eko; Setyowati, Yuli; Supardal, Supardal
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v3i1.27

Abstract

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia, maka diperlukan kajian tentang e-partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003-2020. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003-2020. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis isi. Temuan penelitian adalah bahwa pelaksanaan e-partisipasi belum tentu dapat memperlihatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pelaksanaan e-government. Pelaksanaan e-participation dapat memperlihatkan partisipasi masyarakat secara utuh apabila diikuti oleh usaha pemerintah dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik, sesuai dengan data yang peneliti dapat dalam EDGI yang menyatakan bahwa dari tahun 2003 hingga 2020, TII selalu memiliki poin terendah di antara kedua komponen EDGI yang lain, yaitu HCI dan OSI. Campur tangan kekuasaan dalam pemerintah dalam governance dan e-government itu ada, tetapi yang lebih dominan adalah keinginan untuk menjadikan tata kelola yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Teknokratisasi Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Lathifatul Mustofa, Laily Saputri; Yunanto, Sutoro Eko
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.608

Abstract

Pemberlakuan UU Desa seharusnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya Dana Desa. Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi rata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, wilayah, tingkat kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa memberikan wewenang kepada Desa untuk mengelola sumber dayanya dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan prioritas, kondisi geografis, dan kearifan lokal. Namun, dalam penggunaannya, Dana Desa diatur dalam kebijakan teknokratis matematis. Penerapan kebijakan teknokratis yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan kapasitas Desa seringkali menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Desa harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik komunitas mereka. Namun, pada kenyataannya, Desa sering terjebak dalam prosedur yang terlalu teknis dan birokrasi yang mengurangi pelaksanaan kewenangan Desa. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Dokumentasi, wawancara, dan observasi adalah metode pengumpulan yang digunakan. Pengurangan data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan atau verifikasi digunakan untuk memeriksa temuan penelitian. Tiga belas peserta berperan sebagai informan untuk penelitian ini. Temuan studi menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa secara teknokratis Desa Keputran telah membatasi kemampuan desa untuk menerima saran dari masyarakat dan hasil musyawarah desa. Desa hanya dapat menjalankan kewenangannya dalam batas-batas pemilihan program, lokasi program dan pemilihan penerima manfaat sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah supra desa harus menggunakan semangat kekuasaan untuk memberdayakan Desa melalui visi transformatif dan pendekatan fasilitatif sehingga Desa mampu mengakomodir aspirasi masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan Desa tanpa harus terikat belenggu teknokrasi.
Co-Authors Lathifatul Mustofa, Laily Saputri Supardal Supardal, Supardal Wijaya, Junior Hendri Yuli Setyowati