Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PARENTAL Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi E-JOINT (Electronica and Electrical Journal Of Innovation Technology) Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Agung Ariyanto
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGARUH SISTEM POLITIK MASYARAKAT JAWA TERHADAP SISTEM POLITIK DI INDONESIA Ariyanto, Agung; Darmawan, Dio Dera; Nugroho, Ganang Setiyo
PARENTAL Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the midst of the multicultural reality of Indonesia, the existence of the Javanesse community can be quite exist in Indonesian society. This can be seen in the fact that most of the population is Javanese society, and in their development in the sense of having spread wander down to the outposts the country, until it can be said that the Java community has ebar ters throughout Indonesia. The goal in this article is to know how the political system in the Java community can influence the political system in Indonesia is in the midst of a multicultural Indonesia. The method used to compile this article is the study of literature as well as to observe political and birocration system at this time. The results of this study concluded that directly or indirectly affect the condition of the political system of Indonesia. The political system in the Java community, recognized or not, in fact it has become a standard patern as an overview of Indonesias current political system. As the dominant tribe, tribal political system currently has more or less successfully Java infiltrated various political systems of other tribes in Indonesia, although in modern bureaucratic agency level, not at the level of the political system of tribal customs is concerned.
POLITIK HUKUM ASAS NON-LEGALLY BINDING REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN LAPORAN MALADMINISTRASI Agung Ariyanto; Lego Karjoko; , Isharyanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29194

Abstract

AbstractThis study talk about analysis law political recommendations ombudsman that is not legally binding. Where in in law on Indonesian Ombudsman, this institution given the authority to made a mediation, reconciliation, and adjudication in decide maladministration. In terms of dispute resolution public service through adjudication ombudsman, ruling issued only to recommendations. The problem is how the power of these recommendations, for ombudsman is not institutions a court or forum court like the arbitration. The research is research law that is prescriptive with the approach the act and approach conceptual. Technique collection material law through the literature study and techniques analysis material law by using the method deduction. The results of this writing concluded to a weakness and lack of harmony between rules.Keywords: Legal politic; non-legally binding; recommendation of Indonesia Ombudsma; public service.AbstrakTulisan ini membahas tentang analisis politik hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat tidak mengikat secara hukum (Non-Legally Binding). Di mana di dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, institusi ini diberikan wewenang untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan ajudikasi dalam menyelesaikan perkara maladministrasi. Dalam hal penyelesaian sengketa pelayanan publik melalui ajudikasi Ombudsman, putusan yang dikeluarkan hanyalah sebatas rekomendasi. Persoalannya adalah bagaimanakah kekuatan rekomendasi ini, sebab Ombudsman bukanlah lembaga pengadilan atau forum pengadilan seperti halnya arbitrase.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan adanya kelemahan dan ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan antara, UU Pelayanan Publik, UU Ombudsman Republik Indonesia, dan  Peraturan Ombudsman Republik Indonesia.Kata Kunci: politik hukum;non-legally binding;rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia;pelayanan publik.
Mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya: Tinjauan Regulatif, Implementatif, dan Akuntansi Pemerintahan Ariyanto, Agung
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 15 No. 10 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/3dawr954

Abstract

Kerugian daerah yang diakibatkan oleh pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya merupakan isu sentral dalam penguatan akuntabilitas keuangan daerah. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam mekanisme penyelesaian kerugian daerah berdasarkan regulasi yang berlaku, meninjau pelaksanaan teknisnya di pemerintah daerah, serta menelaah implikasinya dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis yuridis-normatif terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kerangka hukum yang komprehensif, pelaksanaan mekanisme penyelesaian kerugian di daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya kapasitas institusional, tidak optimalnya koordinasi antarinstansi, dan kendala budaya organisasi. Dalam konteks akuntansi, penyelesaian kerugian harus diakui dan disajikan secara akurat dalam laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban publik
PENGEMBANGAN SISTEM PENGERING GABAH BERBASIS IOT DENGAN FITUR MONITORING REAL-TIME Ariyanto, Agung; Noor Yulita Dwi Setyaningsih
E-JOINT (Electronica and Electrical Journal Of Innovation Technology) Vol 6 No 1 (2025): E-JOINT, Juni 2025
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/ejoint.v6i1.2661

Abstract

Dalam proses pasca panen, pengeringan gabah merupakan langkah penting yang menjamin kualitas dan daya simpan gabah. Namun, masalah seperti ketergantungan pada cuaca dan distribusi panas yang tidak merata sering terjadi pada teknik pengeringan konvensional. Proyek ini bertujuan untuk membangun dan membuat sistem pemantauan pengering gabah otomatis berbasis Internet of Things. Untuk memonitoring dan mengontrol proses pengeringan secara real-time, sistem ini menggabungkan sensor suhu, kadar air, dan berat dengan platform IoT dan mikrokontroler. Untuk memungkinkan pengguna memantau proses pengeringan dari jarak jauh, aplikasi menerima data melalui Mit App Inventor. Berdasarkan hasil pengujian, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi pengeringan dan memberikan informasi yang tepat mengenai kondisi butiran selama proses berlangsung. Dengan pendekatan ini, petani atau pelaku usaha pertanian lainnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas panen dan produktivitas secara lebih efektif dan efisien.
Co-Authors , Isharyanto Dio Dera Darmawan Ganang Setiyo Nugroho Lego Karjoko Noor Yulita Dwi Setyaningsih