Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENOLAKAN PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK OLEH TERDAKWA MENURUT KUHAP DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI MASA PENDEMI COVID-19 Feri Aminullah; M. Yamin Lubis; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alasan terdakwa menolak dilaksanakannya sidang secara elektronik dikarenakan Perma No. 4/2020 tentang AP4SE dianggap bertentangan dengan asas-asas dan norma hukum yang diatur dalam KUHAP. Sidang secara elektronik berdasarkan Perma No. 4/2020 tentang AP4SE belum memiliki kepastian hukum, karena belum adanya kejelasan tujuan dari pembentukan Perma tersebut dan terjadinya kontradiksi norma hukum dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, utamanya dengan KUHAP. Pelaksanaan persidangan secara elektronik akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tidak terlaksananya perlindungan hak-hak terdakwa. Saran, persidangan secara elektronik perlu diatur dalam bentuk undang-undang atau pun dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Agar kedudukannya masuk dalam hirarkie peraturan perundang-undangan sehingga memiiki nilai kepastian hukum yang lebih dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung. Perlu adanya persetujuan terdakwa dalam hal pelaksanaan pemeriksaan perakra dilaksanakan secara elektronik oleh pengadilan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN ..HUKUM ATAS PENGUASAAN SEBIDANG TANAH HAK MILIK .ORANG LAIN STUDI KASUS PUTUSAN NO.994/PDT./G/2021/PN MDN) Bartholomeus Diaz Sianipar; M. Yamin Lubis; Rosnidar Sembiring; Abdul Haris
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 3 (2024): AGUSTUS
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Juridical control means that there is a right in that control which is regulated by law and there is authority for the right holder. Control in the juridical sense is control that has both civil and public aspects, and with control over land it is necessary to strengthen control over it, namely with Ownership Rights, Business Use Rights (HGU), Use Rights, or Building Use Rights (HGB) which will be the foundation for the person or institution that controls it. Unlawful acts are not only acts that directly violate the law, but also acts that directly violate other regulations. The general consequence of an unlawful act is problems within society, a disturbance in the balance of society, or in other words it is called an anomaly, because it involves various human interests, such as wealth, property, body, soul and human honor. This research method uses a Normative Juridical research type which is descriptive analytical in nature. The data source uses secondary data sources using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using library research data collection techniques (Library Research) and the data collection tool in this research is document study. The research results show that a person can have rights to land for several reasons, namely: the occurrence of property rights according to customary law is regulated by Government Regulations. Government Determination, according to the methods and conditions stipulated by Government Regulations and statutory provisions. An unlawful act is an act that violates another person's rights or if a person acts contrary to his or her legal obligations which results in loss to another person, requiring another person to compensate for the loss. Decision No. 994/Pdt.G/2021/Pn.Mdn shows that the unlawful act submitted by the Plaintiffs against the Defendant is not proven and is not an unlawful act because the proof of the letter submitted by the Plaintiffs is not the basis for the Plaintiffs' ownership rights to the land and building which is above it. Moreover, regarding the Plaintiffs' argument which states that physical control of land plots for 20 (twenty) years or more in a row can be the basis for the Plaintiffs to own the land and buildings. However, the Panel of Judges is of the opinion that the provisions in question only apply to land that is not directly controlled by the State, whereas in the a quo case, the land and buildings that are the object of the case are land and buildings belonging to the State from the North Sumatra Province Food Crops and Horticulture Service.
PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH BERUPA HAK GUNA BANGUNAN PT PLN (Persero) UIP SUMATERA BAGIAN UTARA DI KOTA MEDAN M. Yamin Lubis; Helen Apriyani Br. Pasaribu; Ningrum Natasya Sirait; Maria Kaban
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT PLN (Persero) UIP SUMBAGUT di Kota Medan merupakan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) yang mewujudkan salah satu Pasal 33 UUD NKRI 1945 memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tujuan membangun infrastruktur ketenagalistrikan melakukan pengadaan tanah. Tanah yang telah diperoleh wajib dilakukan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hak kepada pemilik tanah dengan menerbitkan sertipikat untuk memberi rasa aman kepada pemilik tanah akan haknya pada tanah.  Jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum pustaka dan didukung dengan studi lapangan. Yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia. Dukungan studi lapangan karena untuk meneliti berbagai aturan hukum undang-undang pokok agraria serta peraturan dibawahnya yang akan dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari wawancara kepada pimpinan PT PLN (Persero) UIP SUMBAGUT Di Kota Medan dan kantor pertanahan kota Medan.Hasil penelitian menemukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah PT PLN (Persero) berupa Hak Guna Bangunan. Syarat pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. PT PLN (Persero) UIP SUMBAGUT mengalami Problematika Yuridis dan Problematika Teknis untuk memenuhi persyaratan dokumen bukti perolehan tanah dari masyarakat maupun badan hukum lainnya.