Articles
<![CDATA[Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Internasional ]]>
<![CDATA[Sirait, Ningrum Natasya]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1009.893 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v1i1.718
<![CDATA[Saat ini setiap negara menerapkan berbagai rupa system ekonomi yang cenderung liberal dan mengadopsi ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang ada saat ini ternyata tidak mutlak liberal tetapi mengizinkan peran negara dengan tingkat yang berbeda-beda. Indonesia menerapkan hal ini dengan mengizinkan peran pemerintah yang bertujuan mengkoordinasikan upaya ekonomi yang individual dan yang bersama untuk mencapai tujuan bersama (unified social purpose). Sebagai negara yang berdaulat dan berpartisipasi aktif dalam persaingan internasional maka Indonesia telah memilih untuk ikut terjun dalam pasar persaingan. Sikap ini dibuktikan dengan mempersiapkan kebijakan persiangan (competition policy) yang lebih jelas dan pro investasi serta memberlakukan penegakan Hukum Persaingan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU). Kebijakan persaingan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sekarang tentu disesuaikan dengan kondisi dan perekonomian Indonesia saat ini serta aturan rule of law yang berlaku dalam pasar persaingan internasional.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (PERTAMINA MELAWAN KARAHA BODAS COMPANY LLC) ]]>
<![CDATA[Sukwanto, Bakti]]>;
<![CDATA[Sirait, Ningrum Natasya]]>;
<![CDATA[Siregar, Taufik]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2106.106 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v1i1.725
<![CDATA[Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase, dimana proses ini para pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang netral (wasit) dan memberinya wewenang utnuk mengambil keputusan. Arbitrase lebih menguntungkan karena prosedurnya sederhana, waktu cepat, biaya lebih murah, kerahasiaan terjaga, keputusannya cepat, fleksibel dan bebas memilih arbiternya. Disamping itu Arbitrase juga memiliki kelemahan diantaranya tidak ada kewenangan public, kurang power, tidak mengenal preseden hukum (legal precedent). Namun ada satu keistimewaan Arbitrase jika dibandigkan dengan pengadilan adalah proses penyelesaiannya tidak mengenal upaya banding, kasasi ataupun peninjauan kembali karena putusannya bersifat final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya putusan Arbitrase Internasional belum sepenuhnya dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah Kasus PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC. Untuk lebih jauh membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memfokuskan pada studi kasus dan menggunakan pendekatan penelitian hukum normative/doktrinal.]]>
<![CDATA[Increasing identity and community awareness in Medan City about victim rights of sexual violence ]]>
<![CDATA[Sirait, Ningrum Natasya]]>;
<![CDATA[Rosmalinda]]>;
<![CDATA[Ikhsan, Edy]]>;
<![CDATA[Siregar, Mahmul]]>;
<![CDATA[Agusmidah]]>
<![CDATA[ ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2019): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.058 KB)
|
DOI: 10.32734/abdimastalenta.v4i2.4239
<![CDATA[Indonesia currently has Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU-SPPA) to provide protection for children who need special protection such as child offenders, victims and witnesses. In fact, the implementation of the UU-SPPA actually only focuses on children as perpetrators. This not only shows that justice for children is still not upright especially for children who are victims of sexual violence. This is evident from the findings of a study conducted in 2019 entitled "The Effectiveness of the Convention on the Rights of the Child Victims of Sexual Violence". This study found that although Indonesia already has 2 government regulations governing the fulfillment of victims of sexual violence in the form of compensation and or restitution, none of the decisions of the Medan District Court and Lubuk Pakam contain the rights of victims. The decisions of the Medan District Court and Lubuk Pakam throughout 2018 were oriented towards providing penalties for the perpetrators. The two Government Regulations which are guidelines for implementing the Law are (a) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims; and (b) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 Year 2017 Concerning Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts. These two Government Regulations are the basic ingredients for the implementation of the 2019 Mandatory Servant Lecturer service dedication. This situation is the basis of community service in two districts namely Medan Baru and Medan Sunggal. Law Enforcement Officials (APH) in this case the police and the community not only obtain new information about victims' rights but also increase their awareness to guarantee the rights of children victims of sexual violence are requested in legal proceedings for perpetrators. Furthermore, the Police and the community hope that the information on these two Government Regulations can be continued both by the Regional Government Organization (OPD) and other institutions such as the Civil Society Organization (CSO) in Medan.]]>
<![CDATA[PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI ]]>
<![CDATA[Marpaung, Ladyta Tahany Reformita]]>;
<![CDATA[Sirait, Ningrum Natasya]]>;
<![CDATA[Siregar, Mahmul]]>
<![CDATA[ Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of USU International Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (810.2 KB)
<![CDATA[PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI Ladyta Tahany Reformita Marpaung ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam membantu pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Sedangkan kegunaaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan apa saja yang diberikan UNICEF terhadap pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengan Indonesia pasca gempa bumi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan UNICEF sebagai organisasi internasional menurut hukum internasional, bagaimana perkembangan UNICEF di Indonesia, dan bagaimana peran UNICEF terhadap pemulihan kondisi pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan UNICEF adalah sebagai subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional dibawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yaitu bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan UNICEF di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukan dengan kerjasama yang terus dilakukan UNICEF dengan Indonesia selama lebih dari enam puluh tahun sampai saat ini. Pasca gempa bumi di Sulawesi Tengah Indonesia pendidikan disana menjadi terbengkalai karena banyaknya sekolah yang rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi pemulihan pendidikan disana, UNICEF dengan cepat dan sigap mengirimkan bantuan berupa tenda darurat dan paket sekolah untuk anak-anak sehingga pendidikan di daerah tersebut dapat berjalan kembali dan pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan UNICEF tersebut.  Kata Kunci: UNICEF, Peran UNICEF, Pendidikan Pasca Gempa Bumi di Sulawesi Tengah]]>
<![CDATA[PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH ]]>
<![CDATA[Lubis, Ainun Syuhadah]]>;
<![CDATA[Sirait, Ningrum Natasya]]>;
<![CDATA[Bariah, Chairul]]>
<![CDATA[ Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of USU International Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.182 KB)
<![CDATA[PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH Ainun Syuhadah Lubis ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi rohingya di Aceh. Sedangkan kegunaaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan apa saja yang diberikan UNHCR terhadap pengungsi rohingya di Aceh pasca terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi di Bangladesh dan Myanmar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana latar belakang UNHCR, bagaimana prosedur UNHCR dalam penanganan pengungsi rohingya di Aceh, dan bagaimana peran UNHCR dalam menangani pengungsi rohingya di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang UNHCR adalah organisasi yang berada di bawah naungan PBB. UNHCR difungsikan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pengungsi. Prosedur penanganan pengungsi oleh UNHCR melaluli langkah-langkah Situation Analysis, Programme Planning, Programme Evaluation. Peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh yaitu dengan memberikan fasilitas serta bantuan bagi para pengungsi Rohingya antara lain, membangun pusat-pusat komunitas untuk perempuan berkumpul, menyediakan berbagai barang kebutuhan rumah tangga, menyediakan tempat penampungan serta memberikan fasilitas pendidikan berupa belajar bahasa inggris kepada pengungsi Rohingya tersebut.  Kata Kunci: UNHCR, Pengungsi, Rohingya  ]]>
<![CDATA[PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Utami, Vira Dwi]]>;
<![CDATA[Sirait, Ningrum Natasya]]>;
<![CDATA[Sutiarnoto, Sutiarnoto]]>
<![CDATA[ Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of USU International Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (630.894 KB)
<![CDATA[PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Vira Dwi Utami ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kondisi perdagangan manusia di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia ditinjau dalam hukum nasional Indonesia. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai kejahatan perdagangan manusia yang banyak terjadi di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang harus ditangani. Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik jalur darat maupun jalur laut menyebabkan kejahatan seperti perdagangan manusia terjadi di banyak daerah. Hal ini disebabkan karena pelaku perdagangan manusia tidak mendapat kesulitan atau hambatan untuk masuk dan keluar dari negara tersebut ke satu negara lain untuk melakukan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM merupakan subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional di bawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yang bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan IOM di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan IOM dengan Indonesia dimulai pada tahun 1979 saat penanganan migran Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang. Namun peran IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia dinilai masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena peran IOM tidak secara langsung mengatasi inti dari masalah perdagangan manusia. IOM hanya bertindak sebagai kemitraan dengan pemerintah Indonesia dengan membantu para korban perdagangan manusia melalui pengembalian para korban, pemulihan dan Pendidikan. Â Kata Kunci: IOM, Peran IOM, Perdagangan Manusia]]>
<![CDATA[Legal Instruments for the Protection of Migrant Workers by ASEAN and Indonesia National Law ]]>
<![CDATA[Jelly Leviza]]>;
<![CDATA[Ningrum Natasya Sirait]]>;
<![CDATA[T. Keizerina Devi]]>
<![CDATA[ Proceedings of AICS - Social Sciences Vol 6 (2016): Proceeding of 6th AIC in conjuction with ICMSA ]]>
Publisher : <![CDATA[Proceedings of AICS - Social Sciences ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.062 KB)
<![CDATA[The existence of ASEAN as an international organization with legal personality was referring to the birth of the ASEAN Charter, 2007. The Charter became effective on December 15,2008 that Indonesia has ratified by Law No. 38 Year 2008. The Charter emphasizes the commitment of regional cooperation within the framework of the ASEAN Community basedon three pillars: political security, economic and socio-cultural. The three pillars areinterrelated for the purpose of peace, stability and prosperity in the ASEAN. One area that was agreed by ASEAN is legal protection for migrant workers. Legal protection for migrant workers is important because of some cases of abuse and torture by the employer, as in the case of Siti Hajar 2009. For the Indonesian legal protection for migrant workers is urgent because the number of migrants is increasing every year and it is the Government's obligation to protect its citizens wherever existence. ASEAN, in the regional level already has legal instruments for the protection of migrant workers namely the ASEAN Declaration of the Protection and the Promotion of the Rights of Migrant Workers. While at the national level, Indonesia has a number of legal instruments related, that is Law No. 13 Year 2003 and Law No. 39 Year 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad. Based on the above, this paper will examine first, the protection of the rights of migrant workers within the framework of the ASEAN agreement and the second will examine the comparison between the protections of the rights of migrant workers in ASEAN level with Indonesia national law. The goal is to determine the harmonization and synchronization of the legal protection of migrant workers in ASEAN perspective and the perspective of Indonesian national law.]]>
<![CDATA[Harmonization of ASEAN Investment Law on the Perspective of Indonesian National Investment Law ]]>
<![CDATA[Jelly Leviza]]>;
<![CDATA[Ningrum Natasya Sirait]]>;
<![CDATA[T. Keizerina Devi]]>
<![CDATA[ Proceedings of AICS - Social Sciences Vol 6 (2016): Proceeding of 6th AIC in conjuction with ICMSA ]]>
Publisher : <![CDATA[Proceedings of AICS - Social Sciences ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.257 KB)
<![CDATA[ASEAN's decision to accelerate the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) by 2015 based on the Cebu Declaration, 2007. ASEAN then create a blueprint that describes the steps that must be reached in the AEC in 2015 such as the elimination of taxes and tariffs based on sectors which have been agreed, and all the factors of production such as labor and capital are allowed to move freely crossed the line of ten member countries through the common market. In the field of investment, ASEAN has an ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) to conduct a review of the Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA) and ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA). The establishment of ACIA is to encourage a more liberal investment environment, transparent, competitive and facilitative. Indonesia has been preparing the investment regime under ASEAN for example by creating a variety of legal instruments to further open the influx of foreign investment and ensure equal treatment of foreign investors to domestic investors as desired by the ACIA. The problem today is that besides the existence of ACIA as regional investment agreements under the ASEAN there is also a multilateral investment agreement under the WTO (TRIMs). In most small scale there is also Bilateral Investment Treaty (BIT). That condition is still added to the national investment regimes of each country, including for example the Indonesian national investment laws. Based on the above, this paper will examine the ASEAN agreement on investment (ACIA) and the Indonesia national legal arrangements. Then it will also examine Indonesian Government policy on BIT with respect to the ACIA. The purpose of this study was to explain the relevance of Indonesia’s national investment law harmonization with ASEAN Agreement and to determine the relevance of the BIT with the ACIA.]]>
<![CDATA[KEKUATAN MENGINGKAT KLAUSULA SYARAT BATAL DALAM KONTRAK BISNIS YANG MENYAMPINGKAN KETENTUAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KUH PERDATA ]]>
<![CDATA[Christopher Iskandar]]>;
<![CDATA[Ningrum Natasya Sirait]]>;
<![CDATA[Runtung Runtung]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ USU LAW JOURNAL Vol 2, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.23 KB)
<![CDATA[ABSTRACT The termination clause in business contracts that overrules the Article (s) 1266 and 1267 of the Civil Code serves to protect the creditors on one side but on the other side is detrimental to the debtors when they fail to carry out the performance. Some of the problems formulations in this thesis are how the binding strength of the termination clause that overrules the Article (s) 1266 and 1267 in business contracts and how the impelementations of the executions are to the business contracts with the termination clauses that overrule the Article (s) 1266 and 1267 of the Civil Code. The parties must be consistent with the agreement to overrule the Article (s)1266 and 1267 of the Civil Code so that the termination clause is binding. Futhermore, exceptio non adimpleti contractus and bad faith are some factors that cause the termination clause that overrules the Article (s) 1266 and 1267 of the Civil Code to not be binding. Finally, the implementations of parate executie should refer to The Verdict of Constitutional Court No. 70/PUU-VIII/2010 that strengthens the position of parate executie as fulfillment of performance for creditors to sell the mortgage objects without the fiat (order).]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN USAHA BERBENTUK CV (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Abdul Aziz Alsa]]>;
<![CDATA[Ningrum Natasya Sirait]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>;
<![CDATA[Muhammad Hamdan]]>
<![CDATA[ USU LAW JOURNAL Vol 3, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (638.342 KB)
<![CDATA[ABSTRACT Commanditaire Vennootschap (CV) is an uncorporated business entity as a perpetrators of enviromental crime is obliged to mantain the function of the enviroment and manage the pollutions or enviromental damages. Pollutions or enviromental damages caused by an economical contents and will be increase as the progress of economical. It is a duty of every person to mantain the functions of the enviroment and manages the pollutions or enviromental damages.The responsibility of an uncorporate business entity to enviromental protection and management may be convicted to the business entity , and also those who govern the enviromental crimes and people who lead the offense. The uncorporate responsibility in enviromental crime may be convicted to the association and to the agents that consist by general partner and limited partner on a duty that caused a pollutions and enviromental damages. Keyword: Responsibility, Corporate, Commanditaire Vennootschap, CV, Enviromental Protection and Management.]]>
