Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mendapo: Journal of Administrative Law
Tumangger, Elfi Nola
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kewenangan Lembaga Ombudsman Terhadap Kategori Rumah Sakit Publik Dan Rumah Sakit Privat di Bidang Kesehatan Tumangger, Elfi Nola; Satoto, Sukamto; Hartati, Hartati
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.11396

Abstract

Artikel ini membahas mengenai kewenangan ombudsman sebagai pengawas pelayan publik di bidang kesehatan (Studi Undang-Undang NO. 37 TAHUN 2008 Tentang Ombudsman Terhadap Rumah Sakit  Publik dan Rumah Sakit  Privat). kategori pelayanan kesehatan tidak lepas dengan fasilitas tempat yang namanya rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Nomor Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  Rumah sakit merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik, secara khusus kesehatan. Dalam perbuatan maladamisnistrasi maka dibutuhkan keberadaan dari lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik secara khusus dibidang kesehatan. Dalam artikel ini akan di bahas mengenai kewenangan Ombudsman dalam konsep rumah sakit publik dan rumah sakit privat sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal   1   angka   1 Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2008  tentang Ombudsman Republik Indonesia.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SANKSI DALAM PERATURAN WALIKOTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Tumangger, Elfi Nola; Amir, Latifah; Dewi, Ratna
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i1.19449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap Sanksi Denda Dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan masalah bagaimana substansi peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 memuat Sanksi administrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Apakah Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dapat Memuat Denda Administratif  Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu produk hukum yang dianggap bertentangan dengan yang lebih tinggi  menjadi batal demi hukum atau adanya ketidakpastian hukum dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pasal 15 ayat (1) mencantumkan bahwa ketentuan sanksi hanya dapat dimuat dalam Undang-undang; Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Disisi lain, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 mencatumkan adanya ketentuan sanksi adminitratif, berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan sanksi adminitratif menitikberatkan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang secara hukum melanggar kewenangan di dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, oleh sebab itu peraturan Walikota Jambi secara hukum dianggap batal demi hukum dan ketidaksahaannya pengaturan sanksi tersebut diatur dalam peraturan kebijakan daerah di masa pandemi saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Hartati Hartati Latifah Amir Ratna Dewi Sukamto Satoto