Articles
<![CDATA[Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Kota Muhamad Sabki untuk Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Latifah Amir]]>;
<![CDATA[Ivan Fauzani Raharja]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Sains Sosio Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.741 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v2i1.5280
<![CDATA[Dengan disyahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah semua ketentuan yang berlaku dalam UU No 32 Tahun 2004 tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a. Menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adaalah pendapatan daerah yang syah. Konsekwensi dalam pelaksanaan otonomi daerah bahwa setiap dari diberi kewenangan untuk mencari dan menggali potensi daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah baik Provinsi maupun Kota / Kabupaten. Di Kota Jambi salah satu aset daerah yang bisa mendukung sumber pendapatan daerah adalah Hutan Kota Muhamad Sabki tetapi anehnya kawasan hutan ini tidak dikelolala dan di tata dengan baik atau secara optimal oleh pemerintah Daerah Kota Jambi.Hasil dari penelitian dalam pengelolaan hutan Kota Muhammad Sabki yang pada saat ini sudah berubah status menjadi Taman Hutan Kota Muhammmad Sabki belum bisa dilakukan pengelolaaan secara optimal terkait dengan penggunaaan anggaran. Hasil yang dicapai dari retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki belum bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaannya.. Tipe penelitian ini adalah empiris dan bersifat deskripsi. Dari hasil penelitian ini bisa menjadi dasar bagi sipeneliti untuk penelitian selanjutnya. Dan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah penyebab tidak di kelololanya hutan kota secara optimal.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau untuk Mewujudkan Kota Jambi Sebagai Green City ]]>
<![CDATA[Latifah Amir]]>;
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>;
<![CDATA[Dhil’s Noviades]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.053 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i1.7082
<![CDATA[Dengan disyahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah semua ketentuan yang berlaku dalam UU No 32 Tahun 2004 tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014. Dalam pelaksananan otonomi daerah diserahkan kepada daerah. Dalam pengelolaan dan penataan ruang daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang undangan tingkat nasional yang mengatur tata ruang yang sudah dituangkan dalam bentuk UU. Dan setiap daerah baik provinsi kota dan kanupaten mempunyai peraturan sendiri dalam penata ruang daerahnya yang harus berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi. Dalam penataan ruang daerah harus ada singkronisasi antara tata ruang nasional,provinsi dan kota. Dalam membuat rencana tata ruang wilayah bahwa daerah perkotaan harus menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau 30 %, 20 % untuk Ruang Terbuka Hijau public dan 10 % untuk ruang terbuka hijau privat. Hal ini harus dikelola oleh pemerintah daerah. Penelitian ini membahas penataan Ruang Terbuka Hijau, dan akan melihat kebijakan dan kewenangan pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau. Bentuk penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kwalitatif. Dari hasil penelitian diharapkan bsa memberikan masukan kepada pemerintah daerah kebijakan yang harus dilakukan untuk u menata ruang terbuka hijau dalam menuju Kota Jambi menjadi Green City.]]>
<![CDATA[Tindakan Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Suku Anak Dalam Yang Mengemis Di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Latifah Amir]]>;
<![CDATA[Dhil's Noviades]]>;
<![CDATA[Netty Netty]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jssh.v4i2.11532
<![CDATA[Suku Anak Dalam disingkat dengan SAD merupakan istilah yang diberikan di Provinsi Jambi yang diberikan kepada anak rimba. Dimana SAD ini mempunyai kehidupan yang berbeda dengan kehidupan manusia biasa , cara kehidupan mereka adalah nomaden ( tidak tetap ) mereka mempunyai pola kehidupan yang berpindah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hutan dengan system perambahan hutan. Dengan berubahnya fungsi hutan pada saat ni maka kehidupan mereka sudah mulai terancam kareana hutan sebagai sumber kehidupan mereka sudah berubah menjadi hutan produksi. Dimana hutan produksi ini lebih menguntungkan pengelola. Dengan kondisi tersebut SAD sudah susah mencari sumber kehidupan terutama untuk kebutuhan makanannya. Pada saat ini SAD sudah mulai keluar dari hutan untuk mencari makan tetapi setelah mereka berbaur dengan kehidupan masyarakat biasa mereka tidak mampu untuk bekerja selain menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan terutama untuk makan. Melihat kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dimana pemerintah baik pusat maupun daerah harus tanggap dan tidak membiarkan mereka terlantar seperti ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang di lakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hokum terhadap SAD. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan bias memberika kontribusi positif terhadap pemerintah daerah sebagi bahan pengkajian untuk membuat kebijakan perlindungan hokum terhadap suku anak dalam.]]>
<![CDATA[The Right to Manage Emergent Land on the Riverbank ]]>
<![CDATA[Amir, Latifah]]>;
<![CDATA[Helmi, Helmi]]>;
<![CDATA[Budhiartie, Arrie]]>;
<![CDATA[Nuriyatman, Eko]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no1.3356
<![CDATA[Management rights over emergent land on the banks of the Batanghari River Watershed in Penyengat Rendah District, Jambi City have been practiced by the local community for generations without formal ownership as of this study. This article examines the legality of land tenure under Indonesian law and the rights to manage land emerging along the Batanghari riverbanks, aiming to advise the local government on the crucial need for legal recognition of these rights. Utilizing an empirical research method involving direct community engagement, the study finds that community management of this land is driven by longstanding residency and utilization, the scarcity of available land for agriculture in Jambi City supporting the local economy, high land prices, and historical reliance on riverbank land use. Despite continuous management, these activities lack permanent legal status as outlined in Article 16, Paragraph (1) of the Basic Agrarian Law.]]>
<![CDATA[Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Kabupaten Tebo ]]>
<![CDATA[Amir, Latifah]]>;
<![CDATA[Fitria, Fitria]]>;
<![CDATA[Syam, Fauzi]]>;
<![CDATA[Budhiartie, Arie]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (924.139 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v6i1.19468
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak lagi hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat tetapi sudah hampir merata pada setiap kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja bahkan sudah dikenal dikalangan anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang kian marak begitu juga halnya di Kabupaten Kerinci. Di Kota- Kota Besar lainnya di Indonesia Peredaran Narkotika ini sudah masuk kesekolah- sekolah. adalah pelaku tindak pidana narkotika dan hampir 60% pelaku penyalahgunaan narkotika adalah remaja. Dengan demikian urgensi penyuluhan tentang undang-undang narkotika dikalangan pelajar siswa SMP dan SMK adalah relevan. Penyuluhan Hukum inni di lakukan di SMA Negeri 5 Kabupaten Tebo yang berlokasi di Rimbo Bujang, Penyuluhan hukum ini di lakukan dalam bentuk ceramah dan diberikan umpan balik kepada siswa siswi untuk merespon materi yang diberikan oleh nara sumber dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam penyuluhan ini siswa siswi sangat respon terbukti banyaknya permasalahan tentang narkotika yang di berikan oleh siswa siswi.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Lewat Waktu Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI ]]>
<![CDATA[Armiati, Ratih]]>;
<![CDATA[Amir, Latifah]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.10989
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah lewat waktu dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI terkait gugatan lewat waktu. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan adapun cara pendekatan dengan undang-undang dan pendekatan hukum.. Hasil akhir dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa isi putusan Pengadilan sesuai dengan isi gugatan bahwa gugatan yang diajukan telah lewat waktu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Prosedur dalam mengajukan gugatan tidak sesuai dengan Undang-Undang, karena pada fakta persidangan diketahui jelas bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan sesuai pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang bersengketa bahwa dalam hal pengajuan gugatan harus memperhatikan tenggang waktu gugatan dan memahami prosedur dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, serta pengadilan harus menyatakan tidak berwenang atas perkara ini.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN BATANG HARI ]]>
<![CDATA[Aji Baskara, Afrido]]>;
<![CDATA[Amir, Latifah]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11022
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghariâ€. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari aturan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari, Bagaimana Kewenangan Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari, serta Bagaimana Mekanisme dan Kendala Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan berbagai fakta yang diperoleh langsung dari lapangan ataupun dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini penelitian di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Batanghari tidak efektif atau tidak terlaksana dengan baik.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Ismi Hasanah, Bi]]>;
<![CDATA[Amir, Latifah]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.11063
<![CDATA[Direktorat Kesejahteran Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pengawasan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Jambi dan untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah sosial di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, informan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Hasil penelitian bahwa Bentuk pengawasan Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak yaitu pengawasan yang dilakukan secara preventif yaitu Pemerintah Dinas Sosial memantau dan mengawasi anak jalanan, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberi sejumlah uang kepada anak jalanan. Pengawasan represif yang dilakukan yaitu dengan merazia, bimbingan agama/konseling. Tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah di kota Jambi yaitu dengan melakukan tindakan nyata yang dilakukan Dinas Sosial yaitu menampung gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kota Jambi serta anak Jalanan yang bermasalah dikumpulkan dirumah singgah untuk dilakukan pemeriksaan yang mengkonsumsi narkoba akan di tindak lanjuti seperti menghubungi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Sedangkan tindakan hukum yang dilakukan Dinas Sosial yaitu fungsi pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan Lembaga Sosialisasi Masyarakat, fungsi rehabilitasi, anak jalanan yang dirazia kemudian didata dan ditampung di rumah singgah yaitu tempat yang memang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang terjaring dalam razia, fungsi pemberdayaan dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan.]]>
<![CDATA[Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Khairiyyah, Annisa]]>;
<![CDATA[Amir, Latifah]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.11464
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Jambi. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah beberapa permasalahan yakni pertama, penyimpangan tata ruang seperti pelanggaran tata ruang yang terjadi  di Kota Jambi salah satunya yaitu bangunan permanen yang berdiri tanpa Izin seperti Bangunan Rumah Sakit Rimbo Medika di Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi, yang dibangun tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan. Selain itu dukungan terhadap pengembangan wilayah yang belum optimal. Oleh karena itu harus ada pengaturan lebih lanjut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.  Serta dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan salah satunya melalui  peraturan daerah (Perda) yang mengatur fungsi tata ruang Kota Jambi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain tentang bagaimana bagaimana implementasi rencana tata ruang wilayah Kota Jambi yang dikonsepsikan melalui perizinan bangunan? Dan kedua bagaimana pengaturan pelaksanaanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Suku Anak Dalam ]]>
<![CDATA[Putra, Anas Agusmi]]>;
<![CDATA[Amir, Latifah]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v3i2.13314
<![CDATA[The Implementation of Social welfare is a part of regional government authority based on desentralitation principle. The social walfare Act number 11 on 2009 has various aim to reach peoples well beeing for all the people including Komunitas Adat Terpencil with Suku Anak dalam is a part of it. As far as we know there is no legal policy from Jambi Province government yet, revers to social welfare implementation for Suku Anak Dalam. A courding to article 18 verse 6 of 1945 indonesian constitution and based on local authonomy sistem, jambi province government must determine a policy that will give the benefit of SAD cummunity as legal protection for there social problem. The aims of this legal research is to analyze the authority and function of jambi province government relate to social welfare implementation for SAD society. As legal research use the primair, secondair and tertier legal materials that would be analyzed by interpretation and evaluation those legal materials based on relevan legal theoris to made conclutian as the answer of the problem.]]>
