Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Magnum Opus Journal Evidence Of Law Activa Yuris: Jurnal Hukum PESHUM
Mardijono, H.R Adianto
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KORUPSI DANA HIBAH DI INDONESIA Mardiana, Debby Ayu; Mardijono, H.R Adianto
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.5902

Abstract

Purpose of this study to find out how the criminal law is responsible for the corruption of grant funds in Indonesia. Accountability is absolute to legal subjects. It sticks when doing everything. It's the same with a grant. The laws and regulations in Indonesia divide grants into 2 concepts, namely grants in private and public law. A grant in private law means a free gift both mean living giver and receiver. If a grant in public law means, the transfer of rights to something comes from a gift from another party or the government to a local government or vice versa which is specifically and through an agreement on the grant process. The purpose of the grant itself is for welfare. However, the reality that occurs in the context of grants is actually seen as an opportunity by individuals to commit criminal acts of corruption. In fact, corruption in grant funds has had an impact on various sides, one of which is the potential to harm regional finances. The method used in this study is the statue approach and conceptual approach. In this study, it will be known how when using grant funds for corruption will be asked for an accountability as regulated in the Corruption Crime Act. Keywords: accountability; corruption; grants Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana terhadap korupsi dana hibah yang ada di Indonesia. Pertanggungjawaban sangat mutlak terhadap subjek hukum. Hal tersebut melekat ketika melakuan segala sesuatunya. Sama halnya dengan suatu dana hibah. Peraturan perundang-undang di Indonesia membagi hibah dalam 2 konsep, yakni hibah dalam hukum privat dan publik. Hibah pada hukum privat berarti di berikannya secara cuma-cuma dari seseorang (pemberi hibah) kepada seseorang (penerima hibah), dan keduanya sama-sama masih hidup. Apabila hibah didalam hukum publik maka, beralihnya hak atas sesuatu berasal dari suatu pemberian dari pihak lain atau pemerintah kepada pemerintah, atau sebaliknya yang secara spesifik dan melalui suatu perjanjian terhadap proses hibah tersebut. Adapun suatu tujuan dari hibah sendiri, yakni demi kesejahteraan. Namun, realita yang terjadi konteks hibah justru dianggap sebagai suatu kesempatan oleh para oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, korupsi terhadap dana hibah ini sangat memberikan suatu dampak di berbagai sisi, salah satunya yakni adanya potensi merugikan keuangan daerah. Metode yang dilakukan pada penelitian kali ini yakni menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini nantinya akan diketahui bagaimana ketika menggunakan dana hibah untuk korupsi akan diminta suatu pertanggungjawaban yang di atur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci: hibah; korupsi; pertanggungjawaban
Pertamina Retail's Legal Responsibilities in Self Service Services Wirayuda, Kevin Agung; Mardijono, H.R Adianto
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Self-service technologies (SST) are technological intermediaries that enable customers to produce their own services. Recently, self-service services at gas stations have become popular among consumers. This service allows customers to refuel their vehicles without the help of gas station attendants. This gives customers the flexibility and convenience of refueling according to their needs. This self-service technology is proven to provide convenience and efficiency for the public in refueling. The most important thing in refueling is consumer safety and risk. Apart from that, self-service technology is also available. There are no special government regulations for PT. Pertamina.
Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kurang Bayar Pajak Samudra, Arya Dhuta Biru; Mardijono, H.R Adianto
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1370

Abstract

This study aims to examine the forms of legal protection provided to taxpayers who experience underpayment of taxes within the Indonesian tax system. Underpayment issues may arise due to a lack of knowledge, administrative errors, or differences in interpretation between the taxpayer and the tax authorities. These circumstances often lead to significant legal consequences, such as administrative or criminal sanctions. Using a normative juridical approach, this study analyzes the provisions of the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP) and its implementing regulations, including the mechanisms of objection, appeal, and other legal remedies available to taxpayers. The results show that although legal protection mechanisms for taxpayers with underpaid taxes are in place, practical challenges remain, such as information asymmetry, a heavy burden of proof, and limited access to legal assistance. Therefore, regulatory reforms and improved access to legal protection are necessary to ensure a fair, transparent, and legally certain tax system for taxpayers.
Perkembangan Hukum Penyandang Autisme di Indonesia Putri, Devina; Mardijono, H.R Adianto
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6510

Abstract

Abstrak:Pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme adalah isu penting dalam hukum pidana, terkait dengan kemampuan individu untuk memahami tindakan dan konsekuensinya, yang dipengaruhi oleh kondisi medis dan psikologis mereka. Autisme, sebagai gangguan perkembangan saraf, mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku, sehingga mempengaruhi pemahaman mereka terhadap norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme di Indonesia, dengan menganalisis peraturan hukum, prinsip dasar hukum pidana, dan praktik peradilan. Pasal 38 dan Pada KUHP baru memberikan pengecualian bagi individu yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, namun penerapannya pada penyandang autisme seringkali menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapasitas pemahaman mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya penilaian medis dan psikologis yang tepat untuk memastikan keputusan pengadilan mempertimbangkan kondisi spesifik terdakwa. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan dalam prosedur hukum agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang autisme, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan mekanisme rehabilitasi yang lebih mendukung, maka sistem peradilan pidana perlu mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan adil, serta melindungi hak penyandang autisme dan individu lainnya
Co-Authors Mardiana, Debby Ayu Putri, Devina Samudra, Arya Dhuta Biru Wirayuda, Kevin Agung