Rahmandika, Muhammad Aldi
Universitas Jenderal Achmad Yani

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DEMI MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Harky Ristala; Muhammad Aldi Rahmandika
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.956

Abstract

Bureaucracy simplification and institutional transformation are the urgency of the current government. This is not only because of the mandate of the Central Government Regulations, but also the demands of the people who expect fast and accurate public services. The presence of excellent public services can be realized by the presence of agile organizations that take advantage of the conditions of collaboration between fields through their functional positions. The West Java Provincial Government responds to the mandate and demands of the community by realizing Bureaucracy Simplification and Institutional Transformation in order to create excellent and fast and accurate public services.
PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA CIMAHI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Rira Nuradhawati; Danny Permana; Muhammad Aldi Rahmandika
Jurnal Caraka Prabu Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v6i2.1203

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana peran LK3 Kota Cimahi dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekerasan yang terjadi pada perempuan yang biasanya dilakukan oleh mereka yang dianggap lebih kuat. Bentuk-bentuk kekerasan adalah fisik dan psikis. Banyak korban tidak berani angkat bicara karena menganggapnya sebagai masalah rumah tangga dan aib keluarga sehingga diperlukan peran lembaga atau organisasi yang dapat memberdayakan perempuan korban KDRT. Kajian dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana LK3 dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Informan dalam penelitian ini antara lain pegawai LK3, masyarakat dan juga perempuan korban KDRT yang dianggap mampu memberikan informasi yang valid.
VERNAKULARISASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DEDI MULYADI di JAWA BARAT Nuradhawati, Rira; Pawar, Avinash; Komara, Komara; Rahmandika, Muhammad Aldi
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2026)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v12i2.69157

Abstract

Proses vernakularisasi model kepemimpinan transformasional Bass & Riggio dalam praktik Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2023-2024 dikaji melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis berbantuan NVivo 12 terhadap data sekunder. Hasil penelitian mengungkap adaptasi mendalam keempat dimensi teori ke dalam logika budaya Sunda. Idealized Influence ditransformasikan menjadi kawibawan berbasis etika silih asih, asah, asuh; Inspirational Motivation menjadi narasi puitis Jabar Masagi; Intellectual Stimulation beralih menjadi penggalian kearifan lokal; dan Individualized Consideration berkembang menjadi model pamarentahan silaturahmi digital. Proses vernakularisasi terjadi melalui mekanisme translasi semantik, enkapsulasi naratif, dan performativitas kultural, dengan Dedi Mulyadi berperan sebagai cultural broker yang efektif membangun legitimasi kultural. Namun, diidentifikasi adanya paradoks inklusivitas di mana kekuatan narasi budaya Sunda yang membangun solidaritas internal justru berpotensi mengabaikan kelompok non-Sunda dalam masyarakat Jawa Barat yang heterogen, menciptakan ketegangan antara politik identitas kultural dan prinsip pemerintahan inklusif. Tantangan lain meliputi kesenjangan antara wacana simbolik dan implementasi material, serta ketergantungan tinggi pada figur pemimpin yang mengancam keberlanjutan kelembagaan. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan teori kepemimpinan kontekstual dan memberikan implikasi praktis bagi tata kelola daerah di Indonesia. Kata Kunci: Kepemimpinan Transformasional, Vernakularisasi, Dedi Mulyadi, Budaya Sunda, Cultural Broker, Tata Kelola Lokal