Garuda - Garba Rujukan Digital

THE EFFORTS OF SOCIAL SERVICES AND POVERTY TREATMENT IN ADDRESSING STREET CHILDREN IN BANDUNG CITY Nuradhawati, Rira
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v6i2.29387

Living as street children is not a pleasant choice, because they are in conditions with no clear future, and their existence often becomes a "problem" for many parties, families, communities and the state. According to the 1945 Constitution, "abandoned children are cared for by country". By the Minister of Social Affairs Regulation Number 08 of 2012 Article 1 paragraph (8) concerning the Implementation of social welfare is a directed, integrated and sustainable effort carried out by the Government, regional government and the community in the form of social services to meet the basic needs of every citizen. which includes social rehabilitation, social security, social empowerment, and social protection. This study aims to obtain a comprehensive picture of how Dinsosnangkis City of Bandung's efforts to deal with street children. This research uses a descriptive qualitative approach. The results showed that in the context of policy content and the implementation of human and financial resources, it is very influential on the achievement of policy objectives and resource factors, especially financial, in this case, the budget becomes an obstacle in the implementation of Dinsonsnangkis policy in dealing with street children in Bandung City.

PERAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PUBLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG) Kristian, Indra; Nuradhawati, Rira; Ristala, Harky
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 2 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i2.2837

Implementing e-government has become an important strategy in increasing public transparency in the digital era. This research aims to analyze the role of e-government in increasing public transparency in the Bandung Regency Government. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with government officials, public service users, as well as observations of official websites and e-government applications used in Bandung Regency. The research results show that the implementation of e-government in Bandung Regency has succeeded in increasing access to public information, speeding up administrative services, and increasing local government accountability. However, there are a number of obstacles faced, such as limited technological infrastructure and human resource capacity. The implications of this research indicate that strengthening information technology systems and increasing human resource capacity through intensive training is necessary to optimize the implementation of e-government in supporting public transparency. This research makes a significant contribution to understanding the relationship between e-government and transparency at the local government level, as well as offering relevant policy recommendations.

Development Of Village Economic Potentials Through Village-Owned Businesses (Bumdes) To Increase Community Well-Being Community Welfare In The Village Nanjung Bandung District Nuradhawati, Rira; Yovinus, Yovinus; Aldi, Muhammad
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.9.1.2024.1-8

Villages should receive serious attention from the central government with the birth of policies related to economic empowerment that are carried out by gathering and institutionalizing community economic activities. According to qualitative methods are research to describe and analyze phenomena, events, beliefs, attitudes, and social activities individually and in groups. Qualitative methods are a collection of methods to analyze and understand more deeply the meaning of several individuals and groups considered as humanitarian problems or social problems community participation in the implementation of business in BUMDes Nanjung is still not optimal, it can be seen that the stigma from the community towards the presence of BUMDes is still not in accordance with expectations of potential development in BUMDes itself. This is certainly one of the problems and challenges for BUMDes Nanjung. By understanding the causes of low community participationthe type of business at BUMDES Mandiri Sejahtera Nanjung has been carried out well, this can be seen that the implementation of the type of business carried out at BUMDes Nanjung utilizes the potential of Human Resources and other equipment that tends to be economical and utilization in the creative field can be a very good innovation Management of business sustainability in BUMDes, in this case management is said to be lacking because it is still limited and too early in the management of BUMDes Nanjung which leaves some shortcomings in carrying out business through BUMDes Nanjung.

Upaya Pemetaan Potensi Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nuradhawati, Rira; Permana, Danny; Sufianto, Dadang; Yovinus, Yovinus; Gunawan, Wawan; Rochaeni, Atik
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i2.393

Desa Nanjung yang terletak di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat merupakan desa yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Cimahi. Desa Nanjung mempunyai potensi sumber daya lokal yang berasal dari pertanian, perdagangan home industry dan UMKM. Komoditas pertanian yang utama adalah dari tanaman pangan. Desa Nanjung juga telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didalamnya tergabung para pelaku usaha home industry dan UMKM. Namun di sisi lain, warga Desa Nanjung mengalami ketertinggalan dalam hal manajemen pengelolaan potensi desa, dalam bidang pendidikan, teknologi dan informasi, sehingga potensi yang ada belum diberdayakan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sehingga berpengaruh terhadap pandangan mereka untuk ikut terlibat dalam upaya pemanfaatan potensi desanya. Desa Nanjung selain memiliki sumber daya lokal yang cukup mumpuni juga memiliki akses ke jalan sehingga dapat menunjang lancarnya kegiatan perekonomian dalam hal distribusi hasil pertanian, home industry dan UMKMnya. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani, diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, membantu pemerintah desa dalam memetakan potensi ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung (Studi pada Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan) Permana, Danny; Sufianto, Dadang; Yovinus, Yovinus; Gunawan, Wawan; Kristian, Indra; Nuradhawati, Rira
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 3 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijaya Kusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i3.651

Penetapan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakatnya. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan juga unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi suatu syarat supaya pelaksanaan UU Desa itu sendiri dapat berjalan secara optimal. Untuk meningkatkan kinerja aparatur di desa maka perlu dilakukan pengembangan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan atau pelayanan publik yang lebih baik di desa. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Warnasari yang merupakan bagian dari Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilakukan melalui pelatihan serta Focus Group Discussion (FGD) bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Warnasari pada tanggal 9-10 September 2024 yang bertempat di Kantor Desa Warnasari. Melalui kegiatan FGD tersebut, dapat diidentifikasi bagaimana proses analisis sumber daya aparatur pemerintahan di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan.

DELUSI DEMOKRASI DALAM SISTEM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Nuradhawati, Rira; Gunawan, Wawan
Jurnal Academia Praja Vol 8 No 1 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v8i1.3146

Demokrasi dinilai mampu mengimplementasikan makna “kedaulatan rakyat” sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, demokrasi menjadi pilihan bagi sistem kebijakan pemerintahan di Indonesia. Dengan harapan melalui sistem demokrasi, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana keyakinan bahwa demokrasi akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia adalah sebuah delusi. Delusi demokrasi ini juga terjadi dalam sistem kebijakan pemerintahan di Indonesia. Dengan pendekatan studi literatur ditemukan fakta bahwa demokrasi di Indonesia terbukti menurunkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Alih-alih demokrasi akan membawa kesejahteraan, namun yang terjadi sebaliknya, kesejahteraan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat. Kondisi ini disebabkan keyakinan yang berlebih dan mendalam tanpa menghiraukan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan demokrasi di Indonesia

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi) Nuradhawati, Rira; Nurcahyono, Arinto
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1800

Legal protection for victims of domestic violence is very important to do considering the physical and psychological suffering experienced by victims as a result of the actions of the perpetrator. According to Article 1 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, what is meant by domestic violence is ‘any act against a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological, and or domestic neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of independence within the scope of the household’. Sociologically, domestic violence is often influenced by patriarchal structures that are still dominant in many societies. In addition, social and cultural norms that consider domestic violence as a private matter are also an obstacle in handling this case. This research uses empirical juridical method, which is a research method that seeks to see the law in real terms or examines how the law works in society. LK3 as an Integrated Social Service Unit provides an alternative for the community in overcoming family psychosocial problems, restoring family psychosocial conditions, and strengthening family resilience. Based on the results of the research that legal protection is one of the functions of LK3 Cimahi City towards women victims of domestic violence, it is considered to be quite optimal. This can be seen from how protection is provided through a series of roles, be it active, participatory or passive roles.

Peningkatan Kapasitas SDM Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Era 4.0 Nuradhawati, Rira; Sufianto, Dadang; Gunawan, Wawan; Yovinus, Yovinus; Permana, Danny
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak: Guna membangun kemandirian desa dalam kerangka mewujudkan Desa Membangun, maka harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata hanya karena adanya kesempatan, akan tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan dari berbagai prioritas kegiatan, tidak berdasarkan trial and error atau coba-coba, melainkan diakibatkan adanya perencanaan yang baik. Adanya isu revolusi industri 4.0 perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah desa sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut. Sumber daya yang kompeten adalah salah satu faktor utama penentu keberhasilan transformasi era 4.0 tersebut, karena itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu diprioritaskan. Adapun maksud dan tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan dan pembekalan ini maka SDM manusia yang ada di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung mampu meningkatkan kapasitas atau kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pada era 4.0. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung adalah melalui pembekalan materi, pelatihan, pendampingan, Focus Group Discussion (FGD) dan seminar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi positif bagi upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penguasaan terhadap upaya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan masyarakat dalam perspektif era 4.0 untuk menghindarkan diri dari ketertinggalan dengan semakin cepatnya informasi dan teknologi yang berkembang saat ini yang tentu saja menuntut kesiapan dari berbagai lapisan masyarakat bukan hanya sosok pemimpin saja. Kata kunci: peningkatan kapasitas, SDM, pemerintah desa, era 4.

Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung Nuradhawati, Rira; Gunawan, Wawan; Yovinus, Yovinus; Sufianto, Dadang; Djatah, Stenly; Permana, Danny; Rusfiana, Rudi; Rochaeni, Atik
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v3i2.260

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Organisasi Pemuda Pancasila itu sendiri adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959, sejak tahun 1981 dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno. Nama ini mengacu pada Pancasila, "lima prinsip" resmi negara Indonesia. Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo sebagai bagian dari Organisasi Pemuda Pancasila turut mewarnai tatanan kehidupan masyarakat di Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan berupaya memberikan saran dan masukan agar Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo lebih berdaya dalam upaya menjaga kondusivitas dan ketertiban masyarakat. Kegiatan sendiri dilakukan via Zoom dengan dihadiri oleh anggota Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo. Dari hasil diskusi diketahui bahwa organisasi yang dipimpin oleh Hari Apriansyah di lapangan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap lingkungan dan masyarakat Kecamatan Cinambo. Mereka ikut terlibat dalam menjaga keamanan, memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Kontribusi mereka harus terus didukung baik secara moril maupun materil dan dirangkul keberadaannya untuk bisa sinergi dengan masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan lainnya. Dengan sinerginya ormas Pemuda Pancasila bisa ikut menjaga ketertiban dan kekondusifan di masyarakat Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search