Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recital Review JURNAL YURIDIS UNAJA
Ageng Triganda Sayuti
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa: (BUM DESA) Ageng Triganda Sayuti
Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.564 KB) | DOI: 10.22437/rr.v1i1.6712

Abstract

Village Owned Enterprises (BUM Desa) is an institution whose existence is mentioned in Law No. 6 of 2014 on villages to improve the village economy. The establishment of BUM Desa has many positive impacts, one of which is to increase the village's original income (PADes). From the increase of original income of the village will make the village economy and society. As a BUM Desa business entity related to third party in carrying out its economic activity. In terms of business law, a business entity is divided into legal entities and non-legal entities whose stance is made by Notaries, this paper discusses how the status of BUM Village Law agency and how the role of Notary as Public Official in the establishment of BUM Desa.
ASAS PROPORSIONALITAS PERJANJIAN: URGENSI DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Ageng Triganda Sayuti; Muhammad Amin Qodri; Taufan Dyusanda Putra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.151

Abstract

Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yangturut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatIndonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakatsecara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan denganperusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan. Dalam prakteknya terdapatpermasalan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunantersebut pasalnya pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan modallebih tinggi daripada masyarakat serta dukungan politis yang lebih kuat, akan lebihleluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasamatersebut sedangkan masyarakat memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya,sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah meskipun pada perjanjiantersebut terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan dinasterkait yang turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian. Kenyataan demikianmenyebabkan terjadinya permasalahan permasalahan dalam pengelolaan kebunkelapa sawit diantara petani dan perusahaan. Artikel ini memaparkan konsepperjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan asas proporsionalitasyang terdiri dari tahapan pra kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaankontrak. Dengan pembahasan berfokus pada urgensi asas proporsionalitas sertapenerapannya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yangseimbang dan proporsional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkeadilan
ASAS PROPORSIONALITAS PERJANJIAN: URGENSI DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Ageng Triganda Sayuti; Muhammad Amin Qodri; Taufan Dyusanda Putra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.151

Abstract

Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yangturut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatIndonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakatsecara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan denganperusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan. Dalam prakteknya terdapatpermasalan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunantersebut pasalnya pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan modallebih tinggi daripada masyarakat serta dukungan politis yang lebih kuat, akan lebihleluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasamatersebut sedangkan masyarakat memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya,sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah meskipun pada perjanjiantersebut terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan dinasterkait yang turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian. Kenyataan demikianmenyebabkan terjadinya permasalahan permasalahan dalam pengelolaan kebunkelapa sawit diantara petani dan perusahaan. Artikel ini memaparkan konsepperjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan asas proporsionalitasyang terdiri dari tahapan pra kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaankontrak. Dengan pembahasan berfokus pada urgensi asas proporsionalitas sertapenerapannya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yangseimbang dan proporsional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkeadilan
Co-Authors Muhammad Amin Qodri Taufan Dyusanda Putra