Taufan Dyusanda Putra
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci) Dony Yusra Pebrianto; Budi Ardianto; Taufan Dyusanda Putra
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.280

Abstract

Internationally The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) emphasizes respect for the local wisdom of indigenous legal communities. The selection of village heads is one of the regulatory concepts stipulated in Law No. 6 of 2014 on Villages. The selection of village heads in the concept of this law is conducted simultaneously stipulated by local regulations and the procedures are specifically regulated through government regulations as stipulated in Article 31 of Law No. 6 of 2014 on Villages. But it turns out that in practice, especially in indigenous peoples, the deability of the village head election often clashes with the arrangement of the village head election. So in this case the formulation of the problem in this writing is how the arrangement of the rights of indigenous peoples in The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and the value and concept of local wisdom that applies in the selection of village heads in 5 (Five) Villages Semerap Kedepatian. The method used in this writing uses empirical juridical methods. And in this case it is concluded that UNDRIP regulates matters relating to individual rights as well as very specific collective rights sourced from indigenous peoples. In this case the State is obliged to protect or fulfill the rights of indigenous peoples including cultural heritage and their cultural manifestations including human resources and genetics. And in the indigenous people of kedepatian semerap Kerinci regency there is a customary provision where the prospective head of the village must get customary recommendations and be appointed from Depati and Nenek Mamak. The provision is considered contrary to the local Paraturan in relation to the election of the village head. So given the provisions of UNDRIP and the 1945 Constitution, the State is obliged to protect and maintain these customs given the positive impact that arises from it. So in this case the customary provisions should be regulated in the Regulation including also about the recognition of indigenous peoples. In addition, the community needs to open a paradigm on human rights in the selection of village heads in addition to the paradigm of the enforcement of customary law there needs to be flexibility from the State as long as it is not contrary to national law.
ASAS PROPORSIONALITAS PERJANJIAN: URGENSI DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Ageng Triganda Sayuti; Muhammad Amin Qodri; Taufan Dyusanda Putra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.151

Abstract

Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yangturut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatIndonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakatsecara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan denganperusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan. Dalam prakteknya terdapatpermasalan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunantersebut pasalnya pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan modallebih tinggi daripada masyarakat serta dukungan politis yang lebih kuat, akan lebihleluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasamatersebut sedangkan masyarakat memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya,sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah meskipun pada perjanjiantersebut terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan dinasterkait yang turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian. Kenyataan demikianmenyebabkan terjadinya permasalahan permasalahan dalam pengelolaan kebunkelapa sawit diantara petani dan perusahaan. Artikel ini memaparkan konsepperjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan asas proporsionalitasyang terdiri dari tahapan pra kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaankontrak. Dengan pembahasan berfokus pada urgensi asas proporsionalitas sertapenerapannya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yangseimbang dan proporsional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkeadilan