Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL YURIDIS UNAJA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Muhammad Amin Qodri
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ASAS PROPORSIONALITAS PERJANJIAN: URGENSI DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Ageng Triganda Sayuti; Muhammad Amin Qodri; Taufan Dyusanda Putra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.151

Abstract

Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yangturut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatIndonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakatsecara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan denganperusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan. Dalam prakteknya terdapatpermasalan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunantersebut pasalnya pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan modallebih tinggi daripada masyarakat serta dukungan politis yang lebih kuat, akan lebihleluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasamatersebut sedangkan masyarakat memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya,sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah meskipun pada perjanjiantersebut terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan dinasterkait yang turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian. Kenyataan demikianmenyebabkan terjadinya permasalahan permasalahan dalam pengelolaan kebunkelapa sawit diantara petani dan perusahaan. Artikel ini memaparkan konsepperjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan asas proporsionalitasyang terdiri dari tahapan pra kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaankontrak. Dengan pembahasan berfokus pada urgensi asas proporsionalitas sertapenerapannya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yangseimbang dan proporsional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkeadilan
WAKAF REGULATIONS AND POLICIES BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA: COMPARISON AND IMPLICATIONS Muhammad Amin Qodri; Rafiqi; Umar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5939

Abstract

This study examines the comparative regulation and implementation of waqf policies between Indonesia and Malaysia, focusing on the analysis of differences in the legal framework, asset management, legal certainty, transparency, technology adoption, resource support, and socialization and education. The main objective of this study is to understand the fundamental differences in waqf regulations and practices in the two countries and identify the implications of these differences on the effectiveness and efficiency of waqf management. Methods This study will use a normative legal approach with a comparative analysis approach. This method will involve several well-structured stages to ensure that the data obtained is valid, reliable, and relevant. The data used include laws and regulations, policy documents, and literature related to waqf in Indonesia and Malaysia. The results of the study show that Malaysia has advantages in terms of effective waqf asset management, better legal certainty, high transparency, and the adoption of sophisticated technology and innovation. In contrast, Indonesia faces challenges in terms of complex regulations, managerial capacity of nadzir, and limited technical and financial support. The implications of these findings point to the need for reform in the legal framework and increased capacity of nadzir in Indonesia. Adoption of technology and increased financial support and public education are also important to improve the effectiveness of waqf management in Indonesia. With these steps, it is hoped that waqf management can become more efficient, productive, and provide a greater positive impact on society.
Perceraian dengan Khulu’ dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia Alvi Wianda; Muhammad Amin Qodri; Rema Syelvita
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/9yhy2k77

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaturan hukum khulu’ dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan 2) urgensi pengaturan khulu’ dinyatakan secara eksplisit dalam sistem hukum Nasional di Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum khulu’ dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengacu pada Pasal 116, Pasal 148 dan Pasal 161 KHI, sedangkan dalam hukum Perdata Indonesia belum diatur mengenai khulu’, baik dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan maupun dalam peraturan turunan. Urgensi pengaturan khulu’ dinyatakan secara eksplisit dalam sistem hukum Nasional di Indonesia adalah untuk memperjelas dan memberikan kekuatan hukum bagi pelaksanaan khulu’, membantu istri yang mengalami kesulitan untuk bercerai dengan suami, memberikan keseimbangan hak antara suami dan istri, menjadi sarana untuk melindungi hak istri dari perlakuan tidak adil atau tidak manusiawi dari suaminya, serta meminimalisir konflik antara suami dan istri karena istri memiliki jalan keluar yang jelas jika pernikahan tidak berjalan dengan baik.
ASAS PROPORSIONALITAS PERJANJIAN: URGENSI DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Ageng Triganda Sayuti; Muhammad Amin Qodri; Taufan Dyusanda Putra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.151

Abstract

Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yangturut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatIndonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakatsecara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan denganperusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan. Dalam prakteknya terdapatpermasalan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunantersebut pasalnya pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan modallebih tinggi daripada masyarakat serta dukungan politis yang lebih kuat, akan lebihleluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasamatersebut sedangkan masyarakat memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya,sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah meskipun pada perjanjiantersebut terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan dinasterkait yang turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian. Kenyataan demikianmenyebabkan terjadinya permasalahan permasalahan dalam pengelolaan kebunkelapa sawit diantara petani dan perusahaan. Artikel ini memaparkan konsepperjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan asas proporsionalitasyang terdiri dari tahapan pra kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaankontrak. Dengan pembahasan berfokus pada urgensi asas proporsionalitas sertapenerapannya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yangseimbang dan proporsional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkeadilan
Co-Authors Ageng Triganda Sayuti Alvi Wianda Rafiqi Rema Syelvita Taufan Dyusanda Putra Umar